Bikin Rakyat Susah dan Merasa Ditipu, Publik Minta Tersangka Korupsi Pertamina Dihukum Berat
Sejumlah warga meminta para pelaku kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Patra Niaga yang diduga mengoplos Pertalite menjadi Pertamax dihukum seberat-beratnya. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Sejumlah warga meminta para pelaku kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Patra Niaga yang diduga mengoplos Pertalite menjadi Pertamax dihukum seberat-beratnya.
"Ini perilaku korupsinya, lebih berat lagi aja hukumannya bagi para koruptor biar dia bisa jera," ucap warga bernama Putra (32) saat diwawancarai di Koja, Jakarta Utara, Rabu (26/2/2025).
Menurut Putra, selama ini hukuman bagi para koruptor cenderung ringan sehingga membuka kesempatan bagi oknum lain untuk ikut melakukan korupsi.
Oleh karena itu, ia berharap para pelaku korupsi PT Pertamina Patra Niaga dihukum berat karena sangat merugikan rakyat.
"Ini kan yang dirugikan bukan cuma negara, tapi kita semua sebagai rakyat sangat dirugikan sama koruptor ini," tutur Putra.
Putra sendiri mengaku tak ikhlas dan trauma karena selama ini ia berlangganan Pertamax yang tak bersubsidi, tetapi kualitasnya ternyata setara dengan BBM bersubsidi.
"Kan jadi menimbulkan trauma juga bayar Pertamax, tapi dikasihnya Pertalite oplosan," ungkap Putra.
Warga lain bernama Mario Anwar (35) berharap, ke depan tak ada lagi praktik pengoplosan BBM.
"Berharap apa yang dijual Pertamina sesuai dengan kualitas dan jangan ada praktik pengoplosan, apalagi ini diduga terjadi di dalam," tutur Mario.
Ia meminta agar Pertamina memberikan BBM yang kualitasnya sesuai dengan harga beli.
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
Dilansir dari keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blend atau dioplos menjadi Pertamax.
Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax.
"Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di Storage/Depo untuk menjadi RON 92,” demikian bunyi keterangan Kejagung, dilansir Selasa (25/2/2025).
“Dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” imbuh keterangan itu.
Dalam perkara ini, ada enam tersangka lain yang turut ditetapkan.
Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi (YF); SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.
Lalu, MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.(R-03)
