Inilah Harta Kekayaan 3 Pjs Bupati dan Walikota di Riau yang Memimpin Daerah 'Berminyak', Pilihan Mendagri 'Diimpor' dari Pusat
Ketiga pejabat instansi vertikal yang ditunjuk Mendagri Tito Karnavian menjadi Pjs bupati dan walikota di Riau. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Sebanyak enam kabupaten/ kota di Riau saat ini pemerintahannya dikendalikan oleh Pejabat Sementara (Pjs) bupati dan wali kota. Keenam daerah tersebut yakni Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Kuantan Singingi.
Dari enam Pjs kepala daerah tersebut, tiga di antaranya didatangkan dari instansi vertikal pemerintah pusat. Ketiganya ditunjuk berdasarkan pilihan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Mereka adalah Pjs Bupati Siak, Indra Purnama yang memiliki jabatan defenitif sebagai Kepala Biro Keuangan, Umum dan Humas di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Kemudian, Pjs Bupati Bengkalis, Akhmad Sudirman Tavipiyono. Akhmad saat ini merupakan Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dafdukcapil) pada Ditjen Dukcapil di Kemendagri.
Sementara, Pjs Wali Kota Dumai ditunjuk Fahsul Falah yang saat ini menduduki jabatan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik di Kemendagri.
Pelantikan para Pjs bupati dan wali kota telah dilakukan pada Selasa, 24 September 2024. Itu artinya mereka telah bertugas sejak sebulan lalu.
Penunjukkan para Pjs kepala daerah tersebut berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-3795 Tahun 2024 tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati dan Penjabat Sementara Wali Kota di Provinsi Riau.
Entah kebetulan atau karena ada pertimbangan lain, ketiga Pjs yang berasal dari pejabat pemerintah pusat itu, ditugaskan memimpin daerah 'berminyak'.
Misalnya saja Kabupaten Bengkalis yang mendapat dana bagi hasil (DBH) minyak bumi terbesar di Riau. Ladang minyak Blok Rokan yang terluas memang berada di Kabupaten Bengkalis.
Kabupaten Siak juga memiliki kekayaan minyak bumi yang cukup potensial. Bahkan, BUMD Pemkab Siak yang bernama PT Bumi Siak Pusako, sejak 9 Agustus 2022 lalu dipercaya untuk mengelola CPP Blok.
Sementara, Kota Dumai dikenal sebagai pelabuhan ekspor internasional. Dari kota ini, minyak bumi yang diisap dari perut bumi Riau dikirim ke sejumlah kawasan. Tak hanya minyak bumi, pelabuhan Kota Dumai juga menjadi pintu ekspor minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia.
Jadi, tak salah jika ketiga daerah itu dijuluki sebagai kota minyak alias kota 'berminyak' yang memiliki potensi ekonomi besar.
Lantas, berapa harta kekayaan ketiga Pjs bupati dan wali kota pilihan Mendagri yang ditempatkan di daerah berminyak di Riau itu?
Kekayaan Pjs Bupati Siak, Indra Purnama
Indra Purnama memiliki jabatan defenitif Kepala Biro Keuangan, Umum dan Humas di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Ia melaporkan harta kekayaannya terakhir kali pada 19 Maret 2024 lalu.
Dalam dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetornya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indra Purnama melaporkan dirinya memiliki sebanyak 5 aset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kota Depok dan Bogor. Adapun nilai aset tanah dan bangunan miliknya mencapai Rp 1,02 miliar.
Indra mengoleksi dua unit mobil yakni Nissan Juke dan Mitsubishi Pajero serta satu unit sepeda motor. Koleksi garasinya ini bernilai Rp 355,6 miliar.
Ia juga memiliki harta bergerak lain senilai Rp 60,7 juta. Sementara, kepemilikan uang kas dan setara kas yang ia laporkan sebesar Rp 1,57 miliar.
Total kekayaan Indra Purnama yang dilaporkan ke KPK sebesar Rp 3,01 miliar.
Kekayaan Pjs Bupati Bengkalis, Akhmad Sudirman Tavipiyono
Akhmad saat ini merupakan Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dafdukcapil) pada Ditjen Dukcapil di Kemendagri. Ia melaporkan harta kekayaannya terakhir kali pada 19 Maret 2024 lalu.
Dalam LHKPN-nya, Akhmad mengaku memiliki 5 bidang tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp 3,3 miliar. Lokasi aset tanah dan bangunan miliknya berada di Kota Depok, Bogor dan Kebumen.
Akhmad mengoleksi satu mobil yakni Toyota Yaris produksi tahun 2020. Selain itu, ia juga memiliki dua unit sepeda motor. Nilai aset kendaraannya ini mencapai Rp 164,5 miliar.
Selain itu, ia juga memiliki kekayaan dalam bentuk harta bergerak lainnya senilai Rp 325 juta.
Sementara kepemilikan uang kas dan setara kas yang dilaporkan Akhmad hanya sebesar Rp 152,7 juta.
Namun ia masih memiliki kekayaan dalam bentuk harta lainnya senilai Rp 190 juta.
Total kekayaan Akhmad yang dilaporkan ke KPK sebesar Rp 4,1 miliar.
Kekayaan Pjs Wali Kota Dumai, Fahsul Falah
Fahsul saat ini merangkap jabatan sebagai Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik di Kemendagri. Ia melaporkan harta kekayaannya terakhir kali pada 26 Maret 2024 lalu.
Dalam dokumen LHKPN-nya, Fahsul menyatakan dirinya memiliki aset sebanyak 10 bidang tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp 3,2 miliar.
Fahsul mengoleksi dua unit mobil jenis Honda minibus dan Daihatsu Jeep. Selain itu ia juga memiliki satu unit sepeda motor. Nilai hartanya dalam bentuk kendaraan sebesar Rp 275 juta. Selain itu, ia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 46 juta.
Adapun kepemilikan uang kas dan setara kas yang dilaporkan Fahsul hanya sebesar Rp 147 juta.
Total harta kekayaan Fahsul sebesar Rp 3,67 miliar. (R-03)
