Prabowo Ambil Alih 37 Hektare Hutan dari Swasta, Di Mana Saja?
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, Presiden Prabowo telah memerintahkan penertiban kawasan hutan di seluruh Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025.
"Kita masih perlu berjuang panjang untuk mengembalikan peradaban hutan termasuk sungai, seperti Citarum ini. Pak Presiden telah melakukan tindakan-tindakan tegas terkait dengan penanggulangan kerusakan lingkungannya," kata Hanif seusai penanaman pohon di lereng Gunung Mandalasari, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (2/2/2025).
Ia mengungkapkan, dalam 10 tahun terakhir, sebanyak 3,7 juta hektar kawasan hutan telah beralih fungsi oleh pihak swasta. Melalui Perpres tersebut, Presiden meminta negara untuk kembali mengelola aset-aset hutan.
"Perintah Pak Presiden melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025, agar diambil kembali oleh negara. Negara harus hadir di dalam menyelamatkan aset-aset negara untuk kemanfaatan masyarakat," ujarnya.
Menurut Hanif, pengembalian kawasan hutan bertujuan untuk memulihkan fungsinya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil.
Beralih fungsinya hutan, terutama di kota besar, juga berdampak pada krisis air bersih akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan.
"Hampir setiap tahun, permukaan tanah di kota besar mengalami penurunan sebanyak 30 sentimeter," ujarnya. Ia menekankan pentingnya menjaga hutan dan sungai sebagai sumber daya air alami.
"Tuhan sudah menganugerahkan teknologi yang paling canggih, yaitu pohon. Jadi dengan teknologi paling canggih tapi paling murah, artinya hutan mesti dirawat kembali," katanya.
Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, tercatat 14,3 juta penduduk bergantung pada kualitas airnya.
Oleh karena itu, pengembalian fungsi hutan dan aliran sungainya dari hulu ke hilir dinilai penting untuk mengatasi persoalan mendasar masyarakat.
"Jadi ini luar biasa sebenarnya punya hutan dan peran Citarum, karena apa yang kita tanam hari ini akan mengalir sampai ke Bekasi, Muara Gembong, dan sampai di Jakarta," tuturnya.
Hanif menambahkan, pemerintah akan segera mengambil langkah konkret dalam upaya penyelamatan aset negara, termasuk percepatan pemulihan fungsi hutan dan sungai.
"Mudah-mudahan ke depan akan kita percepat lagi akselerasi, sistemasi, dalam memulihkan adat budaya hutan dan sungai yang hari ini kita tinggalkan," ujarnya.(R-04)