Menteri-menteri Prabowo Kini Minta Tambahan Anggaran, Ini Daftarnya
Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Sebanyak tujuh menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju Prabowo Subianto, minta penambahan anggaran ke DPR RI.
Total permintaan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2025 dari tujuh Menko tersebut sebesar Rp 5,1 triliun.
Ketujuhnya adalah Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan.
Kemudian Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta tambahan Rp 325 miliar untuk kementeriannya.
Ia mengaku, anggaran yang dimiliki oleh Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan saat ini masih minim.
“Diharapkan, total anggaran yang diusulkan itu sebesar Rp 325 miliar. Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun dengan dana Rp 9 miliar, mudah-mudahan dipahami,” ujar Yusril dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Ia menjelaskan, dana tambahan itu bakal dipakai untuk membiayai operasional sekretariat dan tiga kedeputian.
“Itu diperkirakan bahwa sekretariat itu membutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar, kemudian tiga deputi itu masing-masing Rp 75 miliar,” sebut dia.
Tak hanya Yusril, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga meminta tambahan dana senilai Rp 273 miliar.
Ia menyampaikan, Kemenko IPK berharap bisa mendapatkan dana total Rp 503 miliar untuk tahun 2025.
Kemudian, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga meminta tambahan anggaran senilai Rp 505 miliar.
Tujuannya, dana itu bakal dipakai untuk pembentukan kantor dan berbagai macam fasilitasnya.
“Jadi saya di bawah Cak Imin itu, kami butuh kurangnya Rp 505 miliar Pak. Kantor baru, kursi belum ada, mobil, semua belum ada.
Kantornya pun belum ada, jadi masih numpang. Januari mungkin baru selesai," kata Zulhas dalam paparannya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga minta penambahan anggaran sebesar Rp 64,2 miliar.
Airlangga mengatakan usulan tambahan anggaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai melalui penerimaan ASN baru 2025 sebanyak 428 orang untuk Kemenko Ekonomi dan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan EKonomi Khusus (KEK).
"Kami mohon untuk tambahan anggaran sebesar Rp64,2 miliar," ujar Airlangga dalam raker bersama Badan Anggaran DPR RI, di Jakarta, Senin (2/12/2024).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar anggaran untuk kementeriannya ditambah sebesar Rp 653,7 miliar.
"Kemenko PM akan serius membangun ekosistem usaha masyarakat yang berkelanjutan dan mendorong graduasi dari kemiskinan," kata Cak Imin dalam rapat.
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 360 miliar.
Pratikno mengatakan tambahan anggaran itu untuk menunjang program-program prioritas seperti stunting dan penanganan bencana alam.
"Untuk tambahannya yang dibutuhkan dari yang sudah tersedia sekarang adalah Rp 360 miliar. Jadi saya kira itu kalau mau nambah-nambah lagi agak sungkan," kata Pratikno dalam rapat bersama Banggar DPR.
Pratikno lalu menjelaskan program penanganan stunting dan bencana alam menjadi salah satu program prioritas. Sebab, Pratikno mengatakan program stunting akan berimplikasi pada generasi mendatang.
Berikut pengajuan tambahan anggaran 7 Menko:
1. Kemenko Pangan
Pagu anggaran di rancangan DIPA APBN TA 2025: Rp 44.089.025.000
Minta tambahan anggaran: Rp 505.910.975.000
Total usulan anggaran di TA 2025 menjadi: Rp 550.000.000.000
2. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat
Pagu anggaran: Rp 139.727.234.000
Minta tambahan: Rp 653.772.765.000
Menjadi: Rp 793.500.000.000
3. Kemenko Perekonomian
Pagu anggaran: Rp 459.766.254.000
Minta tambahan: Rp 64.209.800.000
Menjadi: Rp 523.976.054.000
4. Kemenko Polkam
Pagu anggaran: Rp 268.281.288.000
Minta tambahan: Rp 3.000.000.000.000
Menjadi: Rp 3.268.281.288.000
5. Kemenko PMK
Pagu anggaran: Rp 111.241.324.000
Minta tambahan: Rp 360.337.151.000
Menjadi: Rp 471.578.475.000
6. Kemenko Kumham Imipas
Pagu anggaran: Rp 9.029.527.000
Minta tambahan: Rp 325.000.000.000
Menjadi: Rp 334.029.527.000
7. Kemenko Infra
Pagu anggaran: Rp 230.000.000.000
Minta tambahan: Rp 273.143.736.000
Menjadi: Rp 503.143.736.000
Banggar Setuju
Usulan anggaran tambahan itu akhirnya disetujui oleh Banggar DPR RI pada Rapat Kerja Banggar bersama para Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12/2024).
