Heboh Defisit APBD Riau Rp 2,2 Triliun: Pernah Dibantah SF Hariyanto Saat Debat Pilkada, Kini Jadi Kenyataan yang Menakutkan
Gubernur Riau terpilih Abdul Wahid dan Wakil Gubernur Riau terpilih, SF Hariyanto. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Lagi heboh soal kabar defisit APBD Provinsi Riau 2025. Angkanya sangat fantastis, menembus Rp 2,2 triliun.
Kondisi keuangan Pemprov Riau ini bikin kalangan anggota DPRD Riau sakit kepala. Besar pasak daripada tiang, begitu tamsil lawasnya.
Wakil Ketua DPRD Riau,Parisman Ihwan bahkan agak pesimis melihat pundi-pundi Pemprov Riau yang kebobolan tersebut. Ia pun langsung mengingatkan agar masyarakat tidak terlalu berharap banyak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
"Dengan kondisi keuangan seperti ini, apa lagi yang bisa dibangun?” ujar Parisman kepada media, Selasa (18/2/2025).
Menurut Parisman, defisit anggaran saat ini mencapai Rp2,21 triliun dari total APBD sebesar Rp9,2 triliun. Dengan demikian, hanya tersisa sekitar Rp7 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar hampir Rp 6 triliun dialokasikan untuk belanja rutin dan pegawai.
"Jangan terlalu berharap banyak pada APBD 2025 untuk merealisasikan visi, misi, dan janji kampanye gubernur dan wakil gubernur terpilih di tahun pertama pemerintahannya. Tapi jangan menyalahkan mereka,” kata Parisman.
Bisa disebut, pengelolaan keuangan Pemprov Riau pada 2024 dilakukan secara ugal-ugalan. Pendapatan tak sebanding dengan penerimaan.
Estimasi penerimaan didesain melambung, diperparah oleh beragam belanja yang dikebut sebelum akhir tahun anggaran. Maklum, 2024 merupakan tahun politik. Alibi yang paling ajeg didengar, "demi rakyat kita harus lakukan apapun". Tapi efeknya, pemerintahan baru menanggung beban berat yang cukup menakutkan.
Ikhwal kabar defisit anggaran 2024 yang berakibat berdarah-darahnya APBD 2025, sebenarnya sempat menjadi isu panas dalam debat calon gubernur dan wakil gubernur Riau di Pilkada 2024 lalu.
Debat Syamsuar vs SF Hariyanto
Dalam seri kedua debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang digelar KPU Riau, Minggu (17/11/2024), isu itu dilambungkan oleh calon Gubernur Riau petahana Syamsuar. Ia mempertanyakan masalah itu kepada Gubernur Riau, Abdul Wahid.
Belakangan, duet Abdul Wahid-SF Hariyanto memenangkan pertarungan Pilkada Riau 2024. Keduanya akan dilantik pada Kamis, 20 Februari mendatang.
Kala itu, Syamsuar menanyakan soal isu panas potensi defisit APBD Riau mencapai Rp 1,3 triliun. Defisit itu diduga merupakan warisan SF Hariyanto yang sempat menduduki kursi Penjabat (Pj) Gubernur Riau.
Menurut Syamsuar, kondisi keuangan defisit mencapai Rp 1,3 triliun itu, tidak pernah terjadi dalam sejarah pemerintahan di Riau.
"Dalam sejarahnya belum pernah terjadi defisit anggaran Rp 1,3 triliun. Bagaimana mengatasi defisit Rp 1,3 triliun yang belum pernah terjadi di masa kepemimpinan gubernur siapa pun di Riau ini?" tanya Syamsuar.
Pertanyaan Syamsuar itu langsung disambar oleh SF Hariyanto.
"Pertanyaan ini yang saya tunggu-tunggu," balas SF Hariyanto.
SF Hariyanto lantas mengungkit peran dirinya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) karena jabatan defenitifnya saat itu merupakan Sekdaprov Riau.
SF Hariyanto mengklaim pada tahun 2023, Pemprov Riau juga mengalami defisit Rp 1,7 triliun. Saat ini, Gubernur Riau masih dijabat Syamsuar.
