Berkali-kali Sebut Mau Pensiun, Nyatanya Luhut Panjaitan Dilantik Prabowo Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (21/10/2024). Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Berkali-kali menyebut akan pensiun dari pemerintahan, nyatanya mantan Menko Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan justru mendapat jabatan baru dari Presiden Prabowo Subianto. Ia resmi dilantik menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (21/10/2024).
Pelantikan Luhut Panjaitan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 139/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Luhut diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelantikan Luhut berlangsung bersamaan dengan pelantikan 48 orang menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ungkap Prabowo diikuti oleh para menteri yang dilantik.
Sebelumnya, dalam beberapa kali kesempatan Luhut Pandjaitan mengungkapkan bahwa dirinya tidak lagi memiliki keinginan untuk menjadi menteri, jika ditawari oleh presiden terpilih pada Pemilu 2024. Ia mengaku tidak mendapatkan restu dari sang istri, Devi Simatupang. Namun, ia mengaku bersedia, jika diminta hanya untuk memberikan saran oleh Presiden yang terpilih nantinya.
“Nggak, kalau saya jadi menteri cukup lah. Istri saya sudah tidak setuju saya menteri lagi. Kalau beri saran-saran iya,” ucap Luhut, pada 14 Februari 2024 lalu.
Sebelumnya, Luhut juga mengatakan dirinya enggan menjadi pejabat publik setelah 2024.
“Istri saya bilang, ‘Pah, kamu kalau sudah selesai jangan lagi jadi menteri-menteri ya, cape gua’. Saya bilang, yes, 2024 kita selesai, enggak mau lagi,” kata Luhut dalam podcast Deddy Corbuzier, pada Selasa, 6 Juli 2021.
Luhut menyampaikan, setiap orang harus mengetahui kapan dirinya mesti berhenti. Namun, semua orang berambisi harus menjadi presiden agar bisa mengabdi.
“Ngapain mesti jadi presiden. Bisa ngabdi apa saja. Kalau engga jadi presiden langsung mati?” ujarnya.
Tak hanya itu, Luhut juga pernah menyampaikan dirinya telah berjanji kepada sang istri untuk tak lagi menjabat sebagai menteri saat masa kepemimpinannya berakhir pada 2024. Janji itu ia ungkapkan dalam momentum hari ulang tahun Devi yang ke-71 tahun, pada 16 Oktober 2020.
“Saya pernah berjanji padanya (Devi) bahwa selesai masa jabatan saya di 2024 nanti,” kata Luhut, pada 16 Oktober 2024.
Selain melantik Luhut, Prabowo juga melantik sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta Kepala Badan Intelijen Negara.
Berikut daftar pejabat yang dilantik Prabowo hari ini:
1. Budi Gunawan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2.Yusril Ihza Mahendra, sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
3. Airlangga Hartarto, sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Pratikno, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
6. Abdul Muhaimin Iskandar, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. Zulkifli Hasan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan;
8. Prasetyo Hadi, sebagai Menteri Sekretaris Negara;
9. Muhammad Tito Karnavian, sebagai Menteri Dalam Negeri;
10. Sugiono, sebagai Menteri Luar Negeri;
11. Sjafrie Sjamsoeddin, sebagai Menteri Pertahanan;
12. Nasaruddin Umar, sebagai Menteri Agama;
13. Supratman Andi Agtas, sebagai Menteri Hukum;
14. Natalius Pigai, sebagai Menteri Hak Asasi Manusia;
15. Agus Andrianto, sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
16. Sri Mulyani Indrawati, sebagai Menteri Keuangan;
17. Abdul Mu’ti, sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Satryo Soemantri Brojonegoro, sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
19. Fadli Zon, sebagai Menteri Kebudayaan;
20. Budi Gunadi Sadikin, sebagai Menteri Kesehatan;
21. Saifullah Yusuf, sebagai Menteri Sosial;
22. Yassierli, sebagai Menteri Ketenagakerjaan;
23. Abdul Kadir Karding, sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
24. Agus Gumiwang Kartasasmita, sebagai Menteri Perindustrian;
25. Budi Santoso, sebagai Menteri Perdagangan;
25. Bahlil Lahadalia, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
27. ody Hanggodo, sebagai Menteri Pekerjaan Umum;
28. Maruarar Sirait, sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
29. Yandri Susanto, sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
30. M. Iftitah Sulaiman, sebagai Menteri Transmigrasi;
31. Dody Purwagandhi, sebagai Menteri Perhubungan;
32. Meutya Viada Hafid, sebagai Menteri Komunikasi dan Digital;
33. Andi Amran Sulaiman, sebagai Menteri Pertanian;
34. Raja Juli Antoni, sebagai Menteri Kehutanan;
35. Sakti Wahyu Trenggono, sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan;
36. Nusron Wahid, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
37. Rachmat Pambudy, sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
38. Rini Widyantini, sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
39. Erick Thohir, sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara
40. Wihaji, sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN;
41. Hanif Faisol Nurofiq, sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
42. Rosan Perkasa Roeslani, sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
43. Budi Arie Setiadi, sebagai Menteri Koperasi;
44. Maman Abdurahman, sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
45. Widianti Putri, sebagai Menteri Pariwisaata
46. Teuku Riefky Harsya, sebagai Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
47. Arifatul Choiri Fauzi, sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
48. Ario Bimo Nandito Ariotedjo, sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga;
49. Sanitiar Burhanuddin, sebagai Jaksa Agung;
50. Muhammad Herindra, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara;
51. AM Putranto, sebagai Kepala Staf Kepresidenan;
52. Hasan Nasbi, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden;
53. Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. (R-03)
