Kena OTT KPK, Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa Disebut Lakukan Pungutan Uang dari Kepala OPD
Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa (RM). Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Perkara dugaan korupsi yang menjerat Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa (RM) hingga terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK, Senin (2/12/2024) malam kemarin mulai terkuak. Risnandar yang merupakan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut, diduga menerima uang setoran atau pungutan dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Kata Alexander, sejumlah kepala dinas diduga menyerahkan uang kepada Risnandar Mahiwa (RM).
"Ada kutipan atau ada pungutan dari kepala-kepala dinas atau masing-masing OPD, iuran dari rumah sakit umum daerah, dia (RSUD) juga memberikan sesuatu," kata Alexander Marwata, Selasa (3/12/2024).
Alex mengatakan, penyidik masih melakukan penelusuran lebih lanjut terkait setoran uang dari perangkat daerah tersebut. Untuk sementara, setoran uang tersebut masih diperuntukkan untuk RM.
Namun, kata Alex tidak menutup kemungkinan uang tersebut dialirkan kepada pihak lain.
"Iya sementara seperti itu. Tapi kita belum tahu apakah uang itu berhenti di Pj-nya atau yang lain," katanya.
Alex mengaku belum mengetahui pungutan di RSUD Kota Pekanbaru untuk keperluan apa. Begitu pula terkait dengan jumlah dan kisaran jumlah pungutan dari perangkat daerah, Alex mengaku belum tahu pasti.
"Saya juga belum tahu," katanya.
Namun ia membantah uang tersebut diperuntukkan mendanai kebutuhan Pilkada pasangan calon yang berkompetisi di daerah itu.
Alex memastikan status RM sudah menjadi tersangka karena barang bukti yang ditemukan penyidik sudah memenuhi syarat penetapan tersangka.
"Jadi seseorang yang sudah ditangkap dan barang buktinya ada di tangannya itu sudah tersangka dong," katanya.
Namun, Alex tidak menyebutkan pasal yang dipakai untuk menjerat RM.
Kemendagri Ganti Risnandar
Sebelumnya diwartakan, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (2/12/2024) malam kemarin. Status hukumnya baru akan diumumkan hari ini atau paling lambat 24 jam setelah OTT dilakukan.
Penangkapan Risnandar ini membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat. Khawatir terjadi kekosongan pimpinan pemerintahan di Kota Pekanbaru, hari ini Kemendagri akan menunjuk pengganti sementara Risnandar.
"Kemendagri hari ini segera menugaskan kepada seorang ASN pimpinan tinggi pratama menggantikan yang bersangkutan sebagai Penjabat Wali Kota Pekanbaru, agar administrasi pemerintahan tetap berjalan dan tidak terganggu," kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Selasa (3/12/2024).
Risnandar merupakan orang dalam yang bertugas di Kemendagri. Jabatan defenitif Risnandar sebelum diangkat menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yakni Direktur Organisasi Kemasyarakatan pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
"Jika Risnandar benar melakukan korupsi maka ini tindakan pribadi yang harus pertanggungjawabkan secara hukum," ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Selasa (3/12/2024).
Risnandar telah menjabat Pj Wali Kota Pekanbaru lebih enam bulan lamanya, sejak 22 Mei 2024 silam.
Bima pun mengungkapkan alasan Kemendagri menunjuk Risnandar sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru. Menurutnya, saat bekerja sebagai Direktur Ormas Kemendagri, Risnandar memiliki kinerja yang baik.
"Risnandar selama di Kemendagri termasuk pegawai yang baik kerjanya, dan tidak pernah melakukan pelanggaran. Sehingga yang bersangkutan dijadikan Pj Walkot Pekanbaru," ungkapnya.
"Evaluasi tentang kerjanya sebagai Pj Walkot Pekanbaru termasuk yang bagus," sambungnya.
Menurut Bima, Mendagri Tito Karnavian sudah sering mengingatkan jajaran kepala daerah dan semua pejabat Kemendagri agar menghindari korupsi. Tito, katanya, juga meminta seluruh pejabat Kemendagri tidak melakukan pelanggaran.
