Inilah 5 Kasus Dugaan Korupsi Kakap yang Menerpa Pertamina, Kerugian Negara Gila-gilaan
Belakangan ini, kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama ramai diberitakan. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Belakangan ini, kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama ramai diberitakan.
Skandal korupsi minyak Pertamina ini disebut-sebut sebagai kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar dalam sejarah Indonesia.
Dilansir dari media (27/2/2025), kerugian negara akibat korupsi tersebut mencapai Rp 193,7 triliun, yang terjadi di tahun 2023 saja, dan diperkirakan hampir Rp 1 kuadriliun karena terjadi sejak tahun 2018.
Kejagung juga menyoroti kemungkinan adanya kerugian tambahan akibat manipulasi kualitas BBM yang didistribusikan.
Kasus korupsi di Pertamina tak hanya terjadi pertama kali ini saja. Selain kasus korupsi terbaru terkait tata kelola minyak, perusahaan pelat merah ini juga sudah beberapa kali tersandung skandal korupsi.
Dirangkum dari pemberitaan Kompas.com, berikut 5 kasus korupsi di Pertamina:
1. Digitalisasi SPBU Pada 2025, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) tahun 2018–2023.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, perkara korupsi ini sedang bergulir di tahap penyidikan.
Tessa mengatakan, KPK sudah menetapkan tersangka dalam korupsi digitalisasi SPBU PT Pertamina. Namun, ia masih belum mengungkapkan identitasnya.
Adapun dugaan korupsi digitalisasi PT Pertamina tahun 2018-2023 muncul pertama kali dalam jadwal pemeriksaan sejumlah saksi di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin (20/1/2025).
2. Korupsi Investasi di BMG Australia Pada 2018, Kejaksaan Agung menetapkan Manajer MNA Direktorat Hulu PT Pertamina berinisial BK terkait korupsi penyalahgunaan investasi di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia.
Kasus itu bermula pada tahun 2009 saat PT Pertamina, melalui anak perusahaannya PT Pertamina Hulu Energi (PHE), melakukan akuisisi saham 10 persen terhadap ROC Oil Ltd.
Perjanjian jual beli ditandatangani pada 1 Mei 2009, dengan modal sebesar 66,2 juta dollar Australia atau senilai Rp 568 miliar dengan asumsi mendapatkan 812 barrel per hari.
Namun, Blok BMG Australia saat itu hanya dapat menghasilkan minyak mentah untuk PHE Australia Pty.Ltd rata-rata sebesar 252 barrel per hari.
3. Pengelolaan dana pensiun Pada 2017, Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina (2013-2015) Muhammad Helmi Kamal Lubis ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun Pertamina.
Selain itu, putra sulung pendiri Astra Internasional William Soeryadjaja, Edward Seky Soeryadjaya juga ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus tersebut bermula pada pertengahan 2014, tersangka lain Edward Seky Soeryadjaya (Direktur Ortus Holding Ltd) yang bersepakat agar dana pensiun Pertamina membeli saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI).
Helmi Kamal Lubis pun melakukan pembelian saham SUGI senilai Rp 601 miliar melalui PT Millenium Danatama Sekuritas. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 599 miliar.
4. Perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PES Pada 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pemberian hadiah dalam perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte.Ltd (PES).
Kasus ini mulai diselidiki KPK sejak Juni 2014. KPK menetapkan Bambang Irianto (Managing Director periode 2009-2013) sebagai tersangka pada September 2019.
Bambang diduga menerima uang sedikitnya 2,9 juta dollar AS atau setara Rp 40,75 miliar karena membantu pihak swasta terkait bisnis migas di lingkungan PES.
5. Pengadaan LNG Kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) Pertamina terjadi pada periode 2011-2014 dan menyeret nama eks Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.
Karen disangkakan melakukan pembelian gas secara sepihak tanpa mengikuti prosedur pengadaan yang berlaku.
Hal tersebut menyebabkan kargo LNG mengalami kelebihan suplai dan menyebabkan kerugian negara Rp 2,1 triliun. Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman Karen dari 9 tahun penjara menjadi 13 tahun penjara, pada Jumat (28/2/2025).(R-04)
