Pemkab Kepulauan Meranti Bergerak Cepat Benahi Infrastruktur yang Lebih Baik
Plt Bupati Kepulauan Meranti meninjau pekerjaan penataan infrastruktur publik. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Selatpanjang - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tengah menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang lebih baik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Berbagai proyek strategis kini tengah digarap untuk memastikan seluruh wilayah dapat menikmati akses yang lebih mudah dan fasilitas yang lebih memadai.
Pasca runtuhnya Jembatan Panglima Sampul di Kecamatan Tebingtinggi Barat, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti bergerak cepat untuk menyediakan solusi transportasi bagi warga. Selain menyediakan transportasi Kempang, Pemkab juga menyarankan warga dan pengguna jalan untuk melewati jalan alternatif sepanjang kurang lebih 15 kilometer yang melewati jalan utama Desa Tenan.
Namun, jalan alternatif ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pengguna. Jalan tersebut, peninggalan dari era Pemerintah Daerah Bengkalis pada tahun 1999, memiliki lebar hanya 2.5 meter dan belum pernah mendapatkan perbaikan signifikan sejak Kepulauan Meranti memisahkan diri dan menjadi kabupaten sendiri 15 tahun silam.
Melihat kondisi ini, Plt Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, tidak tinggal diam. Ia secara aktif meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Riau. Kesungguhannya dalam memperjuangkan anggaran untuk pembangunan mendapat pujian dari Gubernur Riau, SF Hariyanto.
"Saya sangat salut dengan Bupati Kepulauan Meranti ini yang betul-betul memperjuangkan anggaran agar Meranti bisa membangun. Dimanapun saya berada, dia selalu mengejar saya. Ini luar biasa, tidak ada kata malu, yang penting bagaimana usaha dia untuk Meranti lebih baik," ujar SF Hariyanto.
Usaha Bupati Asmar juga diterjemahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk kegiatan yang bersumber dari APBD Riau, termasuk permohonan bantuan terkait Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Pengajuan anggaran melalui proposal tersebut telah diajukan pada minggu ketiga bulan Mei lalu.
Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, menjelaskan bahwa pengajuan anggaran ini sangat mendesak karena Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu lokasi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau dan memerlukan intervensi serius dari pemerintah dan seluruh unsur terkait. Oleh sebab itu, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi krusial untuk penanggulangan kemiskinan.
"Dalam hal pembangunannya membutuhkan anggaran yang sangat besar, untuk itu kami mengharapkan program yang diusulkan dapat dibiayai melalui Dana Bantuan Keuangan Khusus APBD Perubahan tahun 2024," kata Fajar Triasmoko.
Adapun anggaran yang diajukan oleh Dinas PUPR antara lain untuk peningkatan Jalan Gogok-Tenan sepanjang 16 km dengan nilai Rp 10.000.000.000, peningkatan Jalan Pangaram sepanjang 0,290 km dengan nilai Rp 870.000.000, peningkatan Jalan Merdeka Ujung sepanjang 0,280 km dengan nilai Rp 840.000.000, dan beberapa proyek lainnya dengan total usulan mencapai Rp 19.900.000.000.
Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan keprihatinannya dan menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan dengan menggelontorkan anggaran untuk membantu pembangunan infrastruktur di Meranti, termasuk memperbesar alokasi Bankeu.
"Bantuan ke Meranti seperti bantuan keuangan (Bankeu) telah kita perbesar. Contohnya, Jembatan Selat Akar yang roboh, sudah kita bangun tahun ini dan sedang dalam proses. Jembatan Alai juga akan dikerjakan tahun depan, menunggu kesiapan hingga tahun 2025 ada jalur alternatif yang juga sudah kita siapkan semuanya dan kita sudah duduk bersama. Jalan di Kampung Balak juga dikerjakan tahun ini dan semuanya sudah masuk di APBD," ujarnya.
Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, M Arief Setiawan, menguatkan pernyataan Gubernur dengan menyebut bahwa jalan alternatif di Tebingtinggi Barat berdasarkan rapat bersama akan dibangun oleh Pemkab Kepulauan Meranti yang bersumber dari APBD Riau.
"Kawan-kawan di kabupaten yang akan membuat dermaga. Namun, ada jalan alternatif sepanjang 16 kilometer, dan dari hasil rapat terakhir akan dikerjakan Pemkab Meranti," tukasnya.
Plt Bupati Asmar juga meminta kepada Gubernur Riau agar perbaikan infrastruktur yang diajukan dalam proposal oleh Dinas PUPR dialokasikan penganggarannya dalam APBD Perubahan Provinsi Riau tahun 2024.
