Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDIP Tunda Ikuti Retreat di Akmil Magelang, Zukri: Seluruh Kader di Riau Wajib Tegak Lurus Perintah Ketum!
Bupati Pelalawan yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan, Zukri Misran. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh kepala daerah dari partainya menunda keikutsertaan dalam retreat di Magelang, Jawa Tengah. Instruksi tersebut terbit hanya beberapa jam usai KPK menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2/2021).
Rencananya, retreat kepala daerah akan berlangsung mulai hari ini, Jumat (21/2/2025) hingga 28 Februari mendatang. Kegiatan pembekalan kepala daerah itu merupakan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Lantas, bagaimana sikap Bupati Pelalawan yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan, Zukri Misran?
Secara tegas, Zukri menyatakan kalau perintah Megawati tersebut harus dipatuhi oleh seluruh kader partai.
"Seluruh kader wajib tegak lurus dengan perintah Ketua Umum," terang Zukri saat dikonfirmasi SabangMerauke News, Jumat pagi ini.
Diketahui, ada 6 kepala daerah di Riau yang merupakan kader serta diusung oleh PDI Perjuangan memenangi Pilkada Serentak 2024. Keenam pasangan kepala daerah tersebut telah dilantik pada Kamis (20/2/2025) kemarin di Istana Negara, Jakarta.
PDI Perjuangan memenangi Pilgub Riau 2024 yang mengusung duet Abdul Wahid-SF Hariyanto. Hanya saja, Abdul Wahid merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Selain kemenangan di Pilkada Pelalawan, PDI Perjuangan juga menang di Pilkada Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar dan Indragiri Hulu.
Namun, tak semua pasangan kepala daerah tersebut merupakan kader tulen PDI Perjuangan. Bupati Bengkalis Kasmarni dan Wakil Bupati Rokan Hulu Syafaruddin Poti merupakan kader PDI Perjuangan. Selebihnya, merupakan pasangan calon yang diusung atau baru 'dikaderkan' oleh PDI Perjuangan.
Isi Surat Instruksi Megawati
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerbitkan sepucuk surat berisi instruksi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025. Surat itu perihal Instruksi Harian Ketua Umum.
Berikut ini isi surat yang ditandatangani Megawati di Jakarta tertanggal 20 Februari 2025:
Merdeka !!!
Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
Mengingat Pasal 28 ayat 1 AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai, dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.
Selanjutnya, DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: - Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
- Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call. Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. (R-03)
