Pj Gubernur Riau Rahman Hadi Soroti Keras Minimnya Realisasi APBD 2024 Kabupaten/Kota: Bengkalis Baru 39 Persen!
Penjabat Gubernur Riau, Rahman Hadi. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Penjabat Gubernur Riau, Rahman Hadi menyoroti secara tegas masih minimnya Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 sejumlah kabupaten/ kita di Provinsi Riau. Secara khusus, sorotan diberikan ke Pemkab Bengkalis yang baru merealisasikan APBD 2024 hanya sebesar 39,94 persen.
Capaian realisasi tersebut dinilai cukup rendah, karena tahun anggaran murni akan berakhir pada 30 September 2024. Di sisi lain, deadline pengesahan APBD Perubahan 2024 hanya tersisa 6 hari lagi.
Rendahnya realisasi APBD 2024 Kabupaten/Kota itu menjadi tugas alias 'PR' khusus yang diberikan kepada 6 Penjabat Sementara (Pjs) Bupati dan Wali Kota yang dilantik pada Selasa (24/9/2024) siang tadi.
"Meski Penjabat Sementara Bupati/ Wali Kota bertugas hanya sekitar dua bulan, namun harus segera melaksanakan monitoring APBD 2024, batas waktunya pada 30 September," kata Rahman Hadi dalam arahannya kepada 6 Pjs kepala daerah yang dilantik di Balai Serindit, Kompleks Gubernuran Riau.
Adapun keenam Pjs Bupati dan Wali Kota yang dilantik yakni Indra Purnama sebagai Pjs Bupati Siak, Roni Rakhmat sebagai Pjs Bupati Kepulauan Meranti, Jhon Armedi Pinem menjadi Pjs Bupati Pelalawan, Sri Sadono Mulyanto diplot menjadi Pjs Bupati Kuantan Singingi, Akhmad Sudirman Tavipiyono sebagai Pjs Bupati Bengkalis serta .R Fahsul Falah menjadi Pjs Wali Kota Dumai.
Dalam arahannya, Rahman Hadi membacakan satu per satu realisasi APBD 2024 keenam daerah tersebut. Yakni, realisasi APBD Kabupaten Siak 2024 sebesar 52,24 persen, Kabupaten Kepulauan Meranti 50,06 persen, Pelalawan 44,76 persen, Kuansing 49,56 persen dan Kota Dumai sebesar 56,66 persen.
"Kabupaten Bengkalis, baru 39,94 persen. Ini harus menjadi perhatian kita," kata Rahman Hadi memberikan penekanan.
Diketahui, besaran APBD Bengkalis 2024 mencapai Rp 4,1 triliun. Angka itu merupakan APBD terbesar di antara 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau.
Rahman Hadi juga menyinggung belum diterimanya draft APBD Perubahan 2024 sejumlah daerah. Yakni Kabupaten Siak, Kepulauan Meranti, Pelalawan dan Kuansing.
"Pemprov Riau sampai hari ini belum menerima draft APBD perubahan untuk dievaluasi. Ini adalah tugas dari Pjs yang dilantik hari ini," tegas Rahman Hadi.
Ia mengingatkan batas waktu pengesahan APBD Perubahan yang berakhir pada 30 September 2024, tinggal hitungan hari.
"Untuk itu saya meminta kepada saudara Pjs Bupati dan Pjs Wali Kota yang dilantik agar dapat memastikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD melakukan pembahasan APBD Perubahan 2024. Begitu juga dengan persiapan tahapan APBD 2025 untuk segara difasilitasi," kata Rahman Hadi yang juga menjabat Sekretaris Jenderal DPD RI.
Ia juga mengingatkan kembali kepada para Pjs Bupati dan Wali Kota yang dilantik untuk memastikan jalannya roda pemerintahan di kabupaten dan kota yang dipimpin terlaksana dengan baik.
"Pjs Bupati dan Pjs Wali Kota diwajibkan tidak memihak di Pilkada, dan memastikan netralitas ASN," kata Rahman Hadi.
3 Pjs Kepala Daerah Berasal dari Kemendagri
Pelantikan sebanyak 6 Pjs Bupati dan Pjs Wali Kota dilakukan berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-3795 Tahun 2024 tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati dan Penjabat Sementara Wali Kota di Provinsi Riau. Penunjukkan Pjs kepala daerah karena para bupati dan wali kota defenitif setempat cuti di luar tanggungan lantaran menjadi kontestan Pilkada 2024.
Adapun komposisi 6 Pjs kepala daerah tersebut, tiga di antaranya berasal dari pemerintah pusat (Kemendagri) dan 3 lainnya merupakan pejabat eselon dua Pemprov Riau.
Berdasarkan penelusuran SabangMerauke News, Akhmad Sudirman Tavipiyono yang ditunjuk menjadi Pjs Bupati Bengkalis, saat ini merupakan Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.
Sementara T.R Fahsul Falah yang ditunjuk menjadi Pjs Wali Kota Dumai, saat ini bertugas sebagai Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri.
Indra Purnama yang diangkat menjadi Pjs Bupati Siak merupakan Kepala Biro Keuangan, Umum dan Hubungan Masyarakat pada pada Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kemendagri.
Roni Rakhmat yang ditunjuk menjadi Pjs Bupati Kepulauan Meranti saat ini masih bertugas sebagai Kepala Dinas Pariwisata Pemprov Riau.
Jhon Armedi Pinem dipercaya sebagai Pjs Bupati Pelalawan merupakan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau. Ia merupakan akademisi Universitas Riau (Unri) yang mengajar di Fakultas Teknik.
Jhon Pinem meraih gelar doktor dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Salah satu karyanya yakni terlibat aktif dalam percepatan Participating Interest (PI) 10 persen Blok Rokan, sewaktu dirinya masih bertugas sebagai Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setdaprov Riau. Dengan tuntasnya PI Blok Rokan, jajaran pemerintah daerah di Riau mendapat durian runtuh yakni dana segar sebesar Rp 3,5 triliun dalam kurun dia tahun pengelolaan Blok Rokan oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sejak 2021 silam.
Sementara Sri Sadono Mulyanto yang mendapat amanah menjadi Pjs Bupati Kuantan Singingi merupakan Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Riau.
Keenam Pj Kepala Daerah tersebut akan bertugas sekitar 70 hari, usai kampanye Pilkada selesai. Sementara, keenam kepala daerah petahana yang berlaga di Pilkada 2024 telah mengajukan cuti dan dilarang menggunakan fasilitas jabatan. (R-03)
