Seru! Kebun Sawit di Kawasan Hutan Seluas 377 Ha Milik Edi Kurniawan Segera Dieksekusi, PN Bangkinang Undang Yayasan Riau Madani Hadiri Constatering

Ketua Tim Kuasa Hukum Yayasan Riau Madani, Surya Darma SAg, SH, MH. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Gerakan Yayasan Riau Madani dalam melawan aksi alih fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawit ilegal menemui titik terang. Satu perkara yang telah dimenangkan oleh Yayasan Riau Madani sejak 2016 lalu, segera akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang.
Perkara tersebut yakni gugatan terhadap Edi Kurniawan yang mengelola kawasan hutan seluas 377 hektare menjadi kebun sawit di Desa Kota Garo, Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Yayasan Riau Madani telah memenangkan gugatan tersebut dan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap sejak 2016 silam. Putusan perkara teregister dengan nomor 62/PDT.G/2015/PN.Bkn.
Adapun amar putusannya yakni menghukum Edi Kurniawan untuk menghentikan seluruh aktivitas perkebunan sawit dan memulihkannya dengan cara menebang kelapa sawit serta menghutankan kembali objek sengketa. Kemudian menyerahkan objek sengketa kepada negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Setelah menunggu hampir 9 tahun lamanya, akhirnya PN Bangkinang akan menggelar constatering dan sita eksekusi putusan perkara tersebut. Constatering merupakan pencocokan batas-batas tanah sengketa yang tertera pada berkas perkara dengan keadaan di lapangan, dan mencatat perubahan batas-batas tanah sengketa dalam keadaan terakhir, serta mencatat subyek yang menguasai obyek sengketa dalam keadaan terakhir. Tindakan ini dilakukan sebelum eksekusi dilakukan.
Kabar baik itu diketahui dari surat undangan yang dikirim PN Bangkinang kepada Ketua Tim Kuasa Hukum Yayasan Riau Madani, Surya Darma SAg, SH, MH bertarikh 4 Maret 2025.
Dalam surat bernomor: 518/PAN.PN.W4-U6/HK2.4/III/2025 itu, disebutkan pelaksanaan constatering dan sita jaminan dilakukan pada Selasa, 11 Maret 2025 mendatang di Desa Kota Baru, Tapung Hilir, Kampar.
Surat undangan constatering dan sita jaminan ini sebagai tindak lanjut dari surat permohonan eksekusi yang diajukan Yayasan Riau Madani. Selain itu, PN Bangkinang juga telah menerbitkan surat penetapan nomor: 1/Pen.Pdt/Eks-Pts/2024/PN Bkn.
Ketua Tim Kuasa Hukum Yayasan Riau Madani, Surya Darma SAg, SH, MH membenarkan pihaknya telah menerima surat undangan pelaksanaan constatering dan sita jaminan dari PN Bangkinang. Ia berharap pelaksanaan constatering bisa berjalan dengan efektif dan lancar, agar eksekusi putusan bisa segera dilakukan secepatnya.
"Kami menyampaikan apresiasi kepada PN Bangkinang atas pelaksanaan constatering dan sita jaminan atas putusan yang telah dimenangkan oleh Yayasan Riau Madani sejak 2016 lalu itu. Mudah-mudahan, ini bisa menjadi tonggak awal untuk pelaksanaan eksekusi selanjutnya,", kata Surya Darma, Jumat (7/3/2025).
Putusan PN Bangkinang
Tepatnya pada 15 Desember 2015, Yayasan Riau Madani resmi mendaftarkan gugatan terhadap Edi Kurniawan di Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang atas pembangunan dan pengelolaan kebun sawit dalam kawasan HPT Minas. Gugatan teregistrasi dengan nomor 62/PDT.G/2015/PN.Bkn.
Setelah melalui tahapan persidangan, pada 9 Juni 2016, majelis hakim PN Bangkinang memutus perkara. Amar putusan mengabulkan seluruh gugatan Yayasan Riau Madani secara verstek. Sepanjang persidangan berlangsung, Edi Kurniawan tak pernah hadir.
