Pj Wako Risnandar Kembali Ingatkan RT/RW di Pekanbaru Tak Ikut Main Politik di Pilkada, Apakah Dipatuhi?
Pj walikota pekanbaru Risnandar Mahiwa. Foto : SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024, baik tingkat Provinsi Riau maupun Kota Pekanbaru, semakin dekat. Untuk itu Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa mengajak semua lapisan masyarakat untuk menjaga kondusifitas menjelang dan selama berlangsungnya Pilkada serentak 2024.
Tak hanya itu Risnandar juga mengimbau agar kelembagaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) untuk tidak diseret ke dalam politik praktis. Jika mereka terlibat berpolitik, maka dirinya tidak segan-segan mengambil tindakan tegas.
"Untuk RT/RW ini titik tekannya adalah kelembagaan RT/RW, dan bukan pribadinya. RT/RW dilarang berpolitik, ya memang dilarang berpolitik karena tugas RT/RW itu melayani masyarakat yang ada di wilayahnya," ujar Risnandar, Selasa (3/9/2024).
Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa beralasan tidak bolehnya lembaga RT/RW diseret ke politik praktis karena mereka adalah pelayan masyarakat dengan pilihan politik yang berbeda-beda. Akan tetapi Risnandar tidak mempersoalkan ketua RT dan RW secara pribadi memiliki pandangan politik pada pilkada mendatang.
Risnandar menegaskan, kelembagaan yang sumber keuangannya menggunakan APBD dan anggaran negara secara jelas tidak boleh berpolitik.
"Khusus kelembagaan RT/RW, MUI, FKDM, FPK, dan kelembagaan ormas yang dibiayai oleh APBD, ada anggaran negara yang mengalir di situ, kita sampaikan jangan berpolitik," katanya lagi.
"Namun, kalau dia berpolitik tentu kita akan mengevaluasi, saya akan melakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekali lagi titik tekannya kelembagaan RT/RW bukan pribadinya," sambungnya.
Sebelumnya, Risnandar juga sudah menyampaikan kepada RT/RW agar pada penyelenggaraan Pilkada 2024, mereka harus netral. Tapi saat pemilihan silahkan pilih, karena mereka punya hak pilih.
"Jadi jangan menjadi tim sukses salah satu paslon. Tolong organisasi ini dibawa ke level demokrasi yang demokrasinya negara, bukan di lokal. Supaya siapa pun terpilih jadi kepala daerah dia tidak melakukan downgrade terkait dengan organisasi ini," tutupnya. (R-03)
