PT SRL Perpanjang Komitmen Desa Bebas Api di Rangsang
PT Sumatera Riang Lestari (SRL) Blok V, sebuah perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), kembali memperkuat program Free Fire Village atau Desa Bebas Api dengan menandatangani Nota Kesepakatan bersama tiga desa rawan Karhutla di Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Komitmen untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Pulau Rangsang terus berlanjut. PT Sumatera Riang Lestari (SRL) Blok V, sebuah perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), kembali memperkuat program Free Fire Village atau Desa Bebas Api dengan menandatangani Nota Kesepakatan bersama tiga desa rawan Karhutla di Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dalam tahap ketiga program ini, kerja sama dilakukan dengan Desa Penyagun, Wonosari, dan Teluk Samak menjadi mitra baru perusahaan untuk periode 2025. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Arif Maulana, Manajemen PT SRL, bersama para kepala desa dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Meranti, Selatpanjang, pada Rabu (18/12/2024).
Hadir menyaksikan prosesi ini Wakapolres Kepulauan Meranti, Kompol Dodi Zulkarnain Hasibuan, Kepala BPBD Kepulauan Meranti, Muhlisin, Kepala Dinas Perkimtan-LH, Syaiful Bahri, Camat dan Kapolsek Rangsang, pihak manajemen PT SRL, serta BPD dari masing-masing desa.
Program Desa Bebas Api bukan hal baru di Pulau Rangsang. Pada 2023, PT SRL telah bekerja sama dengan Desa Bungur, Telesung, dan Tanjung Kedabu. Setahun sebelumnya, di 2022, kemitraan serupa dijalin dengan Desa Sungai Gayung Kiri dan Tanjung Medang.
Langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjaga ekosistem Pulau Rangsang yang kerap menjadi wilayah rawan Karhutla.
Kesepakatan ini mencakup berbagai kegiatan pencegahan Karhutla, seperti pelatihan masyarakat dalam pemadaman api, patroli rutin, hingga edukasi lingkungan.
"Program Desa Bebas Api ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya mencegah Karhutla, sekaligus melibatkan mereka dalam menjaga kelestarian hutan di Pulau Rangsang," ujar Arif Maulana.
Kehadiran para pemangku kepentingan dalam penandatanganan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat untuk menanggulangi ancaman Karhutla.
Dengan keberlanjutan program ini, diharapkan semakin banyak desa di Pulau Rangsang yang bebas dari ancaman Karhutla.
Arif Maulana, Manajemen PT SRL, menjelaskan bahwa program ini masih menggunakan konsep serupa dengan periode sebelumnya. Setiap desa diberikan target menjaga wilayahnya dari kebakaran selama periode 1 Januari hingga 30 April 2025. Jika berhasil, desa akan menerima reward sebesar Rp 100 juta dalam bentuk infrastruktur yang diusulkan masyarakat. Namun, apabila kebakaran terjadi dengan luas hingga dua hektare, reward tersebut akan dikurangi menjadi Rp 50 juta, dan tidak akan diberikan jika kebakaran melampaui batas yang disepakati.
Selain penghargaan, PT SRL memberikan berbagai dukungan kepada desa-desa mitranya, termasuk pembukaan lahan tanpa bakar seluas 10 hektare, fasilitas crew leader pemantauan kualitas udara (haze monitoring),dan edukasi dan sosialisasi dari LSM terkait bahaya Karhutla.
"Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, mitigasi dan pencegahan Karhutla adalah prioritas kami. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan sehat, bebas asap, serta meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan Karhutla," ujar Arif Maulana.
PT SRL juga mendirikan beberapa pos pemantauan di desa-desa strategis seperti Gayung Kiri, Tanjung Medang, dan Telesung untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif.
PT SRL mulai mengantongi izin operasional di Pulau Rangsang sejak 2017 dan resmi beroperasi pada 2019. Program Desa Bebas Api sendiri dimulai pada 2020, mencakup 10 desa di sekitar area konsesi perusahaan. Namun, perjalanan operasional perusahaan tidak selalu mulus. Arif menyebutkan sejumlah tantangan, termasuk perambahan hutan dan illegal logging, pembukaan lahan tanpa izin, dan penerbitan SKT ilegal yang digunakan masyarakat untuk mengklaim lahan.
"Sering kali kami menghadapi konflik dengan masyarakat terkait tapal batas konsesi. Kami terus melakukan sosialisasi bahwa batas tersebut ditentukan oleh pihak dinas di provinsi, bukan keputusan sepihak perusahaan," tambah Arif.
Selain Program Desa Bebas Api, PT SRL juga mengalokasikan anggaran Rp 1 miliar per tahun melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Dana ini diperuntukkan bagi desa-desa di sekitar areal konsesi perusahaan.
"Kami berupaya tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan dukungan semua pihak, kami optimis dapat mewujudkan zero fire di Kepulauan Meranti,” tutup Arif.
Karhutla adalah masalah kompleks yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Dalam implementasi program Desa Bebas Api, PT SRL bermitra dengan masyarakat desa, pemerintah daerah, dinas terkait, TNI, dan Polri.
Langkah kolaboratif ini diharapkan tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat, tetapi juga membawa manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan ekosistem di Pulau Rangsang.
Wakapolres Kepulauan Meranti, Kompol Dodi Zulkarnain Hasibuan, memberikan apresiasi tinggi terhadap Program Desa Bebas Api yang diinisiasi oleh PT SRL di Kecamatan Rangsang. Menurutnya, program ini tidak hanya melibatkan berbagai pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), tetapi juga berhasil mengedukasi masyarakat untuk mengubah kebiasaan lama membuka lahan dengan cara membakar menjadi metode mekanik yang lebih ramah lingkungan.
Dodi berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini secara maksimal untuk mewujudkan Rangsang bebas api. Ia juga mengapresiasi konsistensi PT SRL dalam menangani Karhutla, termasuk keterlibatan perusahaan dalam pemadaman kebakaran di desa-desa sekitar konsesi serta pemberian reward kepada masyarakat yang menjaga desanya bebas dari kebakaran.
"Pihak perusahaan telah berinovasi dalam menanggulangi Karhutla, dan peran serta kerjasama perusahaan seperti ini sangat dibutuhkan. Sebab, penyebab Karhutla bukan karena alam, melainkan lebih banyak disebabkan oleh ulah manusia, baik karena kelalaian maupun kesengajaan," ujarnya.
Kompol Dodi juga menegaskan bahwa Karhutla merupakan permasalahan yang memerlukan sinergitas dari berbagai pihak. Ia mengucapkan terima kasih atas langkah proaktif PT SRL dalam menciptakan program yang mampu memotivasi masyarakat sekaligus memberikan solusi nyata dalam pencegahan Karhutla.
"Program ini adalah langkah nyata menuju kebaikan bersama. Dengan dukungan semua pihak, saya optimis tujuan bersama, yakni Rangsang bebas api, dapat tercapai," tukasnya.
Program ini tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga mendukung pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini, menurut Kompol Dodi, menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi antara pihak swasta dan masyarakat dapat menghasilkan dampak positif yang luas.
Dengan dukungan Polri, TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat, harapan besar bahwa Kepulauan Meranti, khususnya Pulau Rangsang, akan terbebas dari ancaman Karhutla dapat terwujud.
Terakhir, Kepala BPBD Kepulauan Meranti, Muhlisin, menyebutkan bahwa program seperti ini sangat membantu upaya pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan ekosistem hutan di Kepulauan Meranti.
"Program ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan Karhutla tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan komitmen semua pihak," ujar Muhlisin.
Dengan langkah nyata yang terus diperkuat, Desa Bebas Api menjadi wujud nyata harapan akan lingkungan yang lebih lestari dan bebas dari ancaman kebakaran di masa depan. (R-01)
