Ini Penempatan 13 Anggota DPR RI Asal Riau, 3 Orang Duduk di Komisi III Bidang Hukum
Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah terbentuk. Foto : SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Sebanyak 13 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI daerah pemilihan Riau telah menempati keanggotaan dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Mereka terdistribusi dalam beberapa komisi yang membidangi urusan tertentu di DPR.
Dalam Pileg DPR RI 2024 lalu, Provinsi terbagi atas dua daerah pemilihan (Dapil), yakni Dapil Riau I meliputi Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Ada sebanyak 7 anggota DPR dari Dapil Riau I.
Sementara Dapil Riau II meliputi Kabupaten Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Dari Dapil ini, 6 orang anggota DPR telah terpilih dan dilantik.
Komisi merupakan AKD di DPR memiliki tugas sebagai mitra kerja dan menjalankan fungsi pengawasan, legislasi serta budgeting pada kementerian/badan/lembaga negara.
Dari 13 anggota DPR RI asal Riau, Sahidin dari Fraksi PAN ditempatkan di Komisi II. Komisi ini memiliki fokus utama pada urusan Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur.
Adapun mitra kerjanya: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Sementara itu, terdapat 3 anggota DPR RI asal Riau yang duduk di Komisi III, yakni Yulisman dari (Fraksi Golkar), Dewi Juliani (Fraksi PDI Perjuangan) dan M Rahul (Gerindra).
Komisi III DPR berkaitan dengan penegakan hukum.
Mitra kerjanya yakni: Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi pada periode ini ditempatkan di Komisi V menangani urusan infrastruktur dan perhubungan.
Mitra kerja Komisi V antara lain: Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Sementara, Hendry Munief dari Fraksi PKS ditempatkan oleh partainya di Komisi VII terkait Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi.
Mitra kerjanya adalah: Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Legislator Partai Demokrat, Achmad ditempatkan di Komisi VIII, terkait urusan sosial, keagamaan, serta pemberdayaan perempuan dan anak.
Mitra utamanya adalah: Kementerian Agama Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Di Komisi IX, ada srikandi Partai Golkar Maharani. Komisi IX DPR terkait urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Mitra kerjanya meliputi: Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/KBP2MI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan Badan Gizi Nasional.
Anggota DPR Karmila Sari (Fraksi Golkar) mendapat penugasan di Komisi X, menangani bidang pendidikan, olahraga dan sains teknologi.
Mitra kerjanya yakni: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Di Komisi XII DPR, ada dua anggota DPR RI Dapil Riau yang mendapat penugasan. Yakni Iyeth Bustami (Fraksi PKB) dan Muhamad Rohid (Fraksi Gerindra).
Komisi XII DPR RI menangani urusan lingkungan hidup dan investasi.
Mitra kerjanya yakni: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Di Komisi XIII ditempati dua orang anggota DPR RI Dapil Riau, yakni Mafirion (Fraksi PKB) dan Siti Aisyah (Fraksi PDI Perjuangan).
Komisi XIII DPR RI bertugas menangani reformasi regulasi dan hak asasi manusia (HAM).
Mitra kerjanya yakni: Kementerian Hukum Kementerian HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sekretariat Jenderal DPD RI, Sekretariat Jenderal MPR RI dan Kantor Staf Presiden (KSP). (R-04)