"Pak Syamsuar lupa, saya ini Ketua TAPD, Sekretaris Daerah. Saya yang mengelola anggaran. Beliau (Syamsuar) tidak tahu tahun 2023 defisit Rp 1,7 triliun. Kita yang selesaikan. Kita rasionalisasi sesuai skala prioritas, kita potong," kata SF Hariyanto.
SF Hariyanto kemudian menyinggung Syamsuar yang kemungkinan lupa karena faktor usia yang sudah tua.
"Beliau (Syamsuar) lupa dia. Kadang-kadang ya kasihan, karena mungkin sudah tua, lupa dia," kata SF Hariyanto.
SF Hariyanto mengklaim kalau kondisi APBD Riau belum bisa disebut mengalami defisit. Soalnya, masih ada potensi penerimaan yang bisa masuk ke pundi-pundi daerah hingga akhir tahun 2024.
Kata SF Hariyanto, masih ada potensi penerimaan dari pusat pada triwulan keempat mencapai Rp 400 miliar. Ia juga menyebut akan ada penerimaan dari pajak kendaraan mencapai Rp 240 miliar. Selain itu, kata SF Hariyanto, dana uang minyak Participating Interest (PI) dari Pertamina Hulu Rokan (PHR) juga belum diterima tahun ini.
"APBD 2025 belum dibahas, kok tahu ada defisit Rp 1,3 triliun. Kayak dukun aja Pak Syamsuar, nih. Ya, Pak Syamsuar, lupa Bapak yang bahas anggaran itu adalah Sekda selaku Ketua TAPD," kata SF Hariyanto.
Jawaban SF Hariyanto itu kemudian direspon oleh Syamsuar. Ketua DPD I Partai Golkar Riau ini membeberkan fakta bahwa saat itu Pemprov Riau belum membayar honor para tenaga honorer, termasuk honor dokter di rumah sakit.
Syamsuar menyebut keuangan Pemprov Riau saat ini dalam kondisi sulit dan tidak pernah terjadi pada pemerintahan gubernur sebelumnya.
"Kita kasihan nih pegawai-pegawai honor termasuk dokter rumah sakit. Mudah-mudahan mereka tetap kerja semangat agar dalam waktu dekat mereka bisa terima honornya," kata Syamsuar.
Selain itu, Syamsuar juga menyinggung soal kondisi defisit APBD kabupaten/ kota di Riau saat ini. Hal ini karena bagi hasil pajak yang tak bisa diberikan sepenuhnya oleh Pemprov Riau.
"Ini jadi PR bagi siapa pun gubernur yang terpilih," kata Syamsuar.
Respon Syamsuar tersebut tak lagi dibalas oleh SF Hariyanto. Calon Gubernur Abdul Wahid mengambil alih mikropon. Ia menyebut kekhawatiran Syamsuar itu akan bisa diselesaikan oleh pihaknya.
"Insyaallah, masalah honor kami selesaikan, Pak Syamsuar. Karena kalau ditanya ke Pak SF Hariyanto, sekarang Pak SF Hariyanto gak lagi menjabat," tutup Abdul Wahid.
Isu defisit APBD Riau mencapai Rp 1,3 triliun kala itu dilontarkan sejumlah anggota DPRD Riau periode 2024-2029. Mereka menuding pengelolaan keuangan Pemprov di era SF Hariyanto menjadi Pj Gubernur dilakukan secara ugal-ugalan.
SF Hariyanto disebut telah mengalihkan sejumlah anggaran untuk kegiatan lain yang tidak dianggarkan dalam APBD Riau 2024 tanpa persetujuan DPRD Riau.
Namun, SF Hariyanto beralibi kalau pengalihan anggaran merupakan diskresi dirinya sebagai Pj Gubernur Riau. Ia mengklaim telah mendapat izin dari Mendagri dalam pengalihan anggaran tersebut.
Kini, defisit APBD Riau itu pun menjadi kenyataan yang cukup menakutkan. (R-03)
