Bupati Adil: Saya Gak Mau Ciptakan Anak Meranti Jadi Tenaga Honorer, Malu Aku!
Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil saat membuka Musrenbang 2023 di Selatpanjang, Kamis (31/3/2022). Foto: Ali Imroen
SabangMerauke News, Pekanbaru - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil menyinggung soal keberadaan tenaga honorer. Ia menegaskan sebagai kepala daerah, tak mau menjadikan anak-anak kabupaten termuda di Riau itu sebagai pekerja honorer.
"Saya ingin menciptakan pengusaha dan tidak menginginkan anak-anak yang sudah menyelesaikan kuliah, malah ingin jadi pegawai honorer," kata Adil saat membuka Musrenbang tahun 2023 di Ballroom Afifa Sports Center Jalan Banglas, Kamis (31/3/2022).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah masih terjadinya polemik kebijakan pemda yang merumahkan ribuan honorer Pemkab Meranti. Hingga saat ini, hasil evaluasi tenaga non ASN tersebut belum rampung dan dipertanyakan kalangan anggota Dewan di Meranti.
Adil mengingatkan agar anak-anak Meranti yang sudah sarjana, tidak berlomba-lomba menjadi pekerja honorer. Apalagi menjadi honorer hanya karena bangga dengan baju dinas. Soalnya, gaji honorer tersebut amat kecil dan sangat bergantung pada APBD. Sebaliknya, Adil menginginkan mereka menjadi pengusaha sukses.
"Bagi yang sudah tamat kuliah jangan masih menghonor juga yang mau dikejar. Saya tidak mau itu. Jangan gaji Rp 780 ribu dikejar-kejar. Sampai sekarang masih tetap ngotot itu juga. Soal pekerjaan tergantung kita, mau berusaha atau tidak," tegas Adil.
Adil juga mengatakan masyarakat jangan terlalu ketergantungan dengan APBD. Pola pikir tersebut menurutnya harus diubah.
"Masak tukang sayur di pasar mikir APBD. Masa sayur laku tergantung APBD. Belum lagi yang sibuk bon, malu aku jadi bupati begini.
Menurut saya, yang memikirkan APBD itu Bupati, DPRD dan akepala OPD," ucapnya.
Janjikan Lapangan Kerja, Modal Usaha dan Pelatihan
Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil menegaskan program Pemkab tahun 2023 mendatang difokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat. Yakni dengan membuka peluang kerja, dukungan modal usaha dan pelatihan kerja.
"Saya ingin APBD itu untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Memberikan stimulus bagi pelaku usaha berupa pinjaman yang beban bunganya ditanggung pemda," kata Adil.
Menurutnya, Pemkab Meranti telah meneken MoU dengan Bank Riau Kepri. Untuk pinjaman perorangan mulai Rp 5 juta sampai Rp 20 juta akan dianggarkan sebesar Rp 200 miliar. Beban bunga akan ditanggung oleh pemda.
Ia menargetkan ada sebanyak 9.500 usaha kecil mikro dan menengah yang akan terbantu dengan program kredit usaha tersebut.
Sementara, menyangkut penyerapan tenaga kerja, di sektor perikanan setidaknya bisa menyerap 12 ribu tenaga kerja. Yakni dari pengembangan tambak udang vaname di Pulau Merbau dikembangkan menjadi 1.000 kerambah.
"Kalau menyerap 5 orang, berarti melahirkan 5.000 orang pekerja. Ditambah lagi kerambah kakap putih. Misalnya ada 1.000 kerambah diisi 2 orang sudah menyerap 2.000 tenaga kerja. Berarti sudah 7000 orang," terang Adil.
Penyerapan tenaga kerja tersebut menurut Adil, belum termasuk program kerambah apung yang dibiayai pemerintah pusat menargetkan 5.000 kerambah.
"Jika tiap kerambah apung menyerap satu orang, maka sudah 5000 orang dapat kerja. Jadi terukur targetnya. Ditotal sudah ada 12.000 orang yang terserap kerja di sana. Kan bisa honorer kerja di sana. Termasuk TKI yang tidak bisa berangkat, bisa bekerja di sana nantinya. Makanya harus direncanakan dengan matang," jelas Adil. (R-01)
