Trump Perintahkan Tutup Departemen Pendidikan AS, Ini Alasannya
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (4/2/2025) menyusun perintah eksekutif untuk menutup Departemen Pendidikan AS. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (4/2/2025) menyusun perintah eksekutif untuk menutup Departemen Pendidikan AS. Langkah ini disebut sebagai upaya memenuhi janji kampanyenya.
Sebanyak dua sumber yang mengetahui rencana tersebut mengungkapkan kepada media, perintah eksekutif ini akan menjadi langkah awal dari proses penutupan.
Menurut sumber tersebut, Trump akan menjalankan rencana ini dalam dua tahap.
Pertama, Menteri Pendidikan akan diarahkan untuk menyusun strategi pengurangan dana departemennya melalui tindakan eksekutif.
Kedua, pemerintah akan mendorong Kongres agar mengesahkan undang-undang yang memungkinkan penutupan penuh departemen tersebut.
Langkah ini membutuhkan persetujuan Kongres karena struktur dan pendanaan Departemen Pendidikan AS tidak bisa diubah hanya melalui perintah eksekutif.
Menteri Pendidikan Linda McMahon diminta mundur
Dalam pernyataannya pada Selasa (4/2/2025), Trump mengungkapkan bahwa ia meminta Linda McMahon, pilihannya untuk Menteri Pendidikan, agar mengundurkan diri.
"Saya memberitahu Linda, 'Linda, saya harap Anda melakukan pekerjaan hebat dalam mengundurkan diri dari jabatan'. Saya ingin dia mengundurkan dirinya dari pekerjaan yakni Departemen Pendidikan," ujar Trump.
Linda sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Usaha Kecil pada masa jabatan pertama Trump. Ia belum mendapat konfirmasi Senat untuk menduduki posisi Menteri Pendidikan.
Bukan wacana baru
Gagasan untuk menutup atau menggabungkan Departemen Pendidikan bukan hal baru di AS.
Pada masa jabatan pertamanya, Trump sempat mengusulkan penggabungan Departemen Pendidikan dengan Departemen Tenaga Kerja.
Namun, meskipun Partai Republik saat itu menguasai Senat dan DPR, usulan tersebut gagal disahkan.
Kini, Departemen Pendidikan juga berada dalam sorotan Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin Elon Musk.
Pada Jumat (31/1/2025), puluhan pegawai Departemen Pendidikan diberikan cuti administratif berbayar.
Sejak masa kampanye, Trump sering mengkritik Departemen Pendidikan, menudingnya sebagai bagian dari "perang budaya" yang perlu dibenahi.
"Kami akan menguras rawa pendidikan pemerintah dan menghentikan penyalahgunaan uang pajak Anda untuk mengindoktrinasi kaum muda Amerika dengan segala macam hal yang tidak ingin Anda sampaikan kepada kaum muda kita," tegasnya.
Ia juga menyoroti tingginya biaya pendidikan di AS yang dinilainya tidak sebanding dengan hasil yang dicapai.
"Kami menghabiskan lebih banyak biaya per murid daripada negara mana pun di dunia, dan kami berada di peringkat paling bawah dalam daftar," kata Trump, seraya menekankan keinginannya agar negara bagian memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola pendidikan. Jika Departemen Pendidikan AS benar-benar dibubarkan, beberapa program dan pendanaan mungkin tetap dipertahankan.
Sejumlah program pendidikan, termasuk pendanaan federal untuk sekolah K-12 yang mendukung siswa dari keluarga berpenghasilan rendah serta anak-anak penyandang disabilitas, sudah ada sebelum Departemen Pendidikan dibentuk pada 1979.
Sebelumnya, Kongres menolak usulan Trump untuk memangkas anggaran Departemen Pendidikan, bahkan justru mengalokasikan lebih banyak dana.
Hal serupa terjadi ketika Partai Republik menguasai Kongres pada masa jabatan pertamanya.(R-04)
