Buntut Permasalahan Korupsi Minyak Mentah, Erick Thohir Lakukan Hal Ini
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan akan melakukan evaluasi besar-besaran di lingkungan Pertamina. Langkah ini diambil sebagai respons atas kasus korupsi minyak mentah yang menyeret sejumlah petinggi perusahaan pelat merah tersebut.
"Di Pertamina tentu kita akan review total. Seperti apa nanti perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan ke depan," ujar Erick saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi kasus ini. Erick menekankan pentingnya sinergi antar-kementerian dalam menangani masalah tersebut. "Banyak yang bertanya soal peran SKK Migas, Menteri ESDM, Menteri BUMN, dan lainnya. Nah, ini yang sedang kita konsolidasikan supaya ada solusi yang jelas," ujarnya.
Dalam upaya menata ulang Pertamina, Erick menyebutkan pihaknya tengah mengkaji kemungkinan merger beberapa perusahaan di bawah naungan Pertamina. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan bisnis energi nasional.
"Kita petakan mana yang bisa lebih efisien. Ada holding, ada sub-holding, kita lihat apakah perlu ada perusahaan yang di-merger supaya nanti antara kilang dan Patra Niaga tidak ada pertukaran penjualan yang tidak efisien," terang dia.
Pada kesempatan itu, Erick menegaskan kondisi keuangan Pertamina saat ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Meski ada kasus yang muncul, ia meminta masyarakat tidak serta-merta menganggap seluruh korporasi buruk hanya karena ulah segelintir individu.
"Jangan sampai ada persepsi bahwa kalau ada oknum yang melakukan pelanggaran, maka seluruh korporasinya dianggap tidak baik. Kita harus jaga Pertamina karena mereka menjalankan banyak tugas negara yang penting," tambahnya.
Menanggapi pertanyaan apakah pemerintah kecolongan dalam kasus korupsi ini, Erick dengan tegas membantah. Ia mengatakan, selama lima tahun terakhir, sistem pengawasan dan transparansi di BUMN terus diperbaiki.
"Enggak ada yang namanya kecolongan. Kita sudah memperbaiki sistem. Laporan keuangan sekarang lebih transparan. Kita juga secara aktif mengoreksi diri dan melaporkan kasus-kasus korupsi yang ada," tegasnya.
Menurut Erick, justru dengan adanya pengungkapan kasus ini, menunjukkan sistem pengawasan berjalan dengan baik. "Kalau ada kasus korupsi yang terungkap, itu bukan berarti kita gagal. Justru ini bukti bahwa transparansi dan penegakan hukum berjalan," imbuhnya.
Dia juga menyoroti pentingnya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap produk Pertamina, terutama di tengah isu dugaan pencampuran (blending) bahan bakar. Ia menyatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus ini hingga tuntas.
"Saya dan Pak Jaksa Agung rapat sampai jam 11 malam membahas apakah ini kasus blending oplosan atau bukan. Kita tidak mau berdebat, tapi kalau ada oplosan di titik tertentu, maka harus ditindak," kata Erick.
Lebih lanjut, Erick juga menekankan,masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia dimiliki oleh Pertamina. Banyak SPBU dikelola oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta swasta.
"Kita juga harus menjaga ekosistem ini. Mayoritas SPBU di Indonesia bukan milik Pertamina, tapi UMKM dan swasta. Jadi, ketika ada pembenahan, jangan dengan emosi dan saling tuduh. Kita harus melihat masalah ini secara menyeluruh," tuturnya. (R-05)