"Ini kami setujui dan kami meminta waktu dibahas dengan pemerintah dengan rentan waktu tiga bulan, dapat disetujui?" ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.
Pertanyaan tersebut langsung disambut oleh anggota Banggar dan anggota raker "Setuju," jawab para peserta raker.
Selanjutnya, usulan yang telah disetujui ini akan dibahas oleh DPR RI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
"Kami minta waktu untuk dibahas pemerintah dalam rentang waktu 3 bulan. Paling tidak awal Januari lah, karena kami sharing informasi dengan Bappenas dan Menkeu selama 3 hari. Karena pemerintah jujur saja di November dan Desember masih punya kebutuhan penerimaan negara sekitar Rp 500 triliun. Oleh karenanya, kita tidak akan mengganggu pemerintah," tutur Said.
Sebelumnya, menteri pertama yang langsung bersuara minta tambahan anggaran adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Tak tanggung-tanggung, Natalius Pigai meminta anggaran Rp 20 triliun.
Ia mengaku kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya jika hanya dijatah Rp 46 miliar. Kata Natalius, salah satu alasan karena adanya penambahan staf di Kementerian HAM.
"Saya sampaikan mengapa kami membutuhkan dukungan. Setelah saya hitung kekuatan personel saya yang ada sekarang 188 staf Pak. Dengan adanya struktur baru saya membutuhkan 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini, hanya dari dukungan gajinya berapa kita?" kata Pigai dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).
Pigai menjelaskan 188 staf saja membutuhkan anggaran Rp 14 miliar, apalagi jika karyawan bertambah menjadi ribuan. Menurut Pigai, itu semua terkait dengan tunjangan gaji hingga biaya pembangunan.
"Kalau saya punya staf 2.544 maka hanya untuk gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1 triliun. Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1,2 triliun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf, belum untuk program atau biaya pembangunan," ujar Pigai.
Ia juga mengatakan satu program yang dibuat perlu menyentuh 280 juta jiwa. Pigai pun menyampaikan keinginannya untuk membentuk 83 ribu kelompok yang siap terjun ke lapangan.
"Satu program saja yang saya ingin sampaikan. Saya mau membumikan HAM seantero nusantara. Ini adalah program yang menyentuh individu langsung, berarti program yang menyentuh 280 juta orang. Mengubah mindset, karena itu lah saya targetkan 83 ribu kelompok," ujar Pigai.
"Dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja dan nanti di dalam perjalanan kita akan meng-organize pasukan-pasukan kami dan nanti lebih mudah, karena kita bentuk kantor wilayah," tambahnya.
Dan untuk satu kantor itu menurut Pigai bisa diberi anggaran Rp 100 juta. Untuk itulah maka permintaan anggaran pada kementerian yang dipimpinnya membutuhkan dana sebesar Rp 20 triliun.
"Dari 83 ribu kelompok yang basisnya itu di pedesaan yang kita siapkan. 1 kelompok atau 1 wilayah saya kita kasih Rp 100 juta," ujar Pigai.
"Untuk mencapai Rp 20 triliun saya mempunyai lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru 1 program saja udah Rp 8,3 triliun. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut Rp 1,3 triliun maka sudah Rp 9,5 triliun. Belum lagi program-program lebih dari 200 program yang saya siapkan. Kalau pimpinan berkenan saya bisa bikin lebih dari 1.000 program," katanya. (R-03)
