Lukman Edy Dkk akan Gelar Muktamar PKB Tandingan di Jakarta, Klaim Terima Ratusan Mandat dari DPC dan DPW

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Lukman Edy cs bakal menggelar muktamar tandingan di Jakarta pada 2-3 September 2024. Foto : SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Lukman Edy cs bakal menggelar muktamar tandingan di Jakarta pada 2-3 September 2024. Ia menyebut sejumlah pengurus PKB menolak hasil muktamar yang diselenggarakan di Bali, 24-25 Agustus 2024.
Lukman Edy ditunjuk sebagai organizing committee dan steering committee dalam pelaksanaan muktamar tandingan itu. Ia menjelaskan muktamar yang akan digelar di Jakarta berdasarkan seruan PBNU untuk tidak menyelenggarakan Muktamar PKB di Bali.
"Muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenangan masyarakat, dan wisatawan di seluruh Bali," terangnya saat konferensi pers di Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali, Sabtu (24/8/2024).
Penyelenggara muktamar tandingan itu mengeklaim sebagai penerima mandat dari ratusan DPC dan beberapa DPW PKB yang tidak puas atas penyelenggaraan muktamar Bali. Mereka menyebut muktamar PKB harus tetap memperhatikan maruah partai dan Nahdlatul Ulama (NU).
"Muktamar kami adalah muktamar yang didukung secara moral oleh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)," ujar Sekretaris Fungsionaris DPP PKB A Malik Haramian.
Malik mengatakan pelaksanaan muktamar yang digelar di Bali tidak sah dan cacat secara organisasi. Ia juga menyinggung hasil Muktamar PKB 2019 yang mengalami beberapa perubahan dan tidak sejalan dengan NU.
"Karena kemudian peran kiai, peran ulama itu dikurangi sedemikian rupa. Maka kemudian tidak ada kontrol kepengurusan atau kepemimpinan PKB selanjutnya," ungkap dia.
"Maka sebab itu, Cak Imin menjadi tokoh sentral di PKB yang tidak bisa diawasi, tidak disupervisi oleh kekuatan dewan syuro," lanjut Malik.
Padahal, kata dia, PKB dibentuk untuk memastikan bahwa peran kiai dan ulama dalam perjalanan PKB. Menurutnya, PKB tidak boleh melepaskan peran para pendirinya, yakni PBNU.
Sikap para penyelenggara muktamar tandingan ini merupakan imbas dari pemecatan Yahya Cholil Staquf, Yaqut Cholil Qaumas, Lukman Edy, dan tokoh-tokoh PKB lainnya. Para pengurus fungsionaris itu akan berkonsultasi dengan PBNU untuk segera mempersiapkan muktamar di Jakarta.