Namanya Dicatut Soal Dana Desa, Kadis PMD Rohil: Penghulu Jangan Asal Bicara!
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rokan Hilir, Yandra. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rokan Hilir, Yandra belakangan kerap dikait-kaitkan dalam pemberitaan yang simpang siur dan seolah-olah terlibat dugaan korupsi dana desa. Mirisnya, narasumber dalam pemberitaan itu merupakan seorang datuk penghulu (kepala sesa) yang nama dan identitasnya disembunyikan.
"Nama saya dibawa-bawa dalam pemberitaan media dengan isu dugaan paksa terhadap pemerintahan desa," kata Yandra kepada SabangMerauke News, Sabtu (22/2/2025).
Dia mengingatkan agar penghulu yang menjadi narasumber berita itu, harus memahami tugas pokok dan fungsi serta hak dan kewajibannya. Apalagi status penghulu adalah pengguna keuangan negara. Keuangan desa tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan serta tersusun dalam RKPn, diawali dengan proses musyawarah desa dan dibahas bersama Badan Permusyawaratan Kepenghuluan," sebut Yandra.
Ia menegaskan, peran kepala daerah (bupati) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 pasal 4 ayat (1) yakni melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa di wilayah kabupaten/kota. Pengawasan tersebut ilakukan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah kabupaten/ kota.
"Oleh karena itu, penghulu bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana desa. Ia harus paham, jangan asal ngomong. Seharusnya jika ada yang diragukan atau tidak faham, bisa langsung berkoordinasi dengan Camat dan APIP," tegas Yandra.
Ia meminta agar oknum penghulu tersebut tidak memberikan informasi yang keliru dan tidak benar, sehingga bisa menjadi fitnah.
"Apalagi jika pernyataan itu disampaikan oleh seorang Pj Penghulu berlatar belakang dari Aparatur Sipil Negara. Harusnya lebih memahami dan mengetahui kemana harus bertanya. Jangan asal ngomong. Tanyakan dengan baik masalahnya ke atasan saudara," kata Yandra.
Yandra kembali mengingatkan tugas Pj Penghulu yakni untuk menjalankan roda pemerintahan dan harus bertanggungjawab dengan masyarakat desa dimana dia bertugas. Bukan malah membuat pernyataan yang tidak berdasar.
"Jangan membangun opini yang tidak benar dan menyesatkan," imbuhnya.
"Jika ada temuan yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus, maka itu merupakan Kewajiban yang memang harus saudara tindaklanjuti. Bertanyalah kepada yang patut seperti APIP atau camat," pungkas Yandra kesal. (R-02)