"Saya sudah bicara dengan Pak Gubernur agar perbaikan infrastruktur yang rusak yang anggarannya diajukan dalam BKK oleh Dinas PUPR dialokasikan dalam APBD Perubahan nanti, dan alhamdulillah sudah diyakan," tukasnya.
Dengan langkah-langkah konkret yang diambil oleh Plt Bupati Asmar dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi, diharapkan infrastruktur di Kepulauan Meranti dapat segera diperbaiki dan masyarakat dapat kembali menikmati akses transportasi yang layak dan aman.
*Anggaran DAK Usulan Dinas PUPR
untuk Pembangunan Jalan di Kepulauan Meranti Terus Meningkat
Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah penyelesaian data teknis jalan daerah, yang menjadi syarat dalam pengusulan DAK Fisik Bidang Jalan.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus. Peraturan tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk menyampaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian hasil jangka pendek kepada unsur terkait. Dalam hal ini, PUPR Kepulauan Meranti telah menyiapkan data teknis dan capaian untuk mendukung usulan DAK 2025.
Selanjutnya Kepala Bidang Bina Marga, PUPR Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia ST menjelaskan bahwa pihaknya telah menyelesaikan data teknis yang diperlukan untuk pengusulan anggaran.
"Kami telah melengkapi semua data teknis jalan daerah yang menjadi salah satu syarat penting dalam pengusulan DAK Fisik Bidang Jalan untuk tahun anggaran 2025," ujarnya.
Dimana waktu itu Dinas PUPR Kepulauan Meranti diwakili oleh Kepala Bidang Bina Marga, Rahmat Kurnia ST, bersama tim, telah mengikuti Verifikasi Data Teknis Jalan Daerah Tahun 2024 dan Verifikasi Data Output dan Capaian Jangka Pendek DAK Fisik Bidang Jalan TA 2023 Gelombang III. Kegiatan ini diadakan oleh Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PUPR pada 27-31 Mei 2024 di Kota Bandung, Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, semua peserta melakukan input data segmentasi jalan berdasarkan tipe, lebar, dan kondisi jalan yang sebelumnya sudah dilakukan survei oleh konsultan menggunakan aplikasi sistem pengelolaan database jalan daerah (SiPDJD). Setelah semua data berhasil diinput dan diverifikasi akan diketahui kondisi jalan.
Selanjutnya dilakukan penginputan anggaran DAK Fisik infrastruktur PUPR pada aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) Bappenas. Begitu juga dengan menyepakati koridor dan ruas jalan yang diusulkan sesuai dengan lokasi Khusus (Lokus) prioritas yang dilaksanakan oleh PFID.
Dinas PUPR juga membeberkan kondisi jalan serta anggaran yang terserap dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Dengan panjang total jalan mencapai 929.412 kilometer, sebagian besar jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih memerlukan perhatian serius.
Rahmat Kurnia menjelaskan bahwa verifikasi ini sangat penting untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data teknis yang diusulkan.
"Kami mengikuti verifikasi ini untuk memastikan bahwa semua data teknis yang kami ajukan telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk mendapatkan dukungan anggaran yang lebih besar guna meningkatkan infrastruktur jalan di Meranti," katanya.
Kepala Bidang Bina Marga itu menyatakan bahwa kondisi tidak mantap sepanjang 559.9 kilometer, dengan rincian rusak ringan sepanjang 444.31 kilometer dan rusak berat sepanjang 115.59 kilometer.
"Ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari jalan di daerah kita memerlukan perbaikan segera untuk memastikan kelancaran mobilitas dan keselamatan pengguna jalan," ujarnya.
Dalam upaya memperbaiki kondisi ini, presentasi APBD yang telah terserap dalam pembangunan jalan seperti yang tertera dalam data teknis tahun 2024
mencapai 3.19877 persen.
Selain itu, alokasi anggaran untuk penanganan rutin juga cukup signifikan. Presentasi alokasi penanganan rutin mencapai 8.47923 persen, dengan rincian penanganan rutin jalan dan jembatan sebesar Rp 6.735.800.000.
"Penanganan rutin ini juga sangat penting untuk memastikan jalan dan jembatan tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan oleh masyarakat setiap saat," tambahnya.
Dengan adanya peningkatan usulan dana DAK setiap tahunnya, diharapkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat berjalan lebih cepat dan merata. Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk memperbaiki dan membangun jalan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dinas PUPR juga mengajak semua pihak untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur agar dana yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran.
"Kami membuka pintu bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan turut mengawasi pelaksanaan proyek. Kerja sama semua pihak sangat penting untuk kesuksesan pembangunan infrastruktur di daerah kita," pungkasnya. (Adv)
