Barikade 98 Riau Desak Kemenkeu Periksa Keuangan Pemprov Riau, Tuding Dugaan Pengalihan Anggaran di Era Pj Gubernur SF Hariyanto
Ketua Barikade 98 Riau, Ade Syahputra. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Aktivis 98 yang tergabung dalam Barikade 98 mendesak Kementerian Keuangan RI memeriksa penggunaan keuangan dan anggaran di lingkungan Pemprov Riau. Hal tersebut dipicu dugaan terjadinya pengalihan anggaran secara sepihak untuk pembangunan infrastruktur di era SF Hariyanto menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Riau.
Ketua Barikade 98 Riau, Ade Syahputra menyatakan, pemeriksaan penggunaan anggaran di Pemprov Riau sangat mendesak. Sebab diduga telah terjadi pemindahan kegiatan dalam APBD 2024 yang diduga dilakukan tanpa mekanisme yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan.
"Kemenkeu perlu segera melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah dugaan pengalihan anggaran ini telah dilakukan sesuai ketentuan atau hanya berdasarkan selera," kata Ade Syahputra dalam keterangan tertulisnya diterima SabangMerauke News, Selasa (3/9/2024).
Ade pun mengaku heran, mengapa DPRD Riau terkesan diam dan tak mempertanyakan soal dugaan pengalihan anggaran tersebut. Padahal, perubahan anggaran semestinya dibicarakan dan disepakati oleh DPRD.
"Anggaran sudah disahkan oleh DPRD melalui anggaran murni APBD Riau 2024. Saya curiga, kok anggota DPRD Riau diam saja, padahal mereka berfungsi mengawasi pelaksanaan anggaran sesuai hak konstitusional yang mereka miliki. Apakah ada main mata?" kata Ade.
Menurut Ade, pemindahan anggaran hanya bisa dialihkan dalam kondisi darurat, misalnya terjadi bencana dalam skala luas dan sistemik. Padahal Riau saat ini tidak dalam kondisi kedaruratan yang genting dan mendesak.
Ade menyebut, diduga ada banyak proyek perbaikan jalan di kabupaten/ kota di Riau yang dibiayai dari pengalihan anggaran tersebut. Menurutnya, anggaran yang dialihkan tersebut jumlahnya sangat besar.
Ia menyebut, pengalihan anggaran secara tidak terkendali bisa berdampak sistemik pada keuangan daerah, termasuk biaya pemenuhan belanja aparatur sipil negara (ASN).
Selain itu, pembangunan infrastruktur tak bisa dilakukan secara cepat namun harus melalui perencanaan yang matang. Karena pembangunan tersebut sangat berkaitan dengan kualitas hasil pekerjaan dan juga disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
"Kami mendesak Kemenkeu segera melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pengalihan APBD Riau 2024 dan memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab, ikut serta atau pun membiarkan hal itu terjadi," pungkas Ade.
SF Hariyanto menduduki kursi Penjabat (Pj) Gubernur Riau sejak 29 Februari 2024 silam. Namun pada 15 Agustus 2024 lalu, ia diberhentikan menyusul pengunduran dirinya karena maju di Pilkada Riau 2024. Penggantinya yang diangkat oleh Presiden Jokowi yakni Rahman Hadi.
Selama hampir 5 bulan menjadi orang nomor satu di Riau, SF Hariyanto cukup atraktif dalam melakukan perbaikan infrastuktur jalan yang rusak. Ia juga terkesan berbaik hati kepada sejumlah kepala daerah (bupati/ wali kota) yang minta bantuan agar jalan di daerahnya diperbaiki oleh Pemprov Riau.
Namun, langkah cepatnya tersebut oleh banyak kalangan disebut sebagai upaya branding alias pencitraaan diri menyusul majunya ia di Pilkada Riau 2024. SF Hariyanto digandeng menjadi calon gubernur mendampingi Abdul Wahid sebagai calon gubernur. Duet ini diusung oleh PDI Perjuangan, PKB dan NasDem. (R-03)
