Ribuan 'Siswa Siluman' Masuk Pakai 'Jalur Langit' ke SMA/SMK Negeri di Pekanbaru Bikin Heboh Netizen: Pak Prabowo Tolong Ini Diusut!
Tren tahunan masuknya ribuan siswa ke SMA/SMK Negeri di Kota Pekanbaru tanpa melalui proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online membuat netizen geram. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Tren tahunan masuknya ribuan siswa ke SMA/SMK Negeri di Kota Pekanbaru tanpa melalui proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online membuat netizen geram. Para siswa non PPDB yang populer disebut 'siswa siluman' itu diduga bisa diterima dengan memakai 'jalur langit'.
Komentar netizen membanjiri postingan di akun TikTok media siber SabangMerauke News setelah berita siswa siluman diterbitkan beberapa hari lalu. Para netizen bersuara kritis meminta masalah ini diusut tuntas karena sarat nuansa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Netizen juga mendesak agar sistem penerimaan siswa baru sekolah negeri dikembalikan seperti era sebelumnya. Penerimaan lewat sistem zonasi dinilai tak beres dan sarat permainan. Mereka meminta agar seleksi calon siswa dilakukan berdasarkan nilai ujian.
Bahkan, netizen juga meminta agar Presiden Prabowo Subianto memerintahkan masalah ini diusut tuntas. Mereka turut men-tag akun Gerindra yang saat ini disebut ampuh sebagai sarana kanal pengaduan masyarakat.
Apalagi ternyata patgulipat dalam penerimaan siswa baru sekolah negeri tak hanya terjadi di Riau, namun juga di sejumlah provinsi dan daerah lain di Indonesia.
"@gerindra, tolong min diusut," demikian reaksi netizen Rigxxx.
"Pak Prabowo, apa bisa diusut ini. Karena saya korban dari ini. Jarak dari rumah dekat, tapi gak masuk," harap Aanxxx.
Para netizen menyebut praktik siswa siluman ini sudah lama berlangsung sejak sistem zonasi diberlakukan. Bahkan disebut-sebut ada pemasangan tarif masuk siswa non PPDB mencapai jutaan rupiah dengan dalih beli bangku siswa.
Netizen juga mendesak agar Pemprov Riau segera melakukan introspeksi dalam PPDB Online untuk SMA/SMK Negeri. Bahkan, ada yang mengajak untuk demo di kantor Gubernur Riau.
"Harusnya kita rame-rame orasi di depan gedung kantor Gubernur," ajak akun K2wxxx.
Berikut beberapa komentar netizen yang dicuplik dari akun TikTok media ini:
"Ada nuansa setoran untuk siswa siluman," komentar Gempxxx.
"Di semua kota min. Bukan di Pekanbaru aja. Silakan yang berwenang cek and ricek ke sekolah favorit," tulis Yauxxx.
"Memang dari dulu seperti ini, bahkan ada sampai 15 juta per kepala bagi sekolah favorite," komentar Rajxxx.
"Weh betul sekali ini. Awal sekolah anak saya bilang teman dalam kelas cuma 30, beberapa bulan berjalan jadi 40, sesak udah kayak susun sarden katanya," keluh R4xxx.
"Tolong pihak terkait, kalau memang ada unsur KKN di sekolah negeri dibantu diamankan agar ada keadilan," tulis Prixxx.
"Anak saya nilai tinggi, pas zonasi anak saya gak masuk. Mau gak mau terpaksa masuk belakang, dia tetap mau sekolah di situ juga. Tolong pak jangan dipersulit, bentar lagi mau tahun depan tamat masuk SMA, apakah tetap terjadi lagi?" komentar Wilxxx.
"Pas daftar PPDB, data di online gak gerak-gerak selama seminggu sampai pendaftaran ditutup, gak jelas," tulis Julxxx.
"Udah biasa, makanya hilangkan zonasi, masuk berdasarkan nilai," usul Thexxx.
"Apa itu pakta integritas? Kalau duit dah bicara selesai semua urusan," komentar Orgxxx.
"Pakta integritas biasanya cuma buat kelengkapan dokumen," komentar Kawxxx.
"Pak Menteri baru, waktu dan tempat dipersilahkan," tulis Kawxxx.
"Yang diseleksi cuan, bukan IQ. Dari segi mana negara kita terlihat," gerutu Cikxxx.
