MK Diminta Bikin Opsi Kotak Kosong di Semua Pilkada, Penggugat: Parpol Mengusung Paslon Cuma Selera Sendiri!
Tiga orang advokat asal Jakarta dan Tangerang meminta agar terdapat opsi kotak kosong dalam kertas suara di semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2024, tidak terbatas pada daerah dengan calon tunggal. Foto : SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Tiga orang advokat asal Jakarta dan Tangerang meminta agar terdapat opsi kotak kosong dalam kertas suara di semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2024, tidak terbatas pada daerah dengan calon tunggal.
Para advokat bernama Heriyanto, Ramdansyah, dan Raziv Barokah itu menuangkan permintaan tersebut dalam permohonan uji materi atas Undang-Undang (UU) Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (6/9/2024).
"Menyatakan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai: surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut calon, dan kolom kosong sebagai wujud pelaksanaan suara kosong," seperti dikutip dari salinan permohonan di laman resmi MK, Minggu (8/9/2024).
Selain itu, pemohon juga meminta agar MK merevisi Pasal 85 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 94 UU Nomor 8 Tahun 2015, agar mempersilakan pemilih untuk mencoblos kolom kotak kosong di surat suara, serta menghitungnya sebagai suara sah.
Gugatan ini telah tercatat dalam sistem pengajuan permohonan pengujian UU milik MK dengan nomor registrasi 120/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024.
Raziv menjelaskan bahwa uji materi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kandidat Pilkada serentak 2024 yang dipilih partai politik.
Sebab, ia melihat banyak partai politik justru mencalonkan kandidat kepala daerah, yang bukan menjadi harapan warga atau berdasarkan aspirasi masyarakat.
“Partai politik gagal menangkap kehendak rakyat tersebut untuk ditaruh dalam surat suara, dipertarungkan agar rakyat benar-benar bertarung memilih untuk orang-orang yang ingin dia kehendaki,” ujar Raziv dalam diskusi daring yang digelar Constitutional Democracy Initiative (Consid), Minggu.
Menurut Raziv, munculnya kandidat-kandidat kepala daerah yang tak diharapkan masyarakat, tidak hanya terjadi untuk daerah dengan pasangan calon tunggal. Ia mengatakan, kondisi serupa juga terlihat di daerah-daerah dengan kandidat lebih dari satu ataupun dua pasangan calon.
Raziv menilai, partai politik justru mengusung pasangan calon yang sama sekali tak pernah dibayangkan atau bahkan tak dikenal oleh warga di suatu daerah.
“Apa sebetulnya yang diinginkan oleh partai politik ini? Apakah mereka benar-benar dibentuk untuk mewujudkan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, kepentingan negara? Ternyata tidak. Dan terbukti dengan bagaimana cara mereka memilih kandidat dalam pemilu,” ujar Raziv.
Oleh karena itu, Raziv dan dua kawannya meminta agar surat suara untuk Pilkada di seluruh daerah menyediakan kolom kotak kosong, agar menjadi opsi pilihan bagi warga ketika tak sepakat dengan pasangan kandidat yang tersedia.
Untuk diketahui, pada Pilkada 2024, ada 41 daerah yang hanya mempunyai satu pasang calon kepala daerah.
Pasangan calon kepala daerah di 41 daerah itu pun akan bersanding dengan kotak kosong pada kertas suara yang akan dicoblos pemilih pada 27 November 2024 mendatang. (R-03)
