Agenda Kerja Nasir-Wardan Dinilai Paling Realistis dan Menyentuh Kebutuhan Masyarakat Riau, Ini Penjelasannya
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Pemaparan atas agenda kerja pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau nomor urut 2, Nasir-Wardan dinilai lebih realistis dan menyentuh kebutuhan masyarakat Riau saat ini. Dalam dua kali debat yang diselenggarakan oleh KPU Riau, Nasir-Wardan secara konkret mampu memberikan penjabaran yang realistis dan tidak terjebak pada pertanyaan mengambang serta isu-isu yang terlalu jauh konteksnya dengan persoalan di Riau.
Penilaian itu disampaikan sejumlah warga yang menyebut Nasir-Wardan tidak bertele-tele dalam memberikan solusi atas persoalan masyarakat Riau.
"Pak Nasir dan Pak Wardan memberi jawaban secara lugas dan sasarannya tepat. Apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan saat ini telah direspon lewat program dan kebijakan yang konkret," kata Andri, warga Pekanbaru, Selasa (19/11/2024).
Menurutnya, Nasir-Wardan mampu memberikan solusi konkret soal ketimpangan antara ketersediaan APBD dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Riau. Pasangan ini secara to the point mengakui bahwa APBD Riau tidak akan mampu membiayai pembangunan fisik di Riau. Untuk itu, kata Ferdy, ambisi Nasir merebut sebesar-besarnya dana APBN ke Riau merupakan strategi yang paling tepat.
"Pak Nasir secara jujur mengakui kalau APBD Riau tidak akan cukup, karena wilayah Riau ini sangat luas. Tingkat kerusakan infrastrukturnya parah dan tidak merata. Karena itu, solusi menarik dana APBN itu sangat masuk akal. Semoga saja bisa direalisasikan," kata Ferdy.
Diketahui, dalam debat kedua calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada Minggu (17/11/2024) lalu, Nasir secara meyakinkan akan menarik dana APBN mencapai Rp 10 triliun sampai Rp 15 triliun per tahun ke Riau.
Menurut Nasir, pengalamannya selama tiga periode (15 tahun) sebagai anggota DPR RI akan dipergunakan untuk mengetuk pemerintah pusat (kementerian) agar memberikan porsi APBN yang besar ke Riau. Ia mengaku tahu dan punya cara mendatangkan APBN sebesar-besarnya ke Riau.
"Dana APBN yang ada di kementerian akan kita tarik mencapai Rp 10 triliun sampai Rp 15 triliun per tahun ke Riau. Ini untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur di Riau. Banyak jalan-jalan yang rusak. Itu membutuhkan dana dan APBD tidak cukup. Kemiskinan di Riau harus kita hilangkan, sebagaimana hal itu menjadi perintah dari Presiden Prabowo Subianto," kata Nasir.
Selain itu, Nasir juga memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur jalan yang layak di desa-desa di Riau. Mengingat desa merupakan urat nadi perekonomian daerah, sehingga hasil produksi perkebunan bisa diangkut dengan biaya yang rendah.
Jody, warga lainnya menyatakan, gagasan Nasir untuk melepaskan kawasan hutan yang terlanjur menjadi kebun kelapa sawit sangat realistis. Menurutnya, saat ini banyak masyarakat yang sudah menggantungkan hidupnya pada perkebunan kelapa sawit. Pemutihan terhadap kawasan hutan yang sudah menjadi kebun sawit sangat diharapkan masyarakat.
"Karena sejak awal masyarakat sudah menanam kelapa sawit dan berinvestasi di kebun sawit. Janganlah sampai dihukum. Justru harus ada solusi. Itu sebabnya, sikap tegas Pak Nasir yang mendorong pemutihan kebun sawit itu sudah tepat. Agar semuanya bisa menjadi jelas. Termasuk membayar pajak sesuai ketentuan," kata Jody.
Jody juga mengaku tertarik dengan sikap Nasir yang lebih mengutamakan masyarakat ketimbang isu-isu yang didengungkan oleh pihak luar. Semisal tentang ekonomi hijau dan ekonomi biru yang ditanyakan panelis saat debat dua hari lalu. Kala itu, Nasir meresponnya dengan jawaban yang realistis yakni menempatkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta memberantas kemiskinan. Nasir lebih memilih mengangkat derajat dan kesejahteraan nelayan, ketimbang sekadar gagasan ekonomi biru yang tidak membumi dan sekadar teori.
"Jawaban Pak Nasir itu sangat konkret. Bahwa kesejahteraan nelayan yang mencari penghidupan dari laut adalah hal yang paling utama. Bukan sekadar narasi dan teori belaka," kata Jody. (R-03)