"Terapkan seperti dulu lagi. Pakai NEM untuk masuk negeri," usul Usexxx.
"Terus mau diapain kira-kira. Karena tiap tahun ajaran loh. Kasihan sekali orangtua wali murid. Salah satunya saya juga korban. Dengan dalih dari guru alasan mereka beli bangku," komentar Iwaxxx.
"Saya aja dulu beli kursi 8 jt. Gak usah kaget, udah jadi bisnis di sekolahan," komentar Gaixxx.
"Jual beli kursi itu real ada," tulis Vhixxx.
"Anakku juga gak lolos zonasi. Cumz nerima 88 padahal lebih 120an kursi, ternyata jalur langit. Jual beli kursi," komentar Youxxx.
"Tidak tembus jalur zonasi, ditebus jalur donasi," sindir Sanxxx.
"Ini fakta yang terjadi. Tiba-tiba bulan 10 awal nambah satu kelas. Kok bisa? Per orang bayar berapa tu bangku?" komentar Juaxxx.
"Kabid SMA diganti, tak ada lagi bisik-bisik kecurangan ke kepala sekolah mencari setoran," komentar Dasxxx.
"Mau jadi apa dunia pendidikan ini," miris Yenxxx.
"@gerindra, tolong min diusut," harap Rigxxx.
"Namanya juga RIAU. Rusak Iman Akibat Uang," kritik Feryxxx.
"Dengan uang yang banyak, sekuat-kuatnya iman Kepsek akhirnya runtuh juga," komentar Boexxx.
"Sekarang lapor ke kejaksaan cepat tangkap, jangan KPK mentok lagi nanti. Ini perintah," komentat Rizxxx.
"Hampir di setiap sekolah. Apalagi di sekolah favorit, ngak heran. Tapi tak pernah ditindaklanjuti, hanya diberitakan saja," kritik Yudxxx.
"Usut tuntas semua kasus besar ini. Pecat semua yang terlibat dan masukkan ke penjara supaya ada kepastian hukum dan efek jera," pinta Syaxxx.
"Bukan jalur langit, itu namanya jalur korupsi," komentar Kanxxx.
"Ngak sekolah negeri biasa, ngak sekolah negeri berbasis agama, sama saja. Bahkan yang berbasis agama lebih parah uang-uangnya," komentar Diaxxx.
"Inilah Pekanbaru bobrok akibat zonasi. Peraturan apa itu. Yang ada pada kerjasama kesempatan dalam kesempitan akhirnya bisa masuk lewat jalur langit, miris," komentar Rbrxxx.
"Masuk lewat jalur amplop," komentar Caaxxx.
"Usut kasusnya pihak yang berwajib. Siapa dalang semua kecurangan ini. Sekalian kita tahu apakah penegak hukum itu bekerja sesuai sumpahnya," kritik Calxxx.
"Pak Prabowo, apa bisa diusut ini. Karena saya korban dari ini. Jarak dari rumah dekat, tapi gak masuk," harap Aanxxx.
Percuma Ada Pakta Integritas
Diwartakan sebelumnya, sebanyak 1.213 siswa diduga telah diterima masuk ke SMA/SMK Negeri di Pekanbaru tanpa melalui mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 2024. Diduga 'siswa siluman' itu bisa mendapat kursi karena memakai 'jalur langit' yang informasinya sangat terbatas, memicu diskriminasi dan dugaan adanya transaksi serta intervensi.
Diterimanya ribuan siswa tanpa melalui PPDB Online memicu pertanyaan tentang manfaat ditandatanganinya Pakta Integritas oleh sejumlah stakeholder pemerintah pada Selasa, 19 Juni 2024 lalu. Pakta Integritas itu semula diklaim sebagai kesungguhan pemerintah dalam melakukan PPDB Online secara akuntabel, transparan serta adil.
Praktisi hukum, Yogi Ramadhan Dwiputra SH, MH menyayangkan adanya laporan penerimaan siswa diluar PPDB Online. Seharusnya, penerimaan siswa baru dilakukan secara transparan, apalagi sudah ada Pakta Integritas yang ditandatangani para pihak.
"Harusnya Dinas Pendidikan menjadi contoh, leading by example. Untuk apa dibuat acara penandatanganan Pakta Integritas yang melibatkan banyak orang, kalau toh dalam pelaksanaannya tidak seperti yang diikrarkan dalam Pakta Integritas itu?" kata Yogi Ramadhan, Senin (28/10/2024).
Menurutnya, penerimaan siswa baru lewat PPDB Online menelan biaya yang besar dan dianggarkan lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS). PPDB Online dilaksanakan oleh perangkat yang lengkap, mulai dari Ketua PPDB Online tingkat provinsi beserta tim dan juga Ketua PPDB Online di tingkat sekolah.
"Ini adalah masalah besar. Kepentingan siapa yang dijaga? Kepentingan satuan pendidikan atau Dinas Pendidikan?" kritik Yogi.
Penandatanganan Pakta Integritas dalam PPDB Online dilaksanakan di Gedung Daerah Provinsi Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Rabu (19/6/2024) lalu. Saat itu, Penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto ikut hadir dan menandatangani dokumen Pakta Integritas pada spanduk berukuran besar.
Penandatanganan Pakta Integritas PPDB Online 2024 diklaim sebagai komitmen Pemprov Riau agar pelaksanaan PPBD tahun 2024 dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, jujur, adil dan bertanggung jawab.
Dalam pidatonya saat penandatanganan Pakta Integritas tersebut, Pj Gubernur Riau saat masih dijabat SF Hariyanto mengultimatum tidak ada lagi kecurangan dalam PPDB Online.
“Kalau masih ada yang melanggar, kami tidak tahu lagi harus bagaimana. Dengan pakta integritas ini kami buktikan bahwa tidak ada yang bermain-main dengan proses PPDB Online," tegas Pj Gubri SF Hariyanto.
"Tadi semua sudah sepakat teken pakta integritas, itu ada dari kepolisian, kejaksaan, LSM, tokoh adat, tokoh masyarakat dan lainnya. Artinya dengan diteken pakta integritas, maka kita harapkan tidak ada lagi yang bermain curang, main belakang, pungli dan uang. Kalau ada yang melakukan silahkan laporkan," tegasnya lagi.
Ia mengklaim setiap anak yang merupakan peserta didik berhak untuk mendapat kesempatan yang adil untuk mengakses pendidikan berkualitas.
"Jadi semua anak punya harapan dan kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan yang layak," sebutnya.
PPDB Jalur Langit
Diwartakan sebelumnya, ribuan siswa diduga telah diterima masuk ke SMA dan SMK Negeri milik Pemprov Riau tanpa melalui proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tahun 2024. Entah diterima lewat jalur apa, para siswa tersebut dapat melenggang masuk ke sekolah-sekolah negeri tersebut, ketika banyak siswa yang berjuang secara sportif namun gagal diterima dengan alasan kuota terbatas.
Berdasarkan penelusuran SabangMerauke News pada laman Kemendikbud, diperkirakan ada sebanyak 1.213 siswa yang telah direkrut tanpa melalui PPDB Online 2024 pada SMA/SMK Negeri di Kota Pekanbaru. Jumlah tersebut setara dengan tambahan sebanyak 33 kelas belajar baru di luar penetapan lewat PPDB Online.
PPDB Online sebenarnya merupakan satu-satunya pintu masuk bagi siswa untuk bisa diterima pada sekolah-sekolah negeri. Namun, entah bagaimana otoritas pendidikan diduga secara sepihak telah membuka celah adanya penambahan siswa di luar kuota yang telah ditetapkan. Padahal, informasi adanya penambahan siswa di luar PPDB Online ini tidak pernah disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat.
Dalam PPDB Online yang dilakukan tiap tahun, setiap sekolah sebenarnya telah mematok kuota jumlah siswa yang diterima. Ada beberapa kluster penerimaan siswa yakni kuota zonasi, prestasi akademik, prestasi non akademik, afirmasi dan kepindahan pekerjaan orangtua siswa.
Masing-masing kluster jumlahnya telah dipatok. Namun, temuan yang diperoleh ternyata di luar PPDB Online tersebut, justru diduga kuat terjadi penerimaan siswa lewat 'jalur langit'.
Sebanyak 1.213 siswa yang diterima lewat 'jalur langit' itu didominasi oleh SMA Negeri di Kota Pekanbaru. Ada sebanyak 954 siswa 'jalur langit' yang diterima oleh SMA dan 259 siswa SMK diterima di luar jalur PPDB Online.
Para 'siswa siluman' sebanyak 1.213 orang itu merupakan akumulasi penerimaan tambahan siswa di 21 SMA/SMK di Kota Pekanbaru.
