Raksasa BUMN Danantara Kelola Aset Rp 14.700 Triliun, Tapi Tak Bisa Diaudit BPK dan KPK
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menyoroti rencana peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menyoroti rencana peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Lembaga yang bertugas dalam mengelola investasi strategis negara itu dijadwalkan bakal diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2024. Diketahui kalau Danantara akan mengelola aset BUMN mencapai Rp 14.700 triliun.
Menurut Alamsyah, pembentukan Danantara berisiko melemahkan kewenangan penegak hukum seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini karena kedua lembaga tersebut tidak bisa melakukan audit terhadap Danatara.
“BPK dan KPK tidak diberikan kewenangan melakukan upaya audit juga penegakan hukum. Implikasinya potensi korupsi di BUMN yang tergabung di Danantara akan meningkat,” ujarnya dalam diskusi di kantor ICW, Senin, 17 Februari 2025.
Danantara Bisa Diaudit Jika Ada Permintaan DPR
BPI Danantara telah memiliki payung hukum lewat Undang-Undang BUMN yang disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 4 Februari lalu. Dalam UU BUMN yang baru, pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik. Bagi perusahaan persero akuntan publik ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan bagi perusahaan umum (Perum) akuntan publik ditetapkan oleh Menteri.
Adapun BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat memeriksa perusahaan itu hanya kalau ada permintaan dari DPR atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Berdasarkan UU BUMN yang baru itu, presiden memiliki kewenangan dalam pengelolaan BUMN dan memberikan mandat atas saham seri A atau golden share milik pemerintah kepada Menteri BUMN. Sementara itu, saham seri B atau saham biasa dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Menteri Keuangan yang berperan sebagai pengawas BPI Danantara, mengatur skema penyertaan modal negara untuk BUMN, serta menjadi anggota komite penyelamatan BUMN.
Ketua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini, menyatakan bahwa terdapat sepuluh poin perubahan dalam UU BUMN yang baru. Salah satu perubahan utama adalah pemisahan fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan BUMN.
Kini, peran operator atau pengelola BUMN tidak lagi berada di bawah Kementerian BUMN, melainkan dialihkan kepada BPI Danantara, sementara Kementerian BUMN berfungsi sebagai pembuat kebijakan dan pengawas.
Selain itu, menurut Pasal 3M UU BUMN yang baru, Danantara memiliki dewan pengawas dan badan pelaksana. Menteri BUMN, berdasarkan Pasal 3N, menjadi ketua merangkap anggota Dewan Pengawas Danantara, dibantu perwakilan Kementerian Keuangan dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk presiden. Sebagai ketua dewan pengawas, Menteri BUMN bisa memberhentikan sementara anggota Badan Pelaksana Danantara.
Kasus Korupsi Semakin Sulit Ditegakkan
Peneliti ICW, Alamsyah, memaparkan tanpa dikelola Danantara, korupsi di perusahaan pelat merah sudah terjadi. Pada periode 2016 hingga 2021, ICW pernah melakukan pemantauan 119 kasus korupsi yang terkait dengan BUMN. Hasilnya terjadi penyelewengan uang negara dengan nilai kerugian lebih dari Rp 40 triliun.
Dengan munculnya Danantara, kata dia, aparat penegak hukum bakal makin sulit melakukan upaya penegakan hukum terutama untuk kasus korupsi. “Ini sangat krusial. Karena akan jadi celah besar bagi kelompok tertentu untuk meraup sejumlah dana untuk kepentingan pribadi,” ucapnya.
Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, juga mengkhawatirkan model pengawasan ini. Menurut dia modal awal BUMN merupakan duit negara. “Masa tidak boleh diperiksa BPK?” ujarnya kepada media di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.
Kebijakan baru ini menurut dia juga bakal berdampak pada target penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Karena selama ini negara mendapat penerimaan dari dividen BUMN. Harris menilai proyeksi penerimaan APBN dari setoran dividen tahun ini bisa mencapai sekitar Rp 80 triliun.(R-04)
