Agung Nugroho Jamin Honor RT/RW dan Kader Posyandu Aman Jika Dirinya Dapat Amanah Masyarakat Jadi Wali Kota Pekanbaru
Bakal Calon Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menemui puluhan emak-emak dari Forum Pengajian Ibu-ibu Pecinta Pekanbaru (FORCINTAKU) di Leng Coffe, di Jalan HR Soebrantas Pekanbaru, Rabu (4/9/2024) pagi. Foto : SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Bakal Calon Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menemui puluhan emak-emak dari Forum Pengajian Ibu-ibu Pecinta Pekanbaru (FORCINTAKU) di Leng Coffe, di Jalan HR Soebrantas Pekanbaru, Rabu (4/9/2024) pagi.
Kedatangan Agung Nugroho yang ditemani Istri Hj Sulastri disambut emak-emak dengan iringan lantunan shalawat. Acara silaturahmi ini dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an.
Puluhan ibu-ibu FORCINTAKU wilayah Kecamatan Tuah Madani dan Binawidya tampak antusias menyapa Agung Nugroho. Hadir juga dalam acara silaturahmi tersebut Ketua DPD PKS Kota Pekanbaru Yasser Hamidy.
Dalam kesempatan ini, Bakal Calon Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menampung aspirasi dan keluhan dari ibu-ibu FORCINTAKU. Salah satunya masalah tunggakan pembayaran gaji honor RT RW, kader posyandu hingga kader kampung KB. Termasuk, tunjangan kinerja (tukin) ASN.
Agung Nugroho memastikan pembayaran gaji maupun insentif tersebut dibayar tepat waktu. Dirinya berjanji tidak ada lagi keterlambatan pembayaran.
"Tidak ada lagi yang namanya terlambat membayar baik itu gaji, honor, insentif, tukin ASN. Kami pastikan itu tidak ada lagi dan kami akan berikan sebelum keringat mereka kering karena kami tahu ajaran agamanya. Bahkan, kami sedang memikirkan bagaimana untuk melebihkan satu bulan dalam setahun," kata Agung usai acara.
Agung yang berpasangan dengan Markarius Anwar (AMAn) di Pilwako Pekanbaru 2024 ini menegaskan pembayaran insentif RT RW, kader posyandu, kader kampung KB, hingga tukin ASN akan menjadi prioritasnya jika terpilih sebagai Walikota Pekanbaru.
"Kami konsisten terkait itu. Tidak ada lagi menahan-nahan atau mengalihkan anggaran untuk yang lain karena mereka ini bekerja dan mengabdi ke masyarakat, tanpa mereka masyarakat akan kebingungan karena mereka-mereka itu adalah jejaring/perangkat pemerintah yang paling bawah sekali menghadapi masyarakat," tegasnya.
Menurut Agung, permasalahan tunggakan honor RT RW, kader posyandu, kader kampung KB hingga tukin ASN sebenarnya tergantung dari kebijakan kepala daerah. Padahal, anggaran tersebut sudah jelas ada dari PAD.
"Ya, sebenarnya ini kembali pada hati nurani pemimpinnya sendiri. Kalau anggarannya kan sudah jelas ada, tidak mungkin tak ada. PAD ada, parkir semua dipungut. Jadi kembali ke hati nurani, ingin tidak mengurangkan ego pemimpin itu dalam membuat kegiatan seremonial untuk membayarkan gaji atau honor apapun yang menjadi tanggung jawab pemerintah," tutup Agung. (R-03)