Sementara, terdapat 6 SMA/ SMK Negeri di Pekanbaru yang tidak melakukan penambahan di luar sistem PPDB karena belum memenuhi kuota PPDB hingga batas akhir penerimaan.
Adalah SMA Negeri 1 Kota Pekanbaru yang menjadi pemegang rekor terbanyak siswa 'jalur langit' tahun ini. SMA Negeri 1 yang dikenal sebagai sekolah favorit ini mencatatkan penambahan siswa diduga sebanyak 152 siswa.
Pada saat penerimaan PPDB, SMA Negeri 1 hanya menetapkan kuota sebanyak 285 siswa. Namun setelah penutupan sistem pendataan nasional terpadu data pokok pendidikan (Dapodik), total siswa yang tercatat menjadi 437 siswa.
Untuk kategori SMK Negeri, pemegang rekor penambahan siswa 'jalur langit' adalah SMK Negeri 4 Kota Pekanbaru dengan tambahan sebanyak 93 siswa. Sekolah yang berada di Purwodadi Panam ini, pada saat PPDB 2024 menetapkan kuota sebanyak 534 siswa. Namun setelah Dapodik ditutup, jumlah siswanya berubah menjadi 627 siswa.
Hal menarik lainnya, berdasarkan data Kemdikbud, dari total 19 SMA Negeri di Kota Pekanbaru, ternyata masih ada 4 SMA Negeri yang belum memenuhi kuota pada saat penutupan PPDB 2024. Keempat sekolah itu semestinya masih bisa menampung sebanyak 92 siswa yang masing-masing tersebar di SMA Negeri 13, SMA Negeri 16, SMA Negeri 17 dan SMA Negeri 19.
Misalnya SMA Negeri 16 Kota Pekanbaru. Pada saat PPDB, sekolah ini menetapkan kuota sebanyak 276 siswa. Setelah tutup Dapodik, SMA Negeri 16 hanya mencatatkan 209 siswa, artinya masih terdapat kekurangan 67 siswa.
Sementara itu, dari 8 SMK Negeri di Kota Pekanbaru, terdapat 2 sekolah SMK Negeri yang belum memenuhi kuota pada saat penutupan PPDB 2024. Hingga saat tutup dapodik, 2 sekolah tersebut, semestinya masih bisa menampung sebanyak 88 siswa yang masing-masing tersebar di SMK Negeri 3 dan SMK Negeri 8 kota Pekanbaru.
Uniknya, SMK Negeri 3 yang juga masih berada di tengah Kota Pekanbaru, ternyata sepi peminat. Hal tersebut dibuktikan, tidak penuhnya kuota PPDB di sekolah tersebut. SMK Negeri 3 menetapkan kuota sebanyak 488 siswa. Setelah tutup Dapodik, SMK Negeri 3 hanya mencatatkan memerima sebanyak 473 siswa. Artinya masih terdapat kekurangan siswa sebanyak 15 siswa, dan begitu juga SMK Negeri 8 masih mempunyai bangku untuk 73 siswa.
Terjadinya penambahan siswa di luar mekanisme PPDB Online mencapai ribuan orang ini memicu tanda tanya besar. Apakah penambahan kuota siswa bisa diutak-atik setelah berakhirnya proses PPDB Online?
Dan jika kuota PPDB Online bisa diubah, apakah kebijakan itu hanya berlaku untuk kelompok tertentu dan akses bagi masyarakat lain ditutup? Apakah siswa 'jalur langit' hanya diberikan kepada orang-orang tertentu dan berpotensi ada transaksi dan intervensi di dalamnya?
Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Panitia PPDB Online 2024 telah berusaha dikonfirmasi oleh media ini. Plt Kadis Pendidikan Riau Edi Rusma Dinata tidak memberikan respon. Sejumlah kepala sekolah SMA Negeri juga sudah dimintai penjelasan, namun tak menggubris.
