200 Ribu Hektare Lahan PT Duta Palma Grup Sitaan Kejagung Dititip ke BUMN
Kejaksaan Agung (Kejagung) menitipkan aset tanah seluas 200 ribu hektare yang berhasil disita dalam kasus korupsi PT Duta Palma Group ke Kementerian BUMN. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Di tengah proses hukum yang belum tuntas, Kejaksaan Agung (Kejagung) menitipkan aset tanah yang dikelola PT Duta Palma Grup ke Kementerian BUMN. Adapun luasan tanah yang dititipkan mencapai 200 ribu hektare. Tanah tersebut disita terkait kasus korupsi yang menjerat Duta Palma Grup.
Penitipan aset sitaan itu resmi dilakukan lewat pertemuan antara Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Utama Kejagung, pada Selasa (18/2/2025) hari ini.
Burhanuddin menjelaskan penitipan aset tanah tersebut sengaja dilakukan pihaknya agar hasil sitaan itu dapat tetap terjaga dan tidak ada penurunan nilai produk pascapenyitaan aset.
"Tentunya diharapkan tetap bisa menghasilkan keuntungan bagi pemerintah dan khususnya kepada masyarakat yang ada dan menggantungkan hidup kepada PT Duta Palma," ujarnya dalam konferensi pers.
"Tentunya diharapkan tetap bisa menghasilkan keuntungan bagi pemerintah dan khususnya kepada masyarakat yang ada dan menggantungkan hidup kepada PT Duta Palma," ujarnya dalam konferensi pers.
Jaksa Agung menjelaskan BUMN dipilih untuk menitipkan aset sementara waktu lantaran perkara korupsi PT Duta Palma sampai saat ini masih belum memiliki kekuatan tetap.
Di sisi lain, lahan aset yang telah disita tersebut tetap harus dikelola agar tidak terjadi penurunan nilai yang akhirnya menambah kerugian keuangan negara. Oleh karenanya, Burhanuddin mengatakan kerjasama dilakukan kepada BUMN yang bisa melakukan pengelolaan aset tersebut.
"Satu institusi yang bisa mengelola adalah di BUMN, bisa mungkin nanti ke PTPN atau apapun. Itu yang dilakukan oleh BUMN. Kami milih BUMN dan sama-sama adalah institusi negara," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Erick mengaku menyambut baik langkah yang dilakukan Kejagung. Ia mengatakan nantinya akan dilakukan pengelolaan oleh BUMN sebagai bentuk upaya pemulihan aset (asset recovery).
"Jangan sampai juga karena ini tidak bertuan, akhirnya banyak barang yang masuk ke pasaran secara ilegal ataupun bahkan nanti dikirim ke luar negeri secara ilegal, karena tidak ada istilahnya yang menjaga," jelasnya.
Dalam kasus ini, Kejagung juga telah menyita uang tunai dan total aset PT Duta Palma Group senilai Rp6,5 Triliun terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kasus ini merupakan hasil pengembangan kasus yang sebelumnya menyeret terpidana Surya Darmadi.
Pasalnya Kejagung menilai dari hasil putusan pengadilan, terdapat bukti-bukti tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Duta Palma Group dalam perkara pokok pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.
Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan total tujuh korporasi sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang perkebunan kelapa sawit di Indra Giri Hulu. Kejagung juga telah menyita aset uang tunai sebanyak Rp450 miliar dalam kasus tersebut.
Berdasarkan perannya, korporasi PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari dan PT Kencana Amal Tani bertugas melakukan korupsi lewat usaha perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit pada lahan yang tidak sesuai peruntukkannya.
Hasil tindak pidana korupsi atas pengelolaan lahan itu kemudian dialihkan, ditempatkan, dan disamarkan pada dua perusahaan tersangka pencucian uang yakni PT Darmex Plantations dan PT Asset Pasific. (R-03)
