Dampak Ekstrem Pemangkasan Anggaran Kementerian PU: Pengangguran 2,1 Juta Jiwa, Jalan Nasional Tak Diurus!
Pemangkasan anggaran belanja infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahung 2025 dari pagu Rp 110,95 triliun menjadi hanya Rp 29,7 triliun, diperkirakan menimbulkan dampak sangat besar. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian yang paling besar mengalami pemangkasan anggaran tahun 2024. Anggaran belanja infrastruktur tahun 2025 terjun bebas dari sebelumnya sebesar Rp 110,95 triliun menjadi hanya Rp 29,7 triliun.
Pemangkasan anggaran secara ekstrem ini diprediksi akan menimbulkan beragam persoalan. Mulai dari potensi terjadinya pengangguran pekerja sosial pada sektor pekerjaan umum, sampai tidak terpeliharanya jalan nasional secara maksimal.
Kepala Dewan Pertimbangan Organisasi Nasional (DPON) Ikatan Konsultan Nasional Indonesia (Inkindo) Peter Frans mengatakan, pemangkasan anggaran infrastruktur ini akan memicu rasionalisasi besar-besaran di perusahaan-perusahaan konstruksi, baik BUMN maupun swasta.
Hal ini karena adanya penurunan jumlah proyek baru, sehingga banyak pekerja, terutama buruh harian dan tenaga kontrak yang menghadapi risiko kehilangan pekerjaan.
Sektor konstruksi yang selama ini menyerap jutaan tenaga kerja, kini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan.
Menurutnya, akan ada sekitar 2,1 juta tenaga kerja konstruksi yang terancam menganggur, karena hingga saat ini tidak ada satu pun proyek infrastruktur baru yang dikerjakan.
"Kami para pengusaha konstruksi, konsultan menyuarakan tentang kondisi ini. Sebab dipastikan rasionalisasi besar-besaran akan terjadi di berbagai perusahaan konstruksi baik swasta atau BUMN," ujar Peter, Sabtu (8/2/2025).
Selain rasionalisasi, berkurangnya anggaran untuk proyek-proyek strategis, juga berdampak pada tantangan dalam menjaga kelangsungan bisnis, mulai dari menurunnya volume pekerjaan, ketatnya persaingan dalam tender proyek atau kontrak baru, hingga menurunnya pendapatan.
Executive Vice President Corporate Secretary PT Hutama Karya (Persero) Adjib Al Hakim menuturkan, efisiensi anggaran tersebut akan berpotensi pada penurunan rencana produksi kontrak baru.
"Dan apabila proyek-proyek baru berkurang, akan berdampak pada pendapatan atas kontrak baru perusahaan. Ini ikut terimbas juga," ujar Adjib kepada Kompas.com.
Menurut Adjib, dampak pemangkasan anggaran Kementerian PU terhadap Hutama Karya cukup terasa khususnya pada perolehan kontrak baru dari Pemerintah.
Risiko Mudik Lebaran
Demi efisiensi, Kementerian PU juga terpaksa meniadakan pemeliharaan rutin jalan 47.603 kilometer, dan 563.402 meter jembatan di seluruh Indonesia.
Sebagaimana dikatakan Menteri PU Dody Hanggodo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (06/02/2025).
"Menindaklanjuti efisiensi anggaran tahun 2025, kami telah melakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik dan pembanguan infrastruktur dan kegiatan yang tidak prioritas," ujar Dody.
Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, sedianya masuk dalam kegiatan Bidang Bina Marga. Namun, karena efisiensi, alokasi anggaran untuk Bina Marga ini dipangkas Rp 24,83 triliun.
Padahal, anggaran perawatan dan pemeliharaan sangat penting. Dengan melakukan perawatan, maka umur jalan dan jembatan bisa bertahan lama.
Sebaliknya, bila dibiarkan tanpa pemeliharaan, akan ada banyak jalan berlubang, banjir, jembatan rusak dan lain-lain yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
Terlebih, sebentar lagi mudik Lebaran 2025 menjelang. Nasib para pemudik dipertaruhkan, karena harus menghadapi kondisi jalan tanpa pemeliharaan.
