PMII Selenggarakan Diskusi Bedah Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada Riau 2024
Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Riau menggelar diskusi terbatas soal hasil-hasil pilkada serentak 2024 di Riau. Foto : SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Riau menggelar diskusi terbatas soal hasil-hasil pilkada serentak 2024 di Riau.
Diskusi yang bertajuk “rendahnya partisipasi pemilih dalam pilkada Riau, siapa yang salah?” digelar di Jeber Caffe, Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, Sabtu (4/1/2025).
Acara ini merupakan kajian internal PKC PMII Riau yang bertujuan untuk mengetahui sejumlah penyebab utama rendahnya angka partisipasi pemilih di Pilkada Riau.
“Diskusi terbatas ini adalah kajian kami untuk mengetahui apa-apa saja sebenarnya penyebab rendahnya partisipasi pemilih di pilkada Riau. Kami akan melakukan sejumlah riset nantinya agar bisa memberikan rekomendasi dan mencari solusi ke sejumlah stakeholder di Riau khususnya ke penyelanggara pemilihan umum,” kata Ketua PKC PMII Riau, Amri Taufiq Hasibuan.
Menurutnya, banyak pihak telah sepakat agar penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau memegang peranan penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih yakni beberapa faktor yang menjadi sorotan adalah kurangnya sosialisasi yang efektif, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu, serta penggunaan anggaran yang tidak maksimal.
"Rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Riau merupakan tanggung jawab bersama, namun penanggung jawab utama adalah KPU Riau. KPU Riau harus lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dan memastikan bahwa dana yang ada benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pemilu, terutama dalam hal sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Tanpa transparansi, kita tidak akan bisa mengetahui apakah anggaran yang besar itu benar-benar dimanfaatkan dengan efektif atau hanya terbuang sia-sia," ujarnya.
Amri juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dalam sosialisasi. Menurutnya, tidak hanya mengandalkan media massa besar, tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung, terutama mereka yang berada di daerah terpencil atau kurang teredukasi. "Pemilih pemula dan masyarakat di daerah-daerah pinggiran seringkali merasa terabaikan. KPU harus menjangkau mereka dengan lebih kreatif, menggunakan teknologi, dan mendekati mereka dengan cara yang lebih humanis," jelasnya.
Amri menambahkan, rendahnya partisipasi pemilih menunjukkan adanya masalah serius dalam proses demokrasi di Riau. Apalagi sudah selama 3 periode pilkada di Riau khususnya Pilgub menunjukkan angka partisipasi pemilih di bawah 60 persen.
"Kan sudah 3 periode pilkada Riau tidak pernah ada perubahan signifikan, makanya sudah sepatutnya KPU Riau melakukan evaluasi besar-besaran. Ini bukan hanya masalah angka, tetapi soal kualitas demokrasi itu sendiri. Jika masyarakat tidak merasa terlibat atau dihargai dalam proses pemilihan, maka bagaimana kita bisa mengharapkan adanya perubahan yang berarti dalam pemerintahan," tegas Amri.
“Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan upaya maksimal dalam sosialisasi yang dilakukan KPU Riau diharapkan partisipasi pemilih di Pilkada Riau mendatang dapat meningkat sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dan representatif,” pungkasnya.
Diskusi ini diakhiri dengan kesepakatan bahwa KPU Riau harus melakukan evaluasi mendalam terhadap proses pemilu sebelumnya dan berkomitmen untuk memperbaiki aspek-aspek yang selama ini menghambat partisipasi pemilih.
Diskusi juga dibanjiri pertanyaan-pertanyaan dari pengurus PMII Riau dan sejumlah kader PMII yang hadir. Namun, Amri mengatakan, hasil diskusi ini dijadikan resume yang memuar sejumlah pertanyaan dan rekomendasi yang nantinya akan dikirimkan ke KPU Riau. (R-04)
