Kepala Desa se-Rokan Hilir Bimtek dan Studi Tiru ke Bali-Lombok, Katanya Defisit?
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Kondisi keuangan Kabupaten Rokan Hilir sepertinya semakin parah dan terkesan carut marut. Hal itu terlihat adanya aksi para ASN dan honorer yang melakukan aksi unjuk rasa menuntut TPP baru-baru ini.
Mirisnya, para Kepala Desa atau Datuk/Datin Penghulu se-Rokan Hilir malah mengagendakan Bimbingan Teknis (Bimtek) ke Bali dan Lombok terhitung mulai tanggal 21 Desember 2024 hingga 26 Desember 2024.
Hal itu terungkap dalam surat proposal dari sebuah lembaga pusat pelatihan aparatur dan administrasi Bahana Mulya Dharma dengan tujuan kepada Datuk/Pj Datuk dan Datin/Pj Datin Penghulu (Kepala desa) se-Kabupaten Rokan Hilir dengan perihal Bimbingan Teknis dan Studi Tiru Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan dan Usaha Desa Melalui Kewenangan Kepala Desa dan Isu Strategis Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 se-Kabupaten Rokan Hilir.
Dalam surat itu belum ditentukan hotel mana akan tetapi kategori Hotel bintang tiga.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rokan Hilir, Yandra yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, Jumat (20/12/2024) mengatakan bahwa hal itu bukan wewenangnya.
Menurutnya, dia tidak mempunyai kewenangan dan Tupoksi terhadap hal-hal yang ada di desa atau kepenghuluan.
"Karena Mereka Otonomi. Kewenangan mutlak di Desa. Mereka yang Tau," terang Yandra.
Salah satu Penjabat Penghulu, yakni Penjabat Penghulu Bakti Makmur, Sujarno membenarkan dirinya ikut Bimtek dan Studi Tiru ke Bali dan Lombok. Namun dirinya membantah biaya bimtek ke pulau Dewata itu menggunakan Dana Desa.
"Dana desa ngk boleh d gunakan untuk Bintek," kata Sujarno melalui pesan Whatsapp. Namun dirinya mempersilahkan awak media ke kantor untuk penjelasan lebih lengkap.
Dari informasi yang diperoleh, beberapa Datuk Penghulu atau Penjabat Datuk Penghulu ada juga yang tidak mengikuti Bimtek ke Bali dan Lombok tersebut. (R-02)