Jokowi Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Harus Dijalankan Pemerintah
Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) merespons pro kontra kebijakan PPN 12 persen. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) merespons pro kontra kebijakan PPN 12 persen. PDIP sempat menyinggung bahwa RUU tersebut dirancang saat era pemerintahannya.
Mengenai hal tersebut, Jokowi menyebut bahwa pengajuan PPN itu sudah diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga pemerintah menjalankan apa yang sudah diputuskan.
"Ya ini kan sudah diputuskan dalam harmonisasi peraturan perpajakan, sudah diputuskan oleh DPR. Kan sudah diputuskan DPR ya pemerintah harus menjalankan," kata Jokowi ditemui di rumahnya, Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (27/12/2024).
Jokowi menyebut, mengenai kenaikan PPN yang disebut mencapai 9 persen di berbagai media sosial itu sudah dilakukan perhitungan dan perimbangan yang matang. Selain itu, kata Jokowi, keputusan pemerintah menaikkan PPN 12 persen juga merupakan amanat dari Undang-undang
"Sekali lagi pemerintah sudah berhitung dan melalui pertimbangan pertimbangan yang matang. Ya saya kira kita mendukung keputusan pemerintah. Saya kira keputusan pemerintah pasti ada pertimbangan-pertimbangan dan itu kan juga amanat UU yang harus dijalankan pemerintah," ungkapnya.
Ia menyebut, pemerintah juga telah menghitung dampak kenaikan tersebut di masyarakat. Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan kalkulasi dan perimbangan sudah dilakukan pemerintah.
"(Dampak ke masyarakat) Ya itu semestinya pemerintah sudah berhitung melakukan kalkulasi dan pertimbangan pertimhtan ya," ucapnya.
Dilansir dari media, pada awalnya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 atau UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) atau UU HPP, dibahas pembentukannya dalam Panitia Kerja (Panja) RUU yang kala itu diketuai Dolfie Othniel Fredric Palit. Saat itu, Dolfie merupakan Wakil Ketua Komisi XI asal Fraksi PDIP. RUU itu diusulkan langsung oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dibahas oleh DPR sejak Mei 2021.
Dolfie selaku ketua Panja melaporkan Komisi XI DPR telah menyepakati RUU dibawa ke rapat paripurna pada 29 September 2021. Pihaknya sudah melakukan rapat kerja dengan pemerintah dan juga Panja RUU HPP. Keputusannya kala itu bulat membawa rancangan undang-undang itu disahkan lewat sidang paripurna.
"UU HPP merupakan UU inisiatif Pemerintahan Jokowi, yang disampaikan ke DPR tanggal 5 Mei 2021. Seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah atas RUU HPP," kata Dolfie sekaligus Ketua Panja RUU tersebut kepada wartawan, Minggu (22/12/2024). (R-04)
