2 Tersangka Korupsi Dana Bencana BPBD Siak Ditahan Kejaksaan
Tim Jaksa Penyidik melimpahkan tersangka dugaan korupsi dana penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2022 ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Foto : SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Tim Jaksa Penyidik melimpahkan tersangka dugaan korupsi dana penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2022 ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Kasus ini melibatkan tersangka Alzukri dan Budiman. Alzukri merupakan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Siak tahun 2022, dan Budiman, Direktur CV BDK sebagai pihak penyedia.
Kepala Kejaksaan Negeri Siak Moch Eko Joko Purnomo, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Muhammad Juriko Wibisono mengatakan kedua tersangka diserahkan ke JPU, Senin (14/10/2024).
"Pada tahap II, juga dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap kedua tersangka, dan mereka dinyatakan sehat," jelas Juriko, Selasa (15/10/2024).
Dalam kesempatan tersebut, JPU melakukan penahanan terhadap keduanya selama 20 hari ke depan di Rutan Mapolsek Koto Gasib. Tim JPU kini tengah menyiapkan administrasi pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, termasuk surat dakwaan.
"Dalam waktu dekat, berkas perkara akan kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru untuk diperiksa dan disidangkan," tambah Juriko.
Kedua tersangka diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan alat dan perlengkapan untuk BPBD. Keduanya dituduh melakukan pembelian barang tanpa melalui prosedur yang benar, yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp1,1 miliar.
Kaharuddin, Kepala Pelaksana BPBD Siak, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Penanganan perkaranya lebih dulu dilimpahkan ke Tim JPU untuk disidangkan.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 dan Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001, serta Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (R-03)
