Sebelum KPU Pekanbaru Bikin Diskusi di Hotel Mewah, Ternyata Bawaslu Pekanbaru 2 Hari Rapat di Hotel Arya Duta
Bawaslu Kota Pekanbaru menggelar acara di Hotel Arya Duta, Pekanbaru selama dua hari, yakni pada 25 hingga 26 Januari 2025 lalu. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Pelaksanaan kegiatan di hotel mewah tak hanya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru. Hal yang sama juga terjadi di Bawaslu Kota Pekanbaru.
Bahkan, Bawaslu Kota Pekanbaru menggelar acara di Hotel Arya Duta, Pekanbaru selama dua hari, yakni pada 25 hingga 26 Januari 2025 lalu. Kegiatan Bawaslu ini bertajuk Rapat Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bagi Bawaslu Kota Pekanbaru dan Panwaslu Kecamatan se-Kota Pekanbaru.
Kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 120 peserta, terdiri dari jajaran ketua, anggota, dan sekretariat Panwascam se-Kota Pekanbaru.
Kegiatan tersebut menjadi sorotan publik, karena berlangsung 3 hari pasca Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Penggunaan APBN dan APBD.
Anehnya kegiatan evaluasi tersebut dilaksanakan satu hari menjelang berakhirnya masa kontrak kerja Panwascam se-Kota Pekanbaru tanggal 27 Januari 2025. Namun akhirnya kontrak kerja Panwascam diperpanjang sebulan hingga 27 februari 2025.
"Aneh, orang sudah tinggal satu hari masa kerja, tapi diajak rapat evaluasi. Setelah itu, untuk apa coba?," ujar praktisi hukum, Yogi Ramadhan, SH MH.
Informasi yang diperoleh media, kegiatan tersebut berlangsung mewah. Peserta diberikan akomodasi kamar hotel di tempat acara dilangsungkan selama 2 hari dan mendapat uang saku. Di malam kedua, diadakan malam hiburan live music dan pesta durian yang di pinggiran swimming pool Arya Duta Hotel.
Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Ferdy kala itu menyebut, pelaksanaan rapat karena tahapan Pilkada belum usai, yakni terkait gugatan Pilkada Kota Pekanbaru di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia beralasan kegiatan dilakukan di hotel karena anggaran yang tersedia.
"Kan anggarannya ada serta kegiatan kita laksanakan," terang Ferdy yang mengaku sudah tahu adanya Inpres tentang Efisiensi APBN dan APBD.
Instruksi Presiden Lakukan Efisiensi
Sebelumnya diwartakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru justru menggelar kegiatan diskusi di hotel mewah. Dengan tajuk Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Evaluasi Pilkada, kegiatan dilaksanakan di Hotel Premiere di Jalan Sudirman, Jumat (21/2/2025).
Pantauan SabangMerauke News di lokasi acara, kegiatan ini terlihat sepi peminat. Dari 19 meja yang disediakan, ada sekitar 7 meja yang tidak terisi sama sekali.
Kegiatan ini dihadiri oleh unsur sekretariat dan komisioner KPU Pekanbaru. Termasuk undangan dari perwakilan Forkopimda, Badan Kesbangpol dan awak media. Ketua KPU Kota Pekanbaru, Raga Perwira tidak tampak hadir dalam kegiatan tersebut.
Ketua KPU Kota Pekanbaru, Raga Perwira mengaku kegiatan FGD tersebut dilakukan berdasarkan surat edaran dari KPU.
"Dananya juga sudah dianggarkan sebagai kegiatan dari KPU Pekanbaru," kata Raga.
Saat ditanya tentang kehadiran unsur kesekretariatan KPU Pekanbaru yang dominan dalam FGD tersebut, Raga mengaku kalau kegiatan juga mengundang pihak eksternal.
"Undangan juga ada dari eksternal," ujar Raga.
Terkait banyak pihak eksternal yang tak hadir sehingga banyak kursi kosong, Raga mengaku tak bisa berbuat banyak.
"Persoalan yang kita undang kemudian ada halangan untuk hadir, itukan di luar kemampuan kita memastikannya," tegasnya.
Saat ditanya tentang pemilihan tempat acara di hotel mewah, Raga mengaku pihaknya menyesuaikan tempat kegiatan acara sesuai dengan jumlah undangan.
"Kita menyesuaikan tempat sesuai dengan jumlah yang kita undang," jelas Raga.
Laporkan ke BPKP
Menurut praktisi hukum Budi Prasetyo SH, kegiatan di hotel mewah tersebut sebagai bentuk tidak sensitif dan tidak patuhnya KPU Pekanbaru terhadap gerakan hemat dan efisiensi anggaran. Padahal, Presiden Prabowo Subianto sudah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
"Kegiatan FGD KPU Pekanbaru di hotel mewah ini juga tidak sejalan dengan arahan Ketua KPU RI yang telah mendeklarasikan melakukan efisiensi, dan menegaskan semua kegiatan KPU dilaksanakan di kantor KPU," kata Budi Prasetyo yang pernah mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lagi pula, kata Budi, KPU sebenarnya bisa menggelar acara diskusi menggunakan gedung fasilitas milik pemerintah.
"Kalau pun menyewa gedung, kan masih banyak tempat yang lebih murah. Kalau alasan KPU mencari tempat yang representatif, maka banyak pilihan tempat yang layak dan lebih efisien. Kembali lagi ini soal niat, apakah memang ingin melakukan efisiensi atau tidak," kata Budi.
Budi menyentil langkah KPU Pekanbaru yang membuat acara di hotel mewah, padahal Pilwako sudah selesai. Bahkan, wali kota dan wakil wali kota hasil Pilkada sudah dilantik.
"Jadi, apa yang dipertontonkan KPU ini adalah sebuah kelucuan," sindir Budi.
Budi menyatakan, pihaknya akan melaporkan tindakan KPU Pekanbaru tersebut ke KPU RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga pengawas Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
"Kita akan segera laporkan. Agar kegiatan itu diaudit," pungkas Budi. (KB-04/Adri)
