Logistik Pilkada di Pelosok Jadi Prioritas, KPU Riau Petakan Hambatan Geografis Daerah
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, akan mengupayakan pendistribusian logistik untuk Pilkada di Riau mendapat prioritas. Foto : SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau memberikan prioritas pendistribusian logistik Pilkada 2024 pada wilayah pelosok, khususnya di daerah yang aksesnya terbatas. Faktor geografis wilayah dan juga potensi kerentanan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor akan dikalkulasi.
Ketua KPU Provinsi Riau, Rusidi Rusdan menyatakan, pihaknya berupaya agar pendistribusian logistik Pilkada serentak 2024 bisa tiba di semua lokasi tepat waktu sebelum hari H pencoblosan yakni pada 27 November mendatang.
"Faktor geografis, akses transportasi dan potensi bencana menjadi pertimbangan khusus kami. Kami akan upayakan pendistribusian logistik tepat waktu," kata Rusidi Rusdan dalam kegiatan 'Focus Group Discussion tentang Persiapan Pengelolaan Logistik Pilkada 2024 di Hotel Grand Central Pekanbaru, Rabu (11/9/2024).
Rusidi menyinggung soal kondisi alam di Riau yang beragam. Mulai dari daerah berbukit-bukit hingga daerah perairan.
"Pada daerah dengan kondisi geografis seperti itu, pendistribusian logistik Pilkada tentu tidak mudah," terangnya.
Apalagi jika pada saat pendistribusian terjadi hal-hal yang tak terduga seperti banjir, tanah longsor dan kejadian alam lainnya. Hal itu pernah dialami saat pendistribusian logistik di Pemilu dan Pilpres beberapa waktu lalu.
“Kita telah meminta agar logistik Pilkada untuk Riau diprioritaskan,” tambahnya.
Rusidi menjelaskan, pengadaan logistik Pilkada serentak dilakukan secara nasional. KPU Riau hanya bersifat penerima. Pengadaan logistik Pilkada 2024 didominasi oleh perusahaan pihak ketiga di Pulau Jawa.
“Dalam waktu dekat ini kita akan visit (kunjungan, red). Kita akan upayakan logistik untuk Riau diprioritaskan,” terangnya.
Dalam acara tersebut, masing-masing Ketua KPU kabupaten dan kota se Riau telah memaparkan laporan tentang kondisi di daerah masing-masing. Hal tersebut menjadi informasi penting agar dalam pendistribusian logistik menjadi prioritas.
Semua pihak sepakat, pendistribusian logistik Pilkada harus mendapat perhatian serius, guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi jika sampai berdampak merugikan terhadap hak pilih masyarakat.
Hadir dalam FGD tersebut perwakilan dari Polda, Kejati Riau, Korem 031/Wirabima, Ombudsman Riau dan sejumlah pihak terkait lainnya. (R-03)