Hal senada dikatakan Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno.
Menurutnya, kondisi infrastruktur jalan nasional jelang mudik Lebaran harus dalam kualitas mulus dan mantap.
Terlebih saat musim penghujan seperti sekarang ini, air menggenang menutupi badan jalan sehingga masyarakat tidak tahu kondisi jalan berlubang itu, akibatnya rawan terjadi kecelakaan.
Padalah, pemeliharaan jalan perlu dilakukan secara rutin, mengingat tingkat kerusakan jalan akibat hujan cukup tinggi.
Pemangkasan anggaran infrastruktur yang berdampak pada peniadaan preservasi atau pemeliharaan rutin jalan tersebut berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan.
Beberapa kejadian kecelakaan di jalan disebabkan banyaknya pengendara menghindari lubang atau bahkan terperosok ke dalam lubang.
"Karena saat hujan, air menggenang menutupi badan jalan sehingga masyarakat tidak tahu kondisi jalan berlubang itu," ujar Djoko, Minggu (9/2/2025).
Apalagi, tak sedikit pemudik yang menggunakan sepeda motor. Menurut data Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri), jenis transportasi penyebab kecelakaan tertinggi adalah sepeda motor yakni mencapai 77 persen.
Sisanya adalah truk 10 persen, kendaraan umum 8 persen, mobil pribadi 3 persen, dan lain-lain 2 persen. Selain itu, kecelakaan juga bisa terjadi akibat pengendara menghindari lubang di jalan, yang menyebabkan tabrakan dengan pengendara lainnya.
8 Persen Sulit Tercapai
Pengamat Kebijakan Publik Sektor Infrastruktur dan Transportasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Danang Parikesit menilai meniadakan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan adalah langkah mundur (set back).
Seharusnya Pemerintah memperhatikan teori hierarki yang menekankan bahwa pemeliharaan infrastruktur adalah hal utama dan pertama.
"Pemeliharaan harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari yang paling dasar yaitu pemeliharaan rutin," ujar Danang kepada media, Minggu (9/2/2025).
Dalam pendekatan Life Cycle Cost Analysis (LCCA), pertimbangan biaya total suatu infrastruktur selama masa pakainya, termasuk biaya konstruksi awal, biaya pemeliharaan, dan biaya operasional, justru lebih efisien.
LCCA menunjukkan bahwa investasi pada pemeliharaan yang baik dapat memperpanjang umur pakai infrastruktur dan mengurangi biaya total jangka panjang dibandingkan dengan terus membangun yang baru.
Selain lebih efisien dan bisa memperpanjang umur pakai, pemeliharaan rutin juga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan, serta mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Danang menambahkan, jika pemeliharaan rutin tidak mencukupi, maka dilanjutkan dengan rehabilitasi, dan jika rehabilitasi tidak memungkinkan, barulah dilakukan rekonstruksi. "Konstruksi baru menjadi pilihan terakhir jika semua opsi pemeliharaan telah dipertimbangkan," imbuh Danang.
Dia mengaku telah mengajak pihak kampus untuk menyimulasikan cost of not doing maintenance, dilihat dari safety dan biaya transportasi.
"Satu hal yang pasti, jika pemeliharaan rutin tidak dilakukan, sasaran pengurangan biaya logistik yang akan menjadi penentu pertumbuhan ekonomi 8 persen akan sulit tercapai," tegas Danang.
Oleh karena itu, dia mengusulkan Kementerian PU untuk mengupayakan berbagai alternatif strategi pembiayaan program dan proyek infrastruktur dalam kondisi terbatasnya dana pemerintah.
"Kalau di jalan tol, harapan saya operational maintenance-nya terjaga karena ada pengenaan tarif ke konsumen. Selain itu fokus pada upaya pencegahan kecelakaan dan upaya teknologi terhadap kendaraan ODOL," tuntas Danang. (R-03)