Berikut isi putusan PN Bangkinang:
1. Menyatakan tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya secara verstek
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum
4. Menyatakan status objek sengketa seluas 377 hektare adalah kawasan hutan
5. Menghukum tergugat untuk menghentikan seluruh aktivitas di atas objek sengketasengketa dan mengeluarkan seluruh karyawan atau pekerja, kemudian memulihkan kondisi objek sengketa dengan cara menebang kelapa sawit dan menghutankan kembali objek sengketa dan setelah itu menyerahkan objek sengketa kepada negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
6. Menghukum tergugat supaya menanggung seluruh biaya pemulihan kondisi objek sengketa secara tanggung renteng
Usai memenangi gugatan, Yayasan Riau Madani langsung bergerak kencang. Apalagi tergugat Edi Kurniawan tidak mengajukan banding sesuai batas waktu yang ditetapkan (14 hari), sehingga otomatis putusan perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Yayasan Riau Madani pun mengajukan permohonan eksekusi putusan ke PN Bangkinang. Setidaknya ada tiga surat yang dilayangkan oleh Yayasan Riau Madani agar PN Bangkinang segera mengeksekusi putusan tersebut.
Surat pertama dilayangkan pada 3 Agustus 2016 dengan nomor 42/YRM/VIII/2016, kemudian disusul dengan surat bernomor 21/YRM/IV/2017 pada bulan April 2017.
Berselang beberapa bulan kemudian, Yayasan Riau Madani kembali menyurati PN Bangkinang. Surat ketiga bertarikh 5 September 2017 bernomor 46/YRM/IX/2017 itu kembali memohon kepada PN Bangkinang untuk segera mengeksekusi putusan yang telah dimenangkan oleh Yayasan Riau Madani. Namun, permohonan eksekusi putusan itu tak kunjung bisa direalisasikan. Secercah harapan muncul 7 tahun kemudian. Pada 23 Agustus 2024 tahun lalu, Yayasan Riau Madani mendapat surat undangan dari PN Bangkinang. Isinya Yayasan Riau Madani diundang untuk hadir dalam rapat koordinasi pelaksanaan eksekusi.
Warga Jadikan Lahan GNRHL
Sebelumnya, ratusan petani melakukan aksi menanam pohon di areal kebun sawit yang dikelola Edi Kurniawan di Desa Kota Garo, Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Sabtu (11/1/2025) lalu. Kebun sawit seluas 377 hektare tersebut merupakan objek gugatan yang telah dimenangkan Yayasan Riau Madani dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sejak tahun 2016 silam.
Aksi tanam pohon dilakukan para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Kesepakatan Bersama. Mereka mengklaim bahwa kebun sawit yang dibangun dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Minas tersebut, sebagai areal Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL).
Adapun Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan ini didasari oleh Pasal 69 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Peraturan Menteri LHK Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
"Aksi menanam pohon ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang merupakan program pemerintah. Kami mendukung putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk memulihkan dan mengembalikan kembali hutan yang selama ini telah dijadikan kebun sawit," kata Ketua Kelompok Tani Kesepakatan Bersama, Suratno.
Dalam aksinya, para petani juga memasang spanduk berukuran besar berisi informasi umum bahwa areal yang akan ditanami merupakan objek areal Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan.
Menurut Suratno, pihaknya sudah lama mendapat informasi kalau kebun sawit tersebut menjadi objek gugatan yang telah dimenangkan oleh Yayasan Riau Madani. Bahkan, perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, namun selama bertahun-tahun tidak bisa dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang.
Pada sisi lain, menurut Suratno, selama belasan tahun keberadaan kebun sawit itu tidak pernah memberikan manfaat kepada masyarakat. Atas dasar itu, masyarakat ingin memulihkan kawasan hutan dengan menanam pohon atau tanaman kehutanan yang bernilai ekonomi.
"Dengan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang kami lakukan, masyarakat berharap ke depan dapat merasakan manfaat dari pohon-pohon yang kami tanam ini," kata Suratno.
Adapun jenis tanaman yang akan dikembangkan di areal tersebut yakni durian, jengkol dan beragam jenis buah-buahan lain.
Suratno menjelaskan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau serta Kementerian Kehutanan untuk mendapatkan bantuan bibit tanaman kehutanan, sehingga aksi menanam pohon bisa terus berlanjut.
"Kami ingin segera mengganti seluruh tanaman kelapa sawit ini dengan tanaman kehutanan. Ini sesuai dengan amar putusan perkara yang memerintahkan pemulihan hutan," tegas Suratno. (R-03)