ASN dan Honorer Pemkab Rokan Hilir Unjuk Rasa, Tuntut Pembayaran TPP dan Gaji
Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) turun ke jalan, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Selasa (17/12/2024). Foto : SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) turun ke jalan, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Selasa (17/12/2024).
Dalam aksi ini, mereka menuntut pemerintah daerah segera membayarkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN serta gaji tenaga honorer yang belum diterima selama berbulan-bulan.
Pantauan dilapangan terlihat di tengah aksi tersebut, sejumlah demonstran membawa spanduk bertuliskan, “Tolong Pak Presiden, Kami Ingin Makan Bergizi,” yang menggambarkan keprihatinan atas nasib mereka.
Beberapa lainnya menyuarakan aspirasi melalui orasi keras, mengkritik lambatnya respons pemerintah daerah terhadap hak-hak pegawai yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Seorang tenaga honorer yang ikut dalam aksi menyebutkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji telah membuat hidup mereka semakin sulit.
“Kami bekerja dengan tanggung jawab, tapi hak kami tidak dipenuhi. Bagaimana kami mau melayani masyarakat dengan baik jika kebutuhan dasar kami sendiri tidak terpenuhi,” ujar seorang peserta aksi
Hal serupa diungkapkan oleh ASN yang juga merasa dirugikan akibat belum dibayarkannya TPP.
"TPP adalah hak kami, tapi kenapa pemerintah daerah tidak serius menyelesaikan persoalan ini Kami butuh kepastian,” ucapnya
Aksi demonstrasi ini bukti nyata menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, yang dinilai gagal dalam mengelola keuangan daerah secara bijak. Masyarakat menuntut transparansi anggaran dan prioritas terhadap pemenuhan hak pegawai.
“Jangan sampai kami harus terus turun ke jalan hanya untuk meminta apa yang menjadi hak kami. Pemerintah harus punya hati!,” seru para demontran
Aksi ini ditutup dengan desakan agar Pemda Rohil segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan keterlambatan pembayaran hak pegawai serta mengevaluasi proyek-proyek yang dianggap tidak bermanfaat. (R-04)
