Dimulai Tahun 2025, Perbaikan Sejumlah Pelabuhan di Kepulauan Meranti Gunakan Anggaran DAK Rp 8,5 Miliar
Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti dan Kepala Bidang Sapras saat melaksanakan rapat beberapa waktu lalu. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, melalui Dinas Perhubungan (Dishub), akan segera melaksanakan perbaikan sejumlah pelabuhan yang saat ini mengalami kerusakan berat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi laut, yang menjadi jalur utama bagi masyarakat kepulauan.
Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti, Agusyanto Bakar, mengungkapkan bahwa anggaran perbaikan ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025, khususnya pada bidang Transportasi Perairan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan, dengan total dana sebesar Rp 8.559.840.000.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk rehabilitasi pelabuhan penumpang di Tanjung Samak, pembangunan fasilitas di Pelabuhan kapal roll on - roll off (Ro-Ro) Insit di Kecamatan Tebingtinggi Barat, serta Pelabuhan Ro-Ro Pecah Buyung di Kecamatan Rangsang Barat. Selain itu, pelabuhan di Desa Meranti Bunting juga akan direhabilitasi.
Agusyanto menjelaskan, bahwa pelabuhan-pelabuhan yang diusulkan untuk perbaikan ini sudah dalam kondisi memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan segera. Menurutnya, kondisi saat ini bukan hanya mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga membahayakan keselamatan penumpang dan barang yang diangkut.
"Melihat kondisi pelabuhan yang rusak parah seperti ini, tidak bisa dibiarkan terlalu lama, karena sangat membahayakan keselamatan. Apalagi, pelabuhan merupakan satu-satunya akses bagi masyarakat Kepulauan Meranti untuk berinteraksi dengan dunia luar," ujar Agusyanto.
Langkah perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran transportasi laut, serta mendukung aktivitas ekonomi di daerah sentra produksi pangan yang bergantung pada infrastruktur pelabuhan yang memadai. Pemerintah berharap, perbaikan ini akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi mobilitas dan perekonomian masyarakat di Kepulauan Meranti.
Lebih lanjut Kepala Dinas Perhubungan, Agusyanto menjelaskan rehabilitasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menyediakan pelabuhan yang representatif bagi masyarakat.
Hal ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan infrastruktur transportasi di wilayah tersebut, terutama dalam menjaga kelancaran akses transportasi antar pulau.
"Pemerintah menilai interkonektivitas akan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan menambah potensi pendapatan asli daerah. Dengan adanya pelabuhan yang representatif diharapkan dapat memperlancar arus transportasi laut di Kepulauan Meranti," kata Agusyanto.
Sementara itu Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan, Ade Juliansyah Putra, menjelaskan anggaran rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Tanjung Samak dianggarkan dengan Pagu anggaran sebesar Rp4 miliar.
Meskipun pelabuhan tersebut baru selesai dilakukan renovasi pada tahun 2023 silam, namun perlu ada perbaikan lanjutan. Ini dilakukan karena masih ada beberapa bagian struktur pelabuhan yang membutuhkan penanganan. Anggaran sebesar Rp4 miliar yang disiapkan difokuskan untuk menyelesaikan rehabilitasi pada struktur trestel dan ruang tunggu.
"Pekerjaan rehabilitasi di Pelabuhan Tanjung Samak kita tuntaskan pada 2025. Masih ada kerusakan berat pada struktur trestel dan ruang tunggu yang belum selesai pada pengerjaan 2023 lalu. Tahun ini, kami akan fokus pada perbaikan struktur dengan metode Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP), bahan yang pertama kali digunakan di Provinsi Riau," ungkap Ade.
Metode CFRP ini dipilih karena mampu meningkatkan kapasitas struktur dalam menahan geseran, lenturan, serta meningkatkan daktilitas struktur. Selain itu, CFRP juga memiliki ketahanan tinggi terhadap korosi yang sering terjadi di area laut, sehingga diharapkan dapat memperkuat struktur pelabuhan dalam jangka panjang.
Ade merinci bahwa perbaikan akan difokuskan pada area bawah trestel, termasuk balok melintang, memanjang, dan kepala tiang. Sementara itu, area perbaikan ringan akan mencakup plat lantai dan ruang tunggu.
"Proses perbaikannya akan melibatkan penggantian beton dan tulang yang rusak, kemudian dilapisi dengan epoxy untuk melindungi dari korosi. Setelah itu, akan dilakukan grouting dan wrapping menggunakan beberapa lapisan CFRP, yang dilapisi lagi dengan pelindung beton. Metode ini tidak hanya mudah diterapkan di lapangan, tetapi juga memungkinkan pelabuhan tetap berfungsi selama pelaksanaan perbaikan," jelasnya.
Selanjutnya pelabuhan yang akan dilaksanakan rehabilitasi adalah Pelabuhan Meranti Bunting di Kecamatan Merbau, yang sejak dibangun belum pernah mendapatkan perbaikan.
Ade Juliansyah Putra menjelaskan, bahwa pelabuhan ini akan mendapatkan kucuran DAK dengan pagu anggaran sebesar Rp1,387 miliar. Rehabilitasi ini meliputi perbaikan sedang dan ringan, seperti pergantian struktur atas pelabuhan serta penambahan aksesoris pelabuhan untuk meningkatkan fungsionalitasnya.
"Untuk pertama kalinya, Pelabuhan Meranti Bunting akan direhabilitasi. Ini adalah perbaikan sedang yang mencakup pergantian struktur atas dan penambahan aksesoris pelabuhan lainnya untuk meningkatkan fasilitas yang ada," ungkap Ade.
Selain itu, Ade juga menyoroti rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Roro Alai Insit dan Pecah Buyung, yang akan dilaksanakan dengan total anggaran sebesar Rp3,167 miliar. Perbaikan pada Pelabuhan Roro ini akan difokuskan pada kerusakan ringan hingga sedang di sisi darat pelabuhan, termasuk bangunan gedung serta penambahan fasilitas penunjang.
"Perbaikan pada Pelabuhan Roro Alai Insit mencakup rehabilitasi bangunan gedung dan penambahan fasilitas seperti jembatan timbang, yang sangat diperlukan untuk mengontrol tonase kendaraan. Ini penting mengingat tahun depan, aktivitas kendaraan dari dan ke Selatpanjang-Tanjung Buton akan dibuka," jelasnya.
Rehabilitasi ini diharapkan dapat mendukung kelancaran transportasi dan memperkuat aksesibilitas bagi masyarakat di Kepulauan Meranti, khususnya dalam menghadapi peningkatan aktivitas transportasi pada 2025. (R-01)