"Pak Mendagri sudah sering dalam briefing zoom meeting dengan semua penjabat ingatkan untuk tidak melakukan pelanggaran terutama korupsi," ucapnya.
Bima juga meminta peristiwa ini dijadikan pelajaran. Dia juga meminta seluruh kepala daerah menghindari korupsi.
"Kemendagri mengingatkan ini sebagai pelajaran dan peringatan kepada para penjabat, dan semua kepala daerah untuk benar-benar menghindari korupsi," katanya.
Profil Risnandar Mahiwa
Risnandar Mahiwa resmi menduduki kursi Pj Wali Kota Pekanbaru usai dilantik pada Rabu (22/5/2024) silam. Prosesi pelantikannya saat itu dipimpin oleh Penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto di Gedung Daerah Balai Serindit, Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Ia sudah bertugas lebih dari 6 bulan lamanya sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru.
Penetapan Risnandar sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru dikukuhkan dalam Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-1122 Tahun 2024 yang diteken Menteri Tito pada 20 Mei lalu.
Risnandar adalah orang ke 4 yang pernah menduduki kursi Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, tanpa melalui proses pemilihan baik lewat DPRD ataupun Pilkada. Sebelumnya, tiga Pj Wali Kota Pekanbaru yang pernah ada yakni Syamsurizal, Edward Sanger dan Muflihun yang digantikan Risnandar.
Pengangkatan Risnandar sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru kala itu cukup mengagetkan. Ia mengalahkan tiga jagoan yang diusulkan oleh Pj Gubernur Riau SF Hariyanto ke Mendagri. Termasuk usulan DPRD Kota Pekanbaru juga tak digubris oleh Mendagri Tito Karnavian.
Masa jabatan Risnandar sebenarnya akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan. Soalnya, Pilkada Kota Pekanbaru telah memilih pasangan wali kota dan wakil wali kota defenitif yang akan dilantik pada 10 Februari 2025 mendatang.
Selama menduduki kursi Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar telah dua kali menjalani evaluasi kinerja oleh Tim Kemendagri. Namun hasil evaluasi tetap mempertahankan posisinya hingga saat ini.
Risnandar merupakan putra kelahiran Luwuk, Sulawesi Tengah yang berkarir di Kementerian Dalam Negeri. Ia mengawali karier birokratnya sebagai lurah dan kemudian hijrah ke ibukota menjadi pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Risnandar merupakan pejabat karir di lingkungan Kemendagri. Pria kelahiran Luwuk, Sulawesi Tengah ini mengawali karir sebagai PNS sebagai Lurah Soho, Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada 2009 silam.
Kemudian ia hijrah menjadi Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program pada Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesbang dan Politik Kemendagri.
Sejak 2018 lalu, ia menduduki kursi Kabag Umum Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum di Kemendagri
Kemudian ia promosi menjadi Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sejak 2021 lalu.
Harta Kekayaan Risnandar Mahiwa
Berdasarkan penelusuran SabangMerauke News, Risnandar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 18 Maret 2024 lalu untuk periode laporan 2023.
Data dari laman LHKPN bikinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Risnandar memiliki sebidang tanah dan bangunan di Jakarta Pusat seharga Rp 830 juta.
Ia mengoleksi kendaraan mobil BMW tahun 2011 senilai Rp 160 juta. Ada juga koleksi motor Royal Enfield Bullet Classic tahun 2011 senilai Rp 70 juta.
Risnandar juga memiliki sepeda mewah Brompton tahun 2018 senilai Rp 25 juta. Total kekayaannya dalam bentuk kendaraan mencapai Rp 225 juta.
Ia tercatat melaporkan memiliki harta bergerak lain senilai Rp 5 juta. Sementara uang kas dan setara kas yang dilaporkan sebesar Rp 520 juta.
Kekayaan dalam bentuk harta lainnya mencapai 340 juta. Adapun total kekayaan Risnandar dilaporkan sebesar Rp 1,95 miliar.
Namun ia memiliki utang sebesar Rp 40,1 juta. Sehingga kekayaan bersih Risnandar tinggal sebesar Rp 1,9 miliar. (R-03)
