Bakar Ban Depan Kantor PT Bumi Siak Pusako di Jakarta, GEMPAR Minta Polda Riau Tetapkan Direktur dan Komisaris PT BSP Tersangka Pencemaran Lingkungan
Sekelompok orang yang menamakan dirinya Gerakan Mahasiswa Peduli Masyarakat (Gempar) berunjuk rasa depan kantor PT Bumi Siak Pusako (BSP) di JB Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat pada Jumat (7/2/2025) siang tadi. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Sekelompok orang yang menamakan dirinya Gerakan Mahasiswa Peduli Masyarakat (Gempar) berunjuk rasa depan kantor PT Bumi Siak Pusako (BSP) di JB Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat pada Jumat (7/2/2025) siang tadi. Saat berorasi, massa membakar ban sambil menyerukan desakan penuntasan kasus hukum yang menerpa PT BSP.
Koordinator Aksi GEMPAR, Wahyu menyatakan, pihaknya ingin menyuarakan masalah yang terjadi di tubuh PT BSP sejak menjadi pengelola tunggal kadang minyak Coastal Plains and Pekanbaru (CPP Blok) pada 9 Agustus 2022 silam.
Menurutnya, beragam masalah operasional dan sengkarut hukum terjadi di PT BSP saat ini. Salah satunya yakni penyidikan hukum kasus dugaan pencemaran lingkungan terkait kebocoran minyak PT BSP di Zamrud, Siak.
Wahyu menyatakan, Polda Riau harus segera menuntaskan penyidikan perkara tersebut dengan menetapkan direktur dan komisaris PT BSP sebagai tersangka.
"Kami meminta Polda Riau untuk transparan dan segera menetapkan serta mengumumkan tersangka dalam kasus pencemaran lingkungan PT BSP. Kasus ini harus tuntas dan jajaran direksi serta komisaris wajib ditersangkakan,” kata Wahyu.
GEMPAR dalam orasinya juga menuding bobroknya manajemen PT BSP saat ini. Para pimpinan PT BSP dituding tidak mampu mengelola perusahaan secara profesional dan bersih.
"Ini yang menyebabkan banyak masalah terjadi di tubuh PT BSP," tegasnya.
Ia juga menyinggung soal indikasi kuat ketidakmampuan PT BSP sebagai operator minyak (oil company). Hal tersebut ditandai dengan seringnya terjadi insiden operasional, termasuk kebocoran pipa minyak yang menyebabkan produksi terganggu. Atas dasar itu, GEMPAR meminta agar PT BSP dihentikan statusnya sebagai operator minyak di CPP Blok.
"Kami mendesak agar jajaran direksi dan komisaris PT BSP dirombak, kemudian manajemen baru agar memperbaiki kinerja perusahaan," kata Wahyu.
GEMPAR juga menyinggung soal laporan hukum sebuah LSM ke KPK terkait dugaan korupsi penyediaan jaringan listrik di PT BSP. Nilai proyek listrik ini disebut-sebut bernilai jutaan Dollar AS. Awal pekan lalu, LSM ICC melaporkan kasus tersebut ke KPK disertai sejumlah dokumen pendukung.
"Kami mendukung KPK segera usut tuntas kasus dugaan korupsi mark up proyek jasa penyediaan pembangkit listrik di PT BSP," tegas Wahyu.
Berikut 6 tuntutan GEMPAR dalam aksi unjuk rasa depan kantor PT BSP di Jakarta siang tadi:
1. Meminta Polda Riau segera tuntaskan kasus pencemaran minyak dan tersangkakan semua direksi dan komisaris PT Bumi Siak Pusako.
2. Meminta Polda Riau jangan tebang pilih dan jangan main mata dengan perusahaan yang diduga melakukan pencemaran lingkungan.
3. Meminta PT BSP stop menjadi operator minyak karena belum mampu mengelola secara mandiri.
4. Meminta rombak jajaran direksi dan komisaris PT BSP untuk memperbaiki kinerja perusahaan.
5. Meminta KPK segera usut tuntas kasus dugaan korupsi mark up harga proyek jasa penyediaan pembangkit listrik di PT BSP.
Sekretaris Perusahaan PT BSP, Ardian tidak memberikan respon dan komentar soal aksi unjuk rasa GEMPAR di Jakarta.
