KPK Periksa 7 Pejabat dan ASN Pemko Pekanbaru, Termasuk Kadis Perkim Mardiansyah

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Sebanyak 7 pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Pekanbaru diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketujuhnya diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Pj Wali Kota Risnandar Mahiwa dan Sekdako Pekanbaru Indra Pomi Nasution.
Salah satu pejabat Pemko Pekanbaru yang diperiksa yakni Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) inisial M. Diketahui saat ini posisi tersebut dijabat oleh Mardiansyah.
"Hari ini Rabu (19/2/2025), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait Pengelolaan Anggaran di Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2024," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika saat dikonfirmasi.
Pemeriksaan saksi dilakukan oleh penyidik di Kantor BPKP Provinsi Riau di Pekanbaru.
"Pemeriksaan dilakukan di Perwakilan BPKP Provinsi Riau," kata Tessa.
Berikut adalah tujuh saksi yang diperiksa penyidik KPK:
1. M selaku Kadis Perkim Kota Pekanbaru
2. TS selaku honorer di Bagian Umum Pemerintah Kota Perkanbaru
3. WF selaku Kasubbag Keuangan BPKAD
4. SY selaku Kabid Anggaran
5. H selaku Kabid Perbendaharaan
6. I selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru
7. Z selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru
Sebelumnya KPK melakukan OTT terhadap Risnandar selaku Pj Wali Kota Pekanbaru awal Desember 2024 lalu. Selain Risnandar, Sekretaris Daerah Indra Pomi dan Plt Kabag Umum Novin Karmila juga ditetapkan jadi tersangka.
KPK menjerat ketiga tersangka dengan Pasal 12 f dan Pasal 12 b UU Nomor 31 tahun 1999 juncto UU Nomor 20 tahun 2001. KPK melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 3 Desember 2024 di Rutan Cabang KPK. (R-03)