Update Kasus Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif Sekretariat DPRD Riau, Audit BPKP Selesai Awal Maret
Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau meminta keterangan saksi ahli pidana korupsi terkait penyelidikan kasus dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Riau. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau meminta keterangan saksi ahli pidana korupsi terkait penyelidikan kasus dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Riau.
Pemeriksaan ini dilakukan sembari menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dirkrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan saat ditemui, Kamis, mengatakan bahwa dua saksi ahli, yakni ahli keuangan negara dan ahli keuangan daerah, telah lebih dulu diperiksa.
“Semoga hasil audit BPKP selesai akhir bulan ini atau awal Maret, sehingga kami bisa segera melakukan gelar perkara,” kata Kombes Ade di Pekanbaru, Selasa.
Sejauh ini, total uang yang telah dikembalikan oleh tenaga honorer, tenaga ahli, dan pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat dalam kasus ini mencapai Rp19,2 miliar. Namun, masih ada sekitar 30 orang yang belum mengembalikan dana yang mereka terima.
“Bagi yang tidak mengembalikan kerugian keuangan negara, kami akan melihat peran mereka dalam perkara ini. Jika terbukti mendapatkan keuntungan yang besar, mereka berpotensi menjadi tersangka,” ujar Kombes Ade.
Mantan Sekretaris DPRD Riau Muflihun juga telah diperiksa dan akan menjalani pemeriksaan lanjutan. Menurut penyidik, Muflihun mengakui bahwa sebagian perjalanan dinas bersifat fiktif, namun sebagian lainnya tidak.
Selain itu, Kombes Ade menyebutkan selebriti Hana Hanifah hingga kini juga belum mengembalikan uang yang diterimanya. Ia diduga menerima aliran dana dari perkara ini sebesar Rp900 juta
"Informasinya ini terkait jasa. Tapi jasa itu kan harusnya dibuktikan dengan hitam di atas putih. Sampai sekarang, belum ada bukti yang bisa ditunjukkan,” jelas Kombes Ade.
Kasus dugaan korupsi SPPD fiktif ini sebelumnya diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga Rp162 miliar berdasarkan perhitungan manual penyidik. Namun, angka final akan menunggu hasil audit resmi BPKP yang menjadi dasar dalam proses hukum lebih lanjut. (R-04)