Sudah Periksa Pimpinan PT BSP
Sebelumnya diwartakan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menaikkan penanganan kasus dugaan pencemaran minyak PT Bumi Siak Pusako (BSP) ke tahap penyidikan.
Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Anom Karbianto membenarkan penanganan kasus dugaan pencemaran minyak PT BSP telah dinaikkan ke penyidikan.
"Betul, sudah naik sidik (penyidikan)," terang Kombes Anom saat dikonfirmasi, Kamis (17/10/2024) silam.
Meski demikian, Anom belum menjelaskan pengenaan pasal penyidikan terhadap kasus tersebut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Polda Riau mengusut kasus bocor atau tumpahnnya minyak milik PT BSP yang terjadi di areal GS Zamrud pada akhir Mei lalu. Diduga, perusahaan tidak melakukan upaya tanggap darurat sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga menyebabkan minyak tersebut mencemari lingkungan sekitar dalam waktu yang relatif lama.
Penanganan dan upaya pemulihan dampak tumpahan minyak tersebut diduga dilakukan berlarut-larut, melewati batas waktu yang ditentukan. Keseriusan manajemen PT BSP untuk mengatasi dampak operasionalnya dari minyak yang tumpah itu menjadi sorotan.
Polda Riau dikabarkan telah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara tersebut. Jajaran petinggi PT BSP, termasuk direkturnya yakni Iskandar menurut informasi yang diperoleh telah diperiksa oleh penyidik.
Selain itu, sejumlah saksi lain dari internal PT BSP dan ahli lingkungan hidup juga telah dimintai keterangan. Dinaikkannya kasus dugaan pencemaran lingkungan akibat minyak PT BSP ke penyidikan, kabarnya setelah melalui gelar perkara awal pekan kemarin.
Manajemen PT BSP belum memberikan pernyataan soal langkah Polda Riau yang telah menaikkan kasus pencemaran lingkungan ini ke tahap penyidikan. Direktur PT BSP, Iskandar saat dikonfirmasi pagi tadi, hingga berita ini terbit belum merespon.
Sejumlah persoalan operasional melanda PT BSP sejak ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai pengelola tunggal ladang minyak Coastal Plain Pekanbaru (CPP Block) tersebut pada 9 Agustus 2022 lalu. PT BSP mendapat konsesi dengan durasi 20 tahun lamanya hingga 2042 mendatang.
Pada Maret 2024 lalu, PT BSP mengalami gangguan produksi yang serius, akibat bocornya sejumlah pipa minyak. Kebocoran minyak tersebut juga menjadi ancaman serius bagi lingkungan sekitar.
Selain itu, gangguan serius berupa tersumbatnya pipa minyak menyebabkan operasi produksi minyak dihentikan selama beberapa waktu, memicu potensi kerugian negara yang cukup besar hingga ratusan miliar dan ancaman bagi target lifting minyak nasional.
Pada Juni 2024 lalu, PT Bumi Siak Pusako (BSP) pun mendapat surat peringatan kedua dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terkait belum selesainya penanganan High Pressure pada Pipa Salur (shipping line).
SKK Migas menyoroti kurang responsifnya PT BSP dalam menanggulangi high pressure pada pipa salur (shipping line) GS Zamrud-GS Minas. Hal ini menyebabkan terjadinya kondisi top tank di GS Zamrud, sehingga dilakukan penutupan sumur sejak tanggal 4 Maret 2024.
SKK Migas juga menyoroti masih rendahnya sense of crisis dan sense of urgency PT BSP dalam pengambilan langkah-langkah penanggulangan high pressure pada pipa salur (shipping line).
Yang terbaru, pipa salur PT BSP di West Area Kasikan bocor pada 27 Januari 2025 lalu. Hal ini menyebabkan distribusi minyak terhenti. Hingga saat ini, proses pemulihan masih berlangsung.
Sebelum dikelola secara tunggal oleh PT BSP, CPP Blok digarap secara bersama dengan PT Pertamina lewat Badan Operasi Bersama (BOB) sejak 2002 silam. Produksi minyak CPP Block terus mengalami penurunan secara signifikan, saat ini hanya tersisa sekitar 8 ribu barel per hari (bph). Bahkan, pada Agustus 2024 lalu, akibat insiden bocornya pipa salur, produksi minyak PT BSP jatuh pada titik terendah hanya 2 ribu bph. (R-03)
