Menghentikan Tabiat Korupsi 20 Tahun Terakhir di Riau: Adakah Harapan Pada Abdul Wahid-SF Hariyanto?
Karikatur pejabat korupsi. Desain: Kompas
Penulis: Made Ali, SH*
SABANGMERAUKE NEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution dan Plt Kepala Bagian Umum Pemerintahan Kota Pekanbaru Novin Karmila sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan anggaran. Ketika penyidik KPK menangkap ketiganya pada 2 Desember 2024 lalu, uang tunai senilai Rp 6,8 miliar ikut disita.
Baru pertama kali terjadi di Provinsi Riau, ada kepala daerah berani melakukan korupsi di tengah masyarakat sedang fokus merayakan pesta demokrasi Pilkada serentak. Di hari ketiga tersangka kena OTT, masyarakat Riau sedang was-was menunggu kepala daerah terpilih.
Risnandar menambah deretan jumlah kepala daerah terlibat korupsi kurun waktu dua puluh tahun terakhir yang melakukan korupsi setelah pilkada, saat menjabat atau setelah tidak lagi menjabat.
Berdasarkan data Senarai, deretan Gubernur Riau didera kasus hukum kurun waktu 2005-2025. Kasus pertama dialami mantan Gubernur Saleh Djasit (Pengadaan Damkar, 2003), Rusli Zainal (Izin kehutanan dan PON 2012) serta Annas Ma'mun (Alih fungsi hutan dalam RTRWP Riau, 2014).
Hal yang sama juga menjerat jajaran bupati dan wali kota di Riau. Yakni Ramlan Zas (Pengadaan Genset, Rohul 2003), Arwin AS (perizinan kehutanan IUPHHKHTI, Siak 2002-2003), Tengku Azmun Jaafar (Perizinan kehutanan IUPHHKHT, Pelalawan 2002-2003) dan Raja Thamsir Rahman (Perizinan kehutanan IUPHHKHT, Indragiri Hulu 2002-2003).
Kemudian kasus korupsi Herliyan Saleh (Penyertaan modal PT Bumi Laksmana Jaya dan dana bantuan sosial, Bengkalis 2011-2012), Amril Mukminin (Proyek jalan Duri-Sei Pakning, Bengkalis 2017-2018), Zulkifli AS (Suap DAK, Dumai 2017-2018), Mursini (Kegiatan belanja rutin Sekda, Kuansing 2007-2008), Andi Putra (Rekomendasi perpanjangan HGU PT Adimulya Agrolestari, Kuansing 2022-2023) serta Sukarmis (Pengadaan barang jasa hotel, Kuansing 2008). Masih ada lagi kasus korupsi Muhammad Adil (Pemotongan anggaran di dinas, Kepulauan Meranti 2023).
Mantan Bupati Indragiri Hilir, Indra Muchlis Adnan Bupati Indragiri Hilir juga terseret korupsi penyertaan modal PT Gemilang Citra Mandiri 2004-2006. Ia dihukum ditingkat pertama dan banding 7 tahun penjara, namun bebas di tingkat kasasi.
Kemudian Wakil Bupati Pelalawan Marwan Ibrahim korupsi pembelian tanah kantor Bakti Praja Pelalawan 2000, saat dirinya menjabat Sekda Pelalawan. Bupati Kampar Burhanuddin Husin korupsi saat menjabat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi perizinan RKT IUPHHKHT Riau 2007. Bupati Rokan Hulu Suparman korupsi saat menjadi Ketua DPRD Provinsi Riau terkait perubahan APBD 2014-2015 dan Wakil Bupati Bengkalis korupsi saat menjadi Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air PDAM di Indragiri Hilir.
Dari 12 Kabupaten dan Kota, hanya Kabupaten Rokan Hilir yang kepala daerahnya belum tersentuh korupsi. Kabupaten tertinggi kepala daerah korup yaitu Bengkalis dan Kuansing, masing-masing tiga kepala daerah.
Dari catatan SIPP PN Pekanbaru, sepanjang 2023 pelaku korupsi tertinggi dilakukan oleh ASN (29 kasus berupa korupsi anggaran, suap dan gratifikasi), korporasi (23 kasus, memperkaya korporasi), perbankan (kredit fiktif), kepala desa (penerbitan izin dan dana desa).