Berikut data tambahan siswa SMA Negeri di Kota Pekanbaru yang diterima di luar mekanisme PPDB Online 2024:
SMA Negeri 1 Pekanbaru
Kuota PPDB: 285 siswa
Data Kemdikbud: 437 siswa
Penerimaan di Luar PPDB: 152 Siswa
SMA Negeri 2 Pekanbaru
Kuota PPDB: 257 siswa
Data Kemdikbud: 389 siswa
Penerimaan di Luar PPDB: 114 siswa
SMA 3 Pekanbaru
Kuota PPDB: 383 siswa
Data Kemdikbud: 426 siswa
Penerimaan di Luar PPDB: 43 siswa
SMA Negeri 4 Pekanbaru
Kuota PPDB: 345 siswa
Data Kemdikbud: 376 siswa
Penerimaan di Luar PPDB: 31 siswa
SMA Negeri 5 Pekanbaru
Kuota PPDB: 344 siswa
Data Kemdikbud: 489 siswa
Penerimaan di Luar PPDB: 145 siswa
SMA Negeri 6 Pekanbaru
Kuota PPDB: 297 siswa
Data Kemdikbud: 325 siswa
Penerimaan di Luar PPDB: 28 siswa
SMA Negeri 7 Pekanbaru
Kuota PPDB: 237 siswa
Data Kemdikbud: 261 siswa
Penerimaan di Luar PPDB: 24 siswa
SMA Negeri 8 Pekanbaru
Kuota PPDB: 411 siswa
Data Kemdikbud: 487 siswa
Penerimaan di Luar PPDB: 76 siswa
SMA Negeri 9 Pekanbaru
Kuota PPDB: 271 siswa
Data Kemdikbud: 379 siswa
Penerimaan di Luar PPDB: 108 siswa
SMA Negeri 10 Pekanbaru
Kuota PPDB: 385 siswa
Data Kemdikbud: 432 siswa
Penerimaan di Luar PPDB: 47 siswa
SMA Negeri 11 Pekanbaru
Kuota PPDB: 347 siswa
Data Kemdikbud: 365 siswa
Penerimaan di Luar PPDB: 18 siswa
SMA Negeri 12 Pekanbaru
Kuota PPDB: 412 siswa
Data Kemdikbud: 479 siswa
Penerimaan di Luar PPDB: 67 siswa
SMA Negeri 13 Pekanbaru
Kuota PPDB: 204 siswa
Data Kemdikbud: 188 siswa
SMA Negeri 14 Pekanbaru
Kuota PPDB: 379 siswa
Data Kemdikbud: 429 siswa
Penerimaan di Luar PPDB: 50 siswa
SMA Negeri 15 Pekanbaru
Kuota PPDB: 205 siswa
Data Kemdikbud: 251 siswa
Penerimaan di Luar PPDB: 46 siswa
SMA Negeri 16 Pekanbaru
Kuota PPDB: 279 siswa
Data Kemdikbud: 209 siswa
SMA Negeri 17 Pekanbaru
Kuota PPDB: 210 siswa
Data Kemdikbud: 208 siswa
SMA Negeri 18 Pekanbaru
Kuota PPDB: 104 siswa
Data Kemdikbud: 109 siswa
Penerimaan di Luar PPDB: 5 siswa
SMA Negeri 19 Pekanbaru
Kuota PPDB: 29 siswa
Data Kemdikbud: 202 siswa
Berikut data tambahan siswa SMK Negeri di Kota Pekanbaru yang diterima di luar mekanisme PPDB Online 2024:
SMK Negeri 1 Pekanbaru
Kuota PPDB: 417 siswa
Data Kemdikbud: 428 siswa
Penerimaan di Luar PPDB: 11 siswa
SMK Negeri 2 Pekanbaru
Kuota PPDB: 824 siswa
Data Kemdikbud: 901 siswa
Penerimaan di Luar PPDB: 77 siswa
SMK Negeri 3 Pekanbaru
Kuota PPDB: 488 siswa
Data Kemdikbud: 473 siswa
SMK Negeri 4 Pekanbaru
Kuota PPDB: 534 siswa
Data Kemdikbud: 627 siswa
Penerimaan di Luar PPDB: 93 siswa
SMK Negeri 5 Pekanbaru
Kuota PPDB: 554 siswa
Data Kemdikbud: 591 siswa
Penerimaan di Luar PPDB: 37 siswa
SMK Negeri 6 Pekanbaru
Kuota PPDB: 535 siswa
Data Kemdikbud: 543 siswa
Penerimaan di Luar PPDB: 8 siswa
SMK Negeri 7 Pekanbaru
Kuota PPDB: 571 siswa
Data Kemdikbud: 604 siswa
Penerimaan di Luar PPDB: 33 siswa
SMK Negeri 8 Pekanbaru
Kuota PPDB: 288 siswa
Data Kemdikbud: 215 siswa. (R-03/KB-02)
