Coblos Ulang di Pilkada Siak Dilaksanakan Saat Bulan Puasa, Anggota DPR Minta Ditinjau Ulang
Ilustrasi pemilu. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Sebanyak 24 daerah akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Empat daerah di antaranya diwajibkan putusan MK untuk melakukan PSU paling lama 30 hari sejak putusan dibacakan.
Adapun, tenggat waktu 30 hari tersebut yakni pada 26 Maret mendatang. Putusan MK dibaca pada Senin, 24 Februari lalu.
Salah satu daerah yang diwajibkan menggelar PSU yakni Pilkada Siak. Ada sebanyak 3 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diperintahkan MK untuk menggelar PSU. Pelaksanaan PSU di Pilkada Siak, paling lambat digelar pada 26 Maret mendatang, bertepatan dengan ibadah puasa Ramadan.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB, Mohammad Toha, meminta agar pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pilkada ditinjau ulang pada bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Toha menyebutkan jangan sampai pelaksanaan PSU justru mengganggu aktivitas lain.
"Bulan puasa itu bulan yang baik, untuk meningkatkan ketaqwaan, berperilaku lebih baik, termasuk untuk memilih calon pemimpin yang baik dan tepat, tapi bila waktunya mengganggu konsentrasi satu sama lain, maka sebaiknya ditunda," kata Toha dalam keterangan tertulis, Senin (3/3/2025).
Dikatakan, sebanyak 24 daerah akan menggelar PSU. Perinciannya, 15 PSU dilaksanakan di seluruh daerah dan 9 PSU dilaksanakan di sejumlah TPS.
Adapun untuk waktu pelaksanaannya berbeda-beda, paling terdekat adalah pada 26 Maret 2025 untuk PSU seluruh daerah di Kabupaten Magetan, PSU di sejumlah TPS di Kabupaten Barito, Kabupaten Siak Riau, dan rekapitulasi ulang di Kabupaten Puncak Jaya.
Toha menilai tanggal 26 Maret 2025 bertepatan dengan 25 Ramadan 1446 H atau H-5 Idul Fitri. Menurut Toha, waktu itu kurang tepat untuk pelaksanaan PSU.
"Menurut saya, sebaiknya PSU ditunda untuk menghormati umat Islam. Penyelenggara pemilu harus mengkaji ulang," kata Toha.
Toha menilai, jika PSU dipaksakan pada 26 Maret 3025, akan banyak mudaratnya dibanding dengan kebermanfaatan. Ia menyarankan pemerintah tak terburu-buru.
"PSU bila dipaksakan pada 26 Maret 2025 akan banyak mafsadatnya. Sebaiknya penyelenggara berpikir ulang, jangan grusa-grusu," ujar Toha.
Toha juga memperkirakan anggaran PSU di 24 daerah yang diprediksikan mencapai Rp 1 triliun. Ia menyebutkan perlu perencanaan lebih cermat supaya KPU dan Bawaslu tak dicap sebagai lembaga yang kerap melakukan pemborosan.
"Dana tersebut cukup besar, perlu perencanaan dan pemeriksaan lebih cermat. Jangan terus-terusan KPU dan Bawaslu disorot sebagai lembaga yang melakukan pemborosan anggaran negara," sambungnya.
Saat ini, menurutnya, pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran. Semua pihak dinilai harus mendukung upaya pemerintah untuk rekonstruksi APBN dan APBD demi menyejahterakan rakyat melalui program Asta Cita.
"Tentu ini butuh waktu, jangan sampai di masa transisi ini, KPU dan Bawaslu tidak memiliki sensitivitas, apalagi dana Pemilu 2024 yang mencapai Rp 73 triliun belum dilakukan audit secara menyeluruh," imbuhnya.
Adapun berikut ini jadwal pemungutan suara ulang dan rekapitulasi ulang versi KPU:
Tenggat waktu 30 hari (26 Maret 2025)
PSU sebagian wilayah:
1. Kab. Barito Utara
2. Kab. Magetan
3. Kab. Bangka Barat
4. Kabupaten Siak
Tenggat waktu 45 hari (10 April 2025)
PSU semua wilayah:
1. Kab. Bengkulu Selatan
PSU sebagian wilayah:
1. Kab. Buru
2. Kota Sabang
3. Kab. Kepulauan Talaud
4. Kab. Banggai
5. Kab. Bungo
6. Kab. Pulau Taliabu
Tenggat waktu 60 hari (25 April 2025)
PSU semua wilayah:
1. Kota Banjarbaru
2. Kab. Pasaman
3. Kab. Tasikmalaya
4. Kab. Empat Lawang
5. Kab. Serang
6. Kab. Kutai Kartanegara
7. Kab. Gorontalo Utara
8. Kab. Parigi Moutong
Tenggat waktu 90 hari (25 Mei 2025)
PSU semua wilayah:
1. Kab. Mahakam Ulu
2. Kab. Pesawaran
3. Kota Palopo
Tenggat waktu 180 hari (23 Agustus 2025)
PSU semua wilayah:
1. Kab. Boven Digoel
2. Prov. Papua
Rekapitulasi ulang (26 Maret 2025)
1. Kab. Puncak Jaya. (R-04)
