Ini Sikap Kemendagri Usai Megawati Larang Kader PDIP Ikuti Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh kepala daerah dari partainya menunda keikutsertaan dalam retreat di Magelang, Jawa Tengah. Instruksi tersebut terbit hanya beberapa jam, usai KPK menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2/2021).
Bagaimana respon Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas perintah boikot kepala daerah mengikuti retreat di Akmil Magelang tersebut?
Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya menyatakan, Kemendagri masih menunggu kedatangan para kepala daerah ke lokasi retret di Akademi Militer Magelang hingga waktu registrasi berakhir pada pukul 15.00, Jumat (21/2/2025).
"Sikap kami menunggu sampai pukul 15.00 WIB," ucap Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya saat konferensi pers di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).
Bima mengatakan setelah pukul 15.00 WIB, Kemendagri akan menyampaikan apa yang menjadi kebijaksanaan pemerintah terkait larangan mengikuti retret dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terhadap kader partainya tersebut.
"Nanti setelah itu baru kami akan memberikan pernyataan kembali terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri," tuturnya.
Sebelumnya diwartakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh kepala daerah dari partainya menunda keikutsertaan dalam retreat di Magelang, Jawa Tengah. Instruksi tersebut terbit hanya beberapa jam usai KPK menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2/2021).
Rencananya, retreat kepala daerah akan berlangsung mulai hari ini, Jumat (21/2/2025) hingga 28 Februari mendatang. Kegiatan pembekalan kepala daerah itu merupakan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Isi Surat Instruksi Megawati
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerbitkan sepucuk surat berisi instruksi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025. Surat itu perihal Instruksi Harian Ketua Umum.
Berikut ini isi surat yang ditandatangani Megawati di Jakarta tertanggal 20 Februari 2025:
Merdeka !!!
Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
Mengingat Pasal 28 ayat 1 AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai, dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.
Selanjutnya, DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: - Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
- Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call. Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. (R-03)
