Sekolah di Inhil Diduga Marak Lakukan Pungli, Wali Murid Minta Dinas Pendidikan Hingga KPK Usut Tuntas
Dugaan adanya pungutan berlebih di beberapa sekolah negeri di Kabupaten Indragiri Inhil. Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Dugaan maraknya pungutan biaya tak resmi di beberapa sekolah dasar negeri (SDN) hingga menengah di Kabupaten Indragiri Hilir kembali dikeluhkan para orang tua murid.
Keluhan ini disebabkan banyaknya biaya pendidikan yang harus dibayarkan. Mulai dari perlengkapan sekolah hingga pembayaran uang seragam dan pembelian buku paket pelajaran serta lembaran kerja siswa (LKS).
Salah seorang wali murid yang ingin identitasnya disamarkan, meminta agar Dinas Pendidikan kabupaten dan provinsi segera turun tangan.
"Ku minta Dinas Pendidikan kabupaten dan provinsi turun tangan langsung liat kondisi sekolah di lnhil ni, kalau perlu KPK turunkan," ucapnya dengan nada kesal, Kamis (19/9/2024).
Kekesalan itu memuncak disebabkan pungutan biaya yang terjadi sejak 10 tahun silam tanpa adanya perbaikan yang berarti.
"Bayangkanlah dari sekolah SD sampai anak sekolah SMA sekarang semuanya duit. Ada teros yang di bayar, mulai duit baju lah (Seragam Sekolah-Red) , iuran kas lah, duit LKS lah, duit buku paket pelajaran lah sampai tetek bengek lainnya pun duit," keluhnya.
Ia mengatakan heran, terkait pungutan biaya pendidikan itu hanya terjadi pada sekolah-sekolah yang memiliki dana bantuan operasional sekolah (BOS) cukup besar, terutama pada sekolah-sekolah yang berada di dalam Kota Tembilahan.
"Ku tanya sama kawan di kampung tak pulak ada pungutan macam-macam padahal muridnya sedikit. di Tembilahan ni kalau tak punya duit belebih jangan coba nak nyekolahkan anak yang mantap, pening nanti," pungkasnya.
Persolan klasik ini terus terjadi dari tahun ke tahun sehingga membuat wali murid seolah pasrah dan tak berdaya. Diketahui, sekolah milik pemerintah itu setiap tahunnya terus menerima aliran dana BOS yang cukup besar bahkan miliaran rupiah. (R-03)
