Menhut Raja Juli Antoni Bertemu Jokowi Bicara soal Kehutanan dan IKN
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Jumat (27/12/2024). Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Jumat (27/12/2024).
Pertemuan keduanya berlangsung di rumah Jokowi di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia ini menyampaikan pertemuan itu merupakan bentuk silaturahmi murid kepada gurunya.
"Saya sowan, beliau guru, saya murid. Kalau beliau kiai, saya santri," kata Raja Juli setelah pertemuan.
Dikatakannnya pula, kedatangannya itu untuk belajar karena dirinya pernah masuk Kabinet Indonesia Maju, saat Jokowi menjabat.
"Karena ingin banyak belajar. Saya kan pernah magang dengan beliau di ATR-BPN, belajar dari beliau," jelasnya.
Kehutanan dan IKN
Raja Juli menambahkan, isi pembicaraan dalam pertemuan itu menyangkut kehutanan dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Umum, tentang kehutanan, IKN, sakali lagi, saya sowan," jelasnya.
"Ya cerita aja tentang berbagai macam hal. Berharap saya terus bekerja mendukung Pak Presiden Prabowo, sepenuh hati dan sukses," lanjutnya.
Sebelum meninggalkan rumah Jokowi, Raja Juli disinggung soal Jokowi yang dikaitkan dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus Harun Masiku.
Raja Juli menilai Jokowi kuat dalam menghadapi berbagai ujaran kebencian.
"Dari dulu sudah kenyang difitnah. Diolok-olok, dibenci dibilang bodoh. Dibilang PKI, dibilang ijazah palsu. Enggak akan berpengaruh apa-apa," jelasnya.
Dia juga menyayangkan soal adanya anggapan kebencian yang ditujukan ke Presiden ke-7 Indonesia itu.
"Agak keterlaluan, kalau Pak Jokowi sudah di Solo, masih dibungkam dengan dinamika di Jakarta. Ya monggolah orang terus mengatakan mengait-ngaitkan ya," paparnya.
"Tapi saya kira terlalu jauh dan mengada-mengada. Apalagi kasus mas Hasto ini, kasus hukum sebagai warga negara. Saya kira tidak ada hubungan dengan PDIP sebagai partai. Jauh lah, fitnah dan tuduhan seperti itu," lanjutnya. (R-04)
