Kerasnya Gubernur Jabar ke PTPN Soal Banjir: Kami Sibuk Menangani, Anda Sibuk Menikmati!

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan, upayanya membongkar bangunan yang berdiri di area resapan air di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, bakal sia-sia jika PTPN tidak menghentikan alih fungsi lahan. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan, upayanya membongkar bangunan yang berdiri di area resapan air di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, bakal sia-sia jika PTPN tidak menghentikan alih fungsi lahan.
Selain itu, tetap terjadinya kerjasama operasi (KSO) dengan tenant yang melakukan pembangunan di area resapan air juga berpengaruh.
"Kemudian Perhutani melakukan penebangan pohon siap panen, yang tanpa memperhitungkan aspek lingkungan yang terjadi sehingga seluruh kegiatan kami ini akan menjadi sia-sia," jelas Dedi kepada media, Minggu (9/3/2025).
Dia meminta PTPN dan Perhutani menghitung berapa triliun Rupiah yang didapat dari hasil sewa lahan dan penebangan pohon.
Dedi meminta pendapatan tersebut dibandingkan dengan pengeluaran Pemprov Jawa Barat, Pemkab Bogor, Pemkab Bekasi, Karawang, Depok, dan daerah lainnya yang mengalami musibah akibat longsor dan banjir, yang jika digabungkan angkanya melebihi sewa tanah tersebut.
"Untuk itu saya berharap Perhutani dan PTPN, minggu depan mari duduk bersama," kata Dedi.
Dia mengajak Perhutani dan PTPN membuat rencana dan evaluasi yang tepat. Dengan duduk bersama, diharapkan pihak terkait tidak sampai berjalan sendiri-sendiri.
"Kami sibuk menangani, anda sibuk menikmati. Untuk itu mari kita bangun langkah ini bersama," kata Dedi.
Menurut dia, jika Perhutani dan PTPN berkomitmen demi bangsa, negara, masyarakat dan lingkungan, sudah saatnya menyadari tindakan yang diakukan itu menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
"Mari berubah," perintah Dedi.(R-03)