Wibawa Negara Jatuh karena Ngurus Minyak Goreng Saja Tak Selesai
Anggota Komisi VI DPR Mahfudz Abdurrahman. Foto: Net
SabangMerauke News - Anggota Komisi VI DPR Mahfudz Abdurrahman meminta Pemerintah untuk benar-benar menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, khususnya saat bulan puasa dan lebaran 2022.
Menurut Mahfudz, dalam masa pemulihan sektor ekonomi, kemampuan keuangan masyarakat belum memadai. “Jadi kita harus bantu masyarakat, dengan menjaga ketersediaan bahan pokok dengan harga yang kalau bisa murah,” kata Mahfudz kepada wartawan, Minggu, 3 April 2022.
Politikus PKS itu menagku menyaksikan silih berganti kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat, dari kedelai, telur, gula, dan yang masih baru saja terjadi kelangkaan minyak goreng. Masyarakat, menurutnya, antre berjam-jam hanya untuk mendapat minyak goreng murah satu-dua liter.
Pemerintah, dia menilai, juga kewalahan dalam menangani persoalan itu; kebijakan tidak berjalan baik di lapangan, yang sampai kini masih belum jelas juga penyebab utama kelangkaan minyak goreng.
“Berbulan-bulan kita dihadapkan dengan keluhan pedagang dan masyarakat bahwa minyak goreng sulit ditemui di pasarn. Ini tentu menjatuhkan wibawa negara, dalam hal ini pemerintah, di publik. Saya agak kurang bisa menerima alasan dan argumen pemerintah, karena langkah mitigasi dengan beragam regulasi tidak jalan,” ujarnya.
Mahudz menilai bahwa kini merupakan waktu yang baik bagi pemerintah untuk membuktikan kemampuannya menjaga ketersediaan bahan pokok menjelang puasa Ramadhan. Dia berharap tidak ada kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat. Dia mengingatkan secara khusus harga daging sapi yang telah mencapai Rp 150.000 per kilogram.
Pemerintah, menurutnya, harus serius mengendalikan pasokan dan harga. Dia minta agar menyiagakan operasi pasar jika diperlukan, khususnya di wilayah yang mengalami kelangkaan.
Peran regulasi dan pengawasan harus berjalan seiring sejalan, tidak ada yang bekerja sendiri-sendiri kemudian saling menyalahkan jika ada persoalan, katanya. Karena itu, menurutnya, data dan informasi ketersediaan pasokan harus selalu diperbarui supaya pemerintah dapat segera merespons jika terjadi permasalahan pasokan sehingga tidak sampai mengalami kelangkaan.
Mahfudz mengingatkan, tidak boleh ada permainan harga dan pasokan. Kerena itu, semua pihak harus mengawasi jalur distribusi bahan pokok, begitu juga Kementerian Perdagangan agar tidak lengah.
“Kami di Komisi VI terus memantau kinerja pemerintah di lapangan, apakah sesuai dengan yang disampaikan kepada kami di Rapat Komisi VI. Kelangkaan bahan pokok harus kita hentikan, apalagi sudah mahal dan langka tidak boleh. Mari kita berupaya memberikan ketenangan kepada masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa, dengan menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau, dan kita bekerja keras dan cerdas untuk mewujudkannya,” katanya. (*)
