Bertemu dengan PT PHR, Pengurus FPLD Pertanyakan Soal Dana CSR dan Fasilitas Umum
Forum Pemuda Lembah Damai (FPLD) bertemu dengan perwakilan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada Selasa (11/2/2025) kemarin. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Forum Pemuda Lembah Damai (FPLD) bertemu dengan perwakilan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada Selasa (11/2/2025) kemarin. Sejumlah persoalan dan aspirasi disampaikan oleh FPLD menyangkut dengan keberadaan dan kontribusi PHR terhadap wilayah di sekitar daerah operasionalnya, secara khusus untuk wilayah Rumbai, Kota Pekanbaru.
Dalam pertemuan ini, jajaran FPLD langsung dihadiri oleh Ketua Badan Pendiri Junaidi, Ketua Badan Pengawas Armaini, Ketua Badan Pengurus Bony Fernando dan Nurul Anisa serta pengurus lainnya. Sementara, pihak PT PHR diwakili oleh Onggo.
.jpg)
Ketua Badan Pengawas FPLD Armaini menyatakan, pihaknya menyampaikan sejumlah hal yang selama ini menjadi bahan pertanyaan bagi masyarakat Rumbai. Di antaranya yakni menyangkut pengelolaan aset berupa Masjid Al Khairat, kantor Lurah Lembah Damai, sekolah dan lahan pekuburan yang masih tercatat sebagai aset PT PHR.
Menurut Armaini, selama ini tanggung jawab perbaikan fasilitas umum tersebut masih belum jelas. Akibatnya, untuk perbaikan sarana umum itu terjadi kesan saling lempar tanggung jawab.
"Setiap mengajukan renovasi ke pemerintah, pemerintah selalu menolak dengan alasan aset itu masih di bawah kendali PT PHR. Alasan ini membuat pemerintah tidak bisa melakukan perbaikan atau renovasi," kata Armaini, Rabu (13/2/2025).
.jpg)
Di sisi lain, ketika pihaknya mempertanyakan ke PT PHR, perusahaan justru menyebut kalau tanggung jawab perbaikan ada di pihak pemerintah.
"Jadi ini sudah seperti main bola pimpong. Masyarakat Lembah Damai jadi bingung, siapa sebenarnya pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan. Kalau saling lempar tanggung jawab begini, maka tidak ada solusi, padahal dibutuhkan renovasi untuk pelayanan masyarakat," kata Armaini.
FPLD dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan soal keberadaan lahan tidur PT PHR di dekat Sungai Ambang yang berada kawasan Lembah Damai. Pihaknya berharap agar PT PHR bersedia menjadikan areal tersebut untuk lahan pekuburan. Soalnya, lahan pekuburan yang ada saat ini sudah penuh.
.jpg)
"Kami meminta agar PT PHR mengizinkan lahan itu dijadikan lahan pekuburan. Ini untuk pemanfaatan lahan yang dibutuhkan oleh masyarakat," kata Armaini.
Ketua Badan Pendiri FPLD, Junaidi juga mempertanyakan alokasi dana tanggung jawab sosial (CSR) PT PHR untuk perbaikan insfrastruktur di wilayah sekitar operasionalnya. Menurutnya, masyarakat meminta agar perusahaan melakukan perbaikan infrastruktur sehingga aktivitas warga tidak terhambat.
Misalnya, perbaikan jembatan nyaris roboh yang berada di Jalan Lembah Damai di bawah pekuburan umum. Padahal, dari jembatan itu mengalir air pembuangan yang berasal dari kompleks PT PHR.
"Karena kondisi jembatan yang mau roboh dan telah memakan badan jalan, FPLD telah melakukan pemagaran. Tujuannya untuk menghindari kecelakaan. Kami minta agar PT PHR segera melakukan perbaikan secepatnya," kata Junaidi.
.jpg)
Ketua FPLD, Bony Fernando juga menyampaikan permintaan agar PT PHR memberikan dukungan terhadap kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh FPLD saat ini, yakni berupa usaha budidaya ikan lele. Usaha ikan lele yang dilakukan selama ini murni atas dukungan konkret dari anggota DPRD Kota Pekanbaru, Lindawati SE. Pihaknya mendapat modal kerja sebesar Rp 50 juta dari Lindawati dan bibit ikan lele.
Dua pekan lalu, FPLD telah melakukan panen perdana sebanyak 40 ribu ekor ikan lele. Hal ini membuktikan kalau pemuda Lembah Damai memiliki kemauan untuk berwirausaha. Usaha ikan lele ini sebagai bentuk konkret untuk membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda tempatan.
"Rasanya, PT PHR juga idealnya bisa mendukung usaha yang sedang kami rintis ini. Agar usaha ini bisa berkembang dan semakin banyak melibatkan pemuda yang membutuhkan pekerjaan," kata Bony.
Bony juga menyampaikan rencana usaha FPLD lainnya yang membutuhkan dukungan dari PT PHR, sebagai perusahaan besar yang bertetangga langsung dengan Kelurahan Lembah Damai. Termasuk prioritas bagi pemuda Lembah Damai untuk mendapat kesempatan bekerja di lingkungan PT PHR.
"Kami kaum muda Lembah Damai siap mendukung PT PHR dengan pola kemitraan. Tentunya, apa yang sedang kami lakukan ini juga membutuhkan dukungan konkret dari PT PHR," tegas Bony.
Sementara itu, dari penjelasan pihak PT PHR, disebutkan kalau perusahaan tidak memiliki dana CSR untuk perbaikan jalan.
PT PHR juga mengaku tidak dapat memberikan dana CSR, namun hanya berperan sebagai mitra pendamping dan fungsi pemberdayaan. Syaratnya, usaha UMKM yang sudah berjalan harus memiliki pencatatan dana dan perkembangan usaha secara rapi dan lengkap.
"Pihak PT PHR berjanji akan membuat pertemuan lanjutan terkait program pemberdayaan UMKM tersebut," kata Junaidi.
Menyangkut soal pemanfaatan lahan, menurut PT PHR saat ini statusnya merupakan pinjam pakai oleh pemerintah. Hal tersebut juga harus melalui prosedur pengajuan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)/ PPBMN yang akan diteruskan oleh pihak PT PHR.
"Kami akan menempuh proses tersebut," kata Armaini.
FPLD terbentuk pada Juni 2024 lalu, merupakan organisasi berbadan hukum perkumpulan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-0006072.AH.01.07.Tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024.
Selain itu, Forum Pemuda Lembah Damai juga telah tercatat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekanbaru dengan Nomor Pencatatan BL.03.03/ Kesbagpol.Kesbangormas/31.a/2024.
Perkumpulan FPLD beralamat dan berkedudukan di Jalan Lembah Damai, RW 05/RT 01, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. (R-03)
