KPK Kembali Periksa Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pemko Pekanbaru
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perpanjang masa tahanan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran di Pemko Pekanbaru tahun anggaran 2024-2025. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan saksi terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Selasa (18/2/2025).
Para saksi itu dimintai keterangan untuk tiga tersangka, yakni mantan Penjabat Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, Sekretaris Kota Indra Pomi Nasution, dan Pelaksana tugas (Plt) Kabag Umum Setda Pekanbaru Novin Karmila.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan, ada sejumlah saksi yang dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangannya. Mereka adalah pejabat dan pegawai di Pemko Pekanbaru serta swasta.
"Hari ini, Selasa, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan anggaran di Pemerintah Kota Pekanbaru 2024," ujar Tessa, Selasa malam.
Tessa menyebut, pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru.
Saksi yang dimintai keterangan itu diantaranya adalah SA selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdako Pekanbaru, FA selaku Kepala Bagian Organisasi Setdako Pekanbaru.
"RC (pegawai Perkim Kota Pekanbaru), SEN (PNS Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru), MU (Pegawai Honorer di Kantor Walikota Pekanbaru), dan NRP (teller)," jelas Tessa.
Pemeriksaan ini merupakan lanjutan terhadap saksi yang dilakukan penyidik KPK. Sebelumnya, sejumlah nama tersebut juga telah dimintai keterangannya.
Tessa menyebut, saat ini kasus masih dalam proses penyidikan. Keterangan saksi untuk melengkapi berkas perkara para tersangka.
Diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Risnandar Mahiwa, Indra Pomi Nasution, dan Novin Karmila pada Senin (2/12/2024).
Para tersangka dijerat dengan Pasal 12 f dan Pasal 12 B pada Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Risnandar Mahiwa, Indra Pomi Nasution, dan Novin Karmila diduga melakukan pemotongan atau penerimaan pembayaran yang tidak sah dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, terkait pengelolaan anggaran di Pemerintah Kota Pekanbaru.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, para tersangka diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari pegawai negeri atau kas umum yang seolah-olah memiliki utang, padahal tidak terkait dengan pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2024.
Tessa mengungkapkan bahwa KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan setelah melakukan OTT. Penggeledahan dilakukan di 12 lokasi rumah pribadi yang tersebar di Kota Pekanbaru, serta tiga rumah di Jakarta Selatan dan Depok, dan enam kantor di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Dari hasil penggeledahan, KPK menyita sejumlah barang bukti, antara lain dokumen-dokumen, surat-surat, barang elektronik, serta barang berharga seperti perhiasan, sepatu, dan tas sebanyak 60 unit.
Selain itu, ditemukan pula uang tunai senilai Rp 1,5 miliar dan 1.021 Dolar Amerika Serikat. Total uang diamankan Rp6,8 miliar. (R-03)