Jelang Akhir Tahun, Pendapatan Negara di Riau Capai Rp24,67 Triliun
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati. Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Riau hingga 30 November 2024. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp24,67 triliun, atau 84,31 persen dari target, meskipun mengalami penurunan sebesar 0,96 persen dibanding periode yang sama tahun 2023 (yoy).
"Penerimaan perpajakan menyumbang Rp23,45 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,23 triliun. Meski penerimaan perpajakan mengalami kontraksi 1,17 persen, terdapat peningkatan signifikan pada penerimaan PBB sebesar 1,73 persen (yoy) dan bea keluar sebesar 10,26 persen, yang menunjukkan optimisme terhadap potensi penerimaan daerah," ungkap Heni, Jumat (20/12/2024).
Dari sisi belanja negara menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, mencapai Rp30,89 triliun, atau tumbuh 11,15 persen (yoy). Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan belanja pemerintah pusat sebesar 20,67 persen dan transfer ke daerah (TKD) sebesar 7,88 persen.
"Belanja pegawai tumbuh 25,44 persen, belanja barang 14,36 persen, belanja modal 27,41 persen, dan belanja bantuan sosial naik signifikan sebesar 31,10 persen. Hal ini mencerminkan peran strategis APBN dalam mendukung pemulihan ekonomi Riau," ujar Heni.
Di sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendapatan tercatat sebesar Rp29,64 triliun dengan belanja sebesar Rp30,36 triliun. Hal ini menyebabkan defisit sebesar Rp723,84 miliar, yang ditutup dengan pembiayaan daerah sebesar Rp812,17 miliar, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp88,32 miliar.
"Pendapatan daerah masih sangat bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp21,385 triliun, atau menyumbang 72,15 persen terhadap total pendapatan APBD. Ketergantungan fiskal ini perlu diimbangi dengan penguatan potensi pendapatan asli daerah (PAD) agar Riau dapat lebih mandiri secara fiskal," jelas Heni.
Heni menambahkan, meskipun terdapat defisit pada APBN sebesar Rp6,22 triliun hingga akhir November, APBN terus menjadi instrumen vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Riau, khususnya melalui belanja pemerintah yang terarah dan optimal.
"Ke depan, kami berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi Riau yang berkelanjutan," tutupnya. (R-05)
