47 Kepala Daerah Mangkir Retreat di Akmil Magelang, Efek Instruksi Megawati Soekarnoputri?
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, saat konferensi pers di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Sebanyak 53 kepala daerah dinyatakan tidak hadir dalam acara hari pertama orientasi yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jumat (21/2/2025). Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, saat konferensi pers di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat.
Awalnya, dia menyebut ada 55 yang tidak hadir, namun di tengah-tengah konferensi pers, dua kepala daerah asal Papua tiba-tiba muncul masuk ke dalam akademi militer. Dari 53 kepala daerah yang absen, enam di antaranya menyampaikan surat izin, seperti sakit hingga acara keluarga.
"Artinya ada 49 (maksudnya 47) yang tidak ada kabar," ucap Bima.
Dia kemudian mengimbau kepada kepala daerah yang berhalangan hadir untuk mengirim wakil kepala daerahnya dalam retreat tersebut. Jika wakil kepala daerahnya masih berhalangan, Kemendagri meminta agar kepala daerah mengutus sekretaris daerah untuk mengikuti acara retreat tersebut. "Kalau kepala daerah dan wakil tidak hadir karena apa yang disampaikan di sini harus sampai ke daerahnya, maka diminta untuk mengirimkan sekretaris daerahnya. Kalau kepala daerah dan wakil tidak bisa hadir juga, sekda ditunggu kedatangannya di sini," imbuh dia.
Namun, syaratnya, kepala daerah yang mengutus sekda harus tetap ikut retreat untuk gelombang berikutnya yang masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024. "Ya, menunggu keputusan MK," imbuh dia.
Dengan ketidakhadiran 53 kepala daerah tersebut, peserta yang telah terdaftar dan resmi mengikuti acara retreat berjumlah 450 kepala daerah. Sebagai informasi, retreat kepala daerah ini akan digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, selama 8 hari, terhitung 21-28 Februari 2025. Beragam materi yang akan ditanamkan, mulai dari pemahaman program prioritas pemerintah, geopolitik, anti korupsi, hak asasi manusia, hingga pengelolaan keuangan daerah.(R-04)