Setidaknya 20 tahun terakhir modus korupsi pengadaan barang dan jasa serta korupsi perizinan sektor kehutanan dan pertanahan, paling sering terjadi atau menjadi lahan basah bagi kepala daerah.
Apakah memang selama menjabat sebagai Gubernur Riau rentang 2005-2025, tiga Gubernur Riau Rusli Zainal, Annas Mamun dan Syamsuar tidak berkomitmen memberantas korupsi?
Bila merujuk pada Visi-Misi dan Program Kerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025 yang direvisi perlima tahun untuk mengakomodir visi-misi dan program kerja gubernur terpilih, hasil kajian Senarai menemukan isu transparansi, partisipasi publik dan anti korupsi tidak ada yang tegas untuk memerangi korupsi.
Ketiga Gubernur punya niat mulai mensejahterakan masyarakat Riau, namun dalam perjalanan periodik, korupsi yang mereka lakukan baik secara langsung dan tidak langsung yang memperlambat terwujudnya masyarakat sejahtera dan lepas dari kemiskinan struktural. Masa pemerintahan ketiga Gubernur, selama 20 tahun tidak pernah lepas dari penangkapan oleh KPK.
Bagaimana Era Abdul Wahid-SF Hariyanto?
Masa lalu atau tabiat korupsi kepala daerah dua puluh tahun terakhir, tentu menjadi refleksi dan aksi bagi Abdul Wahid-SF Hariyanto: hendak melanjutkan tabiat korupsi atau menghentikan korupsi lima tahun memimpin Riau?
Untuk menjawab akan kemana arah pemberantasan korupsi 2025-2030, setidaknya perlu melihat komitmen anti korupsi di dalam visi-misi dan program kerja yang ditawarkan keduanya saat kampanye Pilkada 2024 lalu.
Publikasi Senarai pada 28 Oktober 2024 atau jelang debat pertama calon Gubernur Riau, mencatat pasangan Abdul Wahid-SF Hariyanto tidak punya komitmen anti korupsi. Yang paling mengkhawatirkan dalam salah satu program prioritas bernama Riau Mantap yang berisi pembangunan (proyek) yang rentan dikorupsi, yaitu: penyiapan jalur kereta barang penunjang industri dan perekonomian masyarakat, pembangunan Hotel Riau Slipi Jakarta, pembangunan Riau Tower, pembangunan jembatan Dumai-Pulau Rupat, relokasi bandara SSQ II Pekanbaru, fly over Simpang Panam, pembangunan jembatan Sei Pakning-Bengkalis, pembangunan Islamic Center Provinsi Riau. Termasuk proyek infrastruktur lainnya mulai dari peningkatan jalan, air bersih, rumah layak huni hingga pengelolaan limbah berupa TPST.
Bukan projeknya yang disoalkan, tentu proyek ini ditunggu masyarakat Riau, namun proses pengerjaan, berkaca tabiat 20 tahun terakhir, rentan dikorupsi.
Bentangan tulisan ini, tentu saja berharap sangat pada Abdul Wahid-SF Hariyanto yang akan dilantik sebagai gubernur pilihan rakyat Riau pada 20 Februari 2025 di Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia dituntut untuk menghentikan tabiat korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Riau sebelumnya.
Saran saya, membuka ruang partisipasi publik secara bermakna, transparansi kebijakan dan terdepan bertindak saat terjadi korupsi di Provinsi Riau, adalah langkah awal mencegah dan memberantas korupsi. Tidak mudah memang, sebab Gubernur Riau sebelumnya tidak pernah berani melakukan hal itu. Itulah kenapa korupsi terjadi, atau memang benar, bahwa kepala daerah yang menutup partisipasi dan transparansi publik serta membiarkan korupsi terjadi, sesungguhnya sejak awal punya niat hendak melakukan rasuah.
Apa kaitan korupsi Pj Walikota Pekanbaru dengan pelantikan Gubernur Riau? Itu tanda dari KPK, bahwa KPK tidak berhenti memberantas korupsi terhadap kepala daerah di Riau, di tengah Pilkada maupun saat menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara. (R-03)
*Penulis merupakan mantan Koordinator Jikalahari 2018-2024, Pendiri senarai.or.id, Founder Aktivisme Hukum dan Advokat